Kritik terhadap kapitalisme di PLTU Indramayu juga berkaitan dengan pertanyaan mengenai kepentingan ekonomi yang diutamakan daripada pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa kapitalisme dan profit menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan bisnis, sehingga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat bisa terabaikan.
Dalam hal ini, dibutuhkan upaya koordinasi dan sinergi antara perusahaan, pemerintah, masyarakat dan lingkungan untuk menemukan solusi yang tepat dan berkelanjutan untuk keberlangsungan PLTU Indramayu tanpa merusak lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat di sekitarnya.
Respon Pemerintah dalam Pembangunan PLTU Indramayu
Pemerintah Indonesia telah memberikan beberapa respons terhadap persoalan pembangunan PLTU Indramayu dan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Beberapa respons pemerintah tersebut antara lain:
1. Menerbitkan kebijakan perlindungan lingkungan, seperti peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pengelolaan lingkungan hidup, serta peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor 18 tahun 2013 tentang tata cara evaluasi dampak lingkungan.
2. Memasukkan teknologi pengendalian pencemaran udara dan air dalam perencanaan pembangunan PLTU Indramayu untuk mengurangi dampak negatifnya pada lingkungan sekitar.
3. Mengadakan pertemuan dengan warga sekitar dan aktivis lingkungan untuk mendengarkan keluhan dan masukan mereka terhadap pembangunan PLTU Indramayu.
4. Melakukan audit lingkungan pada wilayah sekitar PLTU Indramayu untuk mengukur dampaknya pada lingkungan dan masyarakat sekitar.
5. Membentuk tim monitoring dan evaluasi untuk mengawasi dan mengevaluasi kegiatan operasional PLTU Indramayu.
6. Memberikan kompensasi bagi masyarakat yang terkena dampak negatif dari pembangunan PLTU Indramayu.
Namun, respon pemerintah terhadap persoalan PLTU Indramayu masih dinilai kurang memadai oleh sebagian kalangan, terutama oleh kelompok masyarakat dan aktivis lingkungan. Mereka menuntut penutupan PLTU Indramayu karena dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar.Â
Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan aspirasi masyarakat dan memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk menemukan solusi terbaik dalam mengatasi persoalan ini.
Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan beragam, termasuk lahan pertanian, kehutanan, tambang, gas, minyak, dan perikanan. Namun, sayangnya, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia masih menghadapi banyak masalah. Kegagalan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.Â
Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata dan komitmen yang kuat dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk menciptakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang mencemari lingkungan dan melanggar aturan-aturan lingkungan. Hal ini mengakibatkan kerusakan lingkungan yang tidak terkontrol dan menyebabkan kesehatan masyarakat menjadi terancam.
Masalah konflik sumber daya alam antara masyarakat dan perusahaan, terutama terkait dengan lahan pertanian dan kehutanan. Hal ini mengakibatkan adanya tindakan kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan.
Kegagalan pemerintah dalam menyikapi persoalan kerusakan lingkungan di Indonesia berdampak negatif pada keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat.Â
Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen dan tindakan nyata dari pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah kerusakan lingkungan di Indonesia. Pemerintah harus mengimplementasikan kebijakan dan regulasi lingkungan yang lebih ketat, meningkatkan anggaran untuk program lingkungan, dan mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan.
