Narapidana Tidak Bisa Menjadi Menteri

Isu yang beredar terkait Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama akan diangkat menjadi Menteri BUMN mengantikan Erick Thohir, menurut pandangan hukum tidak dapat terjadi. meskipun sosok Ahok dinilai sebagai pemimpin yang berorientasi kepada hasil, dan Gubernur DKI yang mendapat penghargaan anti korupsi dalam kategori Gubernur pengelolaan gratifikasi terbaik oleh KPK di Tahun 2015 dalam peringatan hari anti korupsi internasional pada 9 Desember.

Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan konstitusi yang mangatur dasar menjalankan negara kita, pada pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara Hukum". Penegasan bahwa Indonesia adalah negara Hukum menunjukkan bahwa Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya harus berdasarkan hukum yang telah dibuat oleh legislatif bersama eksekutif dalam bentuk Undang-Undang, serta peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang, peraturan presiden, peraturan Menteri dan lain sebagainya yang dibuat oleh eksekutif yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan .

Pengangkatan Menteri oleh Presiden pun ada hukumnya yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kemeneterian Negara pasal 22 ayat (2) yang berbunyi ;

"Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan: 

a. warga negara Indonesia; 

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan; 

d. sehat jasmani dan rohani; 

e. memiliki integritas dan kepribadian yang baik; dan 

f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. "

Pada huruf f tersebut menutup peluang Ahok untuk menjadi menteri karena Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pernah terjerat delik Penodaan Agama berdasarkan putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR dengan pasal yang di dakwakan yaitu pasal 156a Kitab  Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi ;