Desa Digital: Memajukan Cibiru Wetan Melalui Digitalisasi

Salah satu masalah yang dihadapi oleh indonesia hari ini adalah kesenjangan di bidang aksesibilitas teknologi dan kesenjangan antara masyarakat kota besar dan daerah.  Nyatanya kesenjangan digital tidak hanya terjadi antara Ibu Kota dan daerah lain, namun juga antara wilayah pusat kota dan wilayah pinggiran yang menjadikan tidak meratanya pembangunan di Indonesia (Nasution, 2016). 

Oleh karena itu sudah sepatutnya pemerintah membentuk dan merealisasikan desa yang terbuka terhadap perubahan dan teknologi untuk perkembangan desa yang pada akhirnya diharapkan dapat menjadi desa yang maju. 

Berkaitan dengan pengembangan desa, atas kesadaran bahwa perlu adanya pengelolaan dan pengawasan terkait dengan pengambangan desa. Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan mitra yang berkaitan turut andil dalam pengembangan desa digital. 

Mahasiswa magang DPRD Provinsi Jawa Barat  Ilmu Politik Unpad pada tanggal 28 November 2001 berkesempatan mengikuti kunjungan kerja Komisi I. 

Di mana kunjungan kerja pada hakikatnya dimaksudkan untuk membantu pelaksanaan rencana kerja yang telah disepakati DPRD dalam jangka waktu satu tahun. Di mana hasil dari kunjungan kerja tersebut selanjutnya akan menambah wawasan anggota dewan untuk menyelesaikan rancangan daerah (Kompas, 2015). 

Hasil dari kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan di Desa Cibiru Wetan pada tanggal 28 November 2021, anggota dewan mendapati perkembangan pengelolaan desa tersebut dari pemaparan kepala desa Cibiru Wetan selaku tokoh yang berperan penting dalam suksesi pengembangan desa.

Kepala Desa Cibiru Wetan memaparkan terkait gambaran progress pembangunan Desa Digital di wilayahnya. Beliau memaparkan bahwa Cibiru Wetan merupakan lokasi yang sangat strategis dalam membangun Desa Digital dilihat dari jumlah penduduk, letak geografis, serta aksesibilitas yang sudah cukup memadai. 

Dengan pemanfaatan dana desa , desa ini berupaya untuk mengembangkan secara maksimal desanya. Berbagai macam realisasi program Desa Digital, di antaranya adalah pemasangan jaringan ( dilakukan sedari 2015), pelatihan, serta pengembangan aplikasi yang dapat diakses melalui website.

Berkaitan dengan poin- poin pembangunan. Pertama, pemasangan jaringan yang sangat membantu masyarakat dalam mengakses internet, termasuk di dalamnya membantu anak-anak belajar secara online. Selain itu, warga dibekali dengan program pelatihan Desa Digital yang bergerak bersama BUMDES terkait dengan penyediaan internet provider. Pemasangan tower desa menjadi tonggak utama dalam pembangunan program Desa Digital ini.

Kedua, pengembangan aplikasi sangat masif dilakukan untuk mempermudah aksesibilitas masyarakat biak administrasi maupun penyediaan informasi, termasuk di dalamnya telah berhasil dalam membuat aplikasi yang dapat diakses melalui web oleh seluruh masyarakat terutama masyarakat desa. Aplikasi tersebut di antaranya memfasilitasi terkait dengan penyediaan informasi kependudukan ( kelahiran dan kematian ), sanitasi, dan kesehatan. 

Selain itu desa menyediakan wadah untuk transaksi desa yang bekerjasama dengan BUMDES yang telah memiliki 14 mitra. Akses transaksi tersebut memberikan peluang sebesar-besarnya untuk pengembangan masyarakat dalam transaksi ekonomi lokal dengan output yang sudah dicapai adalah transaksi yang telah mencapai 36 juta rupiah.

Ketiga, pembangunan desa juga berkaitan dengan pelayanan publik yang telah menyediakan kemudahan akses pemberkasan dan surat menyurat. Di mana surat menyurat ( dilakukan secara digital dengan alur mengunggah surat pengantar, NIK, serta memilih jenis surat. Kegiatan tersebut hanya dalam hitungan menit. 

Selanjutnya hasil surat dapat diambil dengan mandiri ( datang ke kantor desa ) atau dengan layanan antar melalui Ojek Desa. Desa juga sudah dilengkapi dengan mesin pencetak KTP ( Kartu Tanda Penduduk) dan KK ( Kartu Keluarga ) sehingga tidak perlu menunggu lama dalam pencetakannya.

Keempat, desa memfasilitasi masyarakat dengan Panic Button yang tersedia pada aplikasi yang bertujuan untuk layanan masyarakat ketika dalam keadaan terdesak ( urgent ) sehingga desa menjadi lebih tanggap terkait situasi emergensi yang dihadapi warganya dan masyarakat dapat lebih merasa aman dan terlindungi. 

Hasil dari pembangunan tersebut, desa Cibiru Wetan telah dianugerahi beberapa predikat tingkat nasional, di antaranya Desa Peduli Kesehatan Tingkat Nasional, Desa Terbaik Pelaksanaan Keamanan Pangan, dan Sepuluh Besar Kader Pangan Terbaik.

Namun terdapat permasalahan dan tuntutan dari pihak desa terkait dengan pembangunan desa digital,  yang mana  kekuatan internet yang lemah dikarenakan 50 mbps terbagi dalam penggunaan 3 desa yang dari hal tersebut harapannya dapat ditingkatkan.

Dari paparan tersebut terlihat bahwa koordinasi yang terjadi di antara komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat dan Organisasi Perangkat Daerah berjalan dengan baik dengan melihat berbagai kemajuan aksesibilitas dan pelayanan publik pada desa tersebut. Partisipasi masyarakat desa dalam program yang dicanangkan oleh pemerintah terlihat berjalan dengan partisipatif. 

Selain itu, dengan turunnya anggota DPRD secara langsung ke lapangan dengan menjaring aspirasi dan memberikan saran solusi bagi pembangunan desa menandakan adanya usaha approachment dan responsibilitas pemerintah dalam fungsi pengawasan terhadap program Gubernur Jawa Barat. 

Meski begitu, perlu adanya peningkatan support dan komitmen yang kuat pemerintah terhadap pengembangan program Desa Digital dalam membangun sumber daya masyarakat di desa. 

Referensi 

Kompas. (2015, September 11). Alasan Kunker DPRD DKI. Megapolitan. Retrieved December 24, 2021, from https://megapolitan.kompas.com/read/2015/09/11/17331841/Alasan.Kunker.DPRD.DKI

Nasution, R. D. (2016, Juni 27). PENGARUH KESENJANGAN DIGITAL TERHADAP PEMBANGUNAN PEDESAAN (RURAL DEVELOPMENT).