Kejahatan Tanpa Batas: Mengapa Kebijakan Nasional Harus Berpikir Global

Pendahuluan

Pada tahun 2018, Monika Normiati, seorang perempuan muda asal Kalimantan Barat, menjadi korban perdagangan manusia. "Monika dijanjikan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik melalui pernikahan dengan pria asal Tiongkok. Namun, setibanya di sana, ia dipaksa bekerja tanpa upah, disekap, dan menghadapi berbagai bentuk eksploitasi," ungkap laporan BBC Indonesia. Modus perdagangan manusia yang berkedok pernikahan ini juga menjerat 13 perempuan lainnya dari wilayah yang sama. Sembilan di antaranya berhasil dipulangkan, sementara sisanya masih dalam proses penyelamatan. (BBC Indonesia, 2019)

Data dari laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tahun 2024 mengungkap bahwa "pada tahun 2023, pemerintah Indonesia menyelidiki 1.061 kasus perdagangan orang, yang mencakup 370 kasus perdagangan seks, 603 kasus perdagangan tenaga kerja, dan 88 kasus perdagangan lainnya." Meskipun penegakan hukum telah ditingkatkan, laporan tersebut juga menyebutkan bahwa "korupsi dan keterlibatan pejabat pemerintah dalam tindak pidana perdagangan orang masih menjadi hambatan signifikan." (US Embassy Indonesia, 2024)

Pandemi COVID-19 memberikan gambaran nyata betapa mudahnya ancaman global menyebar dengan cepat. Seperti halnya virus, kejahatan transnasional juga memanfaatkan celah dalam sistem keamanan nasional yang tidak terkoordinasi secara global. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk melihat kebijakan nasional dari perspektif yang lebih luas---perspektif global---agar mampu menghadapi tantangan ini secara efektif.

Kejahatan Transnasional: Definisi dan Dampaknya

Kejahatan transnasional merujuk pada tindakan kriminal yang melintasi batas negara, melibatkan lebih dari satu yurisdiksi, dan seringkali melibatkan pelaku dari berbagai negara. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) mendefinisikan kejahatan ini sebagai kejahatan yang memiliki "efek langsung atau tidak langsung terhadap lebih dari satu negara." Contoh umum meliputi perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, kejahatan siber, hingga pencucian uang.

Dampak kejahatan transnasional tidak hanya dirasakan oleh individu yang menjadi korban, tetapi juga oleh masyarakat dan negara. Secara sosial, kejahatan ini merusak tatanan kehidupan masyarakat. Misalnya, perdagangan manusia tidak hanya menghancurkan kehidupan individu tetapi juga memengaruhi komunitas dengan memperburuk stigma terhadap korban. Menurut laporan International Labour Organization (ILO), pada tahun 2022, lebih dari 27 juta orang menjadi korban kerja paksa di seluruh dunia, termasuk lebih dari 6 juta di kawasan Asia-Pasifik.

Secara ekonomi, kejahatan transnasional memberikan kerugian besar bagi negara. Sebagai contoh, perdagangan narkotika diperkirakan menghasilkan keuntungan sebesar $320 miliar per tahun secara global, menjadikannya salah satu industri ilegal terbesar. Sementara itu, pencucian uang dari aktivitas kriminal menelan kerugian negara hingga 2-5% dari PDB global, atau sekitar $800 miliar hingga $2 triliun per tahun (UNODC, 2023).

Kisah nyata dari perdagangan manusia menunjukkan betapa parahnya dampak kejahatan ini. Seorang korban dari Vietnam, yang berhasil melarikan diri dari jaringan penyelundupan manusia di Eropa, mengungkapkan bahwa ia dipaksa bekerja selama 16 jam sehari di sebuah ladang ganja tanpa upah. "Saya merasa seperti hantu, tanpa masa depan, tanpa harapan," katanya. Cerita ini adalah satu dari banyaknya tragedi yang terjadi setiap hari akibat lemahnya pengawasan dan kolaborasi internasional dalam menanggulangi kejahatan lintas batas.

Keterbatasan Kebijakan Nasional dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional

Kebijakan nasional seringkali tidak cukup efektif dalam menangani kejahatan transnasional karena sifat kejahatan ini yang melibatkan banyak negara. Salah satu kelemahan utama adalah kurangnya harmonisasi hukum di tingkat internasional. Misalnya, perbedaan definisi dan sanksi hukum terhadap perdagangan manusia di berbagai negara seringkali dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari hukuman. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi di banyak negara berkembang membuat mereka kesulitan untuk mendeteksi, menginvestigasi, dan menangkap pelaku kejahatan yang menggunakan metode canggih seperti enkripsi digital dalam kejahatan siber.

Studi kasus menunjukkan bagaimana kelemahan ini dapat berdampak serius. Pada tahun 2017, sebuah jaringan perdagangan manusia yang berbasis di Asia berhasil memperdagangkan ratusan korban melalui jalur laut dan udara, memanfaatkan lemahnya koordinasi antarnegara di kawasan tersebut. Menurut laporan UNODC, para pelaku sering kali berpindah-pindah wilayah hukum untuk menghindari penangkapan. "Tanpa kerja sama lintas negara, jaringan ini akan sulit dilumpuhkan," ungkap laporan tersebut.

Keterbatasan lain adalah korupsi yang melemahkan penegakan hukum. Transparency International menyebutkan bahwa beberapa pejabat pemerintah di negara-negara berkembang terlibat dalam melindungi jaringan kejahatan transnasional demi keuntungan pribadi. Situasi ini menunjukkan bahwa tanpa pendekatan global yang lebih terkoordinasi, kebijakan nasional saja tidak akan cukup untuk menghadapi tantangan kejahatan lintas negara.

Pentingnya Perspektif Global dalam Kebijakan Nasional

Dalam menghadapi kejahatan transnasional, perspektif global adalah elemen kunci untuk mengatasi tantangan lintas batas yang kompleks. Kerja sama internasional memungkinkan negara-negara untuk berbagi informasi, sumber daya, dan keahlian yang sangat penting dalam menanggulangi kejahatan ini. Sebagai contoh, Interpol telah menjadi organisasi global yang membantu negara-negara anggotanya melacak dan menangkap pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri. "Tanpa kolaborasi lintas negara, kejahatan yang sifatnya global tidak dapat ditangani secara efektif," tegas laporan tahunan Interpol.

Harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional juga penting. Perjanjian seperti United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) memberikan kerangka kerja untuk melawan berbagai jenis kejahatan transnasional. Namun, keberhasilan implementasi perjanjian ini sangat tergantung pada seberapa baik negara-negara menerjemahkan komitmen internasional ke dalam hukum domestik mereka. Misalnya, beberapa negara masih belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur perdagangan manusia atau kejahatan siber.

Selain itu, perspektif global membantu dalam membangun kepercayaan antara negara. Dalam beberapa kasus, konflik politik dapat menghambat kerja sama antarnegara. Dengan adanya mekanisme internasional seperti UNODC atau Interpol, negara-negara dapat bekerja sama di bawah payung netral untuk menangani ancaman bersama tanpa perlu terjebak dalam dinamika politik bilateral.

Kolaborasi lintas batas ini tidak hanya menguntungkan negara-negara besar, tetapi juga memberikan perlindungan kepada negara-negara berkembang yang sering menjadi target kejahatan transnasional. Dengan mengintegrasikan perspektif global dalam kebijakan nasional, negara dapat lebih siap untuk mencegah, mendeteksi, dan memberantas kejahatan lintas negara secara efektif.

Harmonisasi kebijakan nasional dengan standar internasional juga mencakup pengelolaan perbatasan maritim, yang sering menjadi jalur utama dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional. Hanita et al. (2024) dalam penelitian mereka menyoroti bahwa reformasi pada formalitas perbatasan maritim dan sistem keamanan di Indonesia sangat diperlukan untuk mengatasi masalah penyelundupan manusia dan barang ilegal. "Dengan rekonstruksi sistem clearance imigrasi, Indonesia dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan pada titik-titik rawan perbatasan," tulis Hanita.

Penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif global tidak hanya penting dalam konteks kerja sama lintas negara, tetapi juga dalam penguatan kapasitas internal negara untuk memenuhi standar internasional. Hal ini dapat menjadi salah satu solusi konkret untuk mengurangi potensi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan transnasional.

Penulis yang Mahasiswa Kajian Ketahanan Nasional S2 UI saat ikut Kuliah Umum tgl 26-02-2024 di Kampus UI Salemba, Jakarta. Dokpri.

Strategi Implementasi Kebijakan dengan Perspektif Global

Mengatasi kejahatan transnasional memerlukan langkah strategis yang tidak hanya berfokus pada penguatan kebijakan nasional, tetapi juga pada pengintegrasian perspektif global. Berikut beberapa langkah strategis yang dapat diimplementasikan:

1. Penguatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum
   Aparat penegak hukum memegang peranan penting dalam memberantas kejahatan transnasional. Pelatihan intensif yang mencakup penggunaan teknologi canggih, analisis data lintas negara, dan penanganan kasus-kasus kejahatan lintas batas harus menjadi prioritas. Sebagai contoh, banyak negara yang telah bermitra dengan Interpol untuk melatih petugas mereka dalam teknik investigasi digital. "Kolaborasi ini membantu aparat lokal menangani kejahatan global dengan lebih efisien," ungkap laporan Interpol tahun 2024.

2. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
   Dalam era digital, teknologi adalah senjata utama dalam mendeteksi dan mencegah kejahatan transnasional. Sistem pengawasan berbasis AI, misalnya, dapat membantu mendeteksi pola transaksi mencurigakan dalam kasus pencucian uang. Selain itu, pengembangan sistem pertukaran data lintas negara, seperti International Criminal Police Organization Database, memungkinkan penegak hukum untuk mengakses informasi penting secara real-time.

3. Cerita Inspiratif tentang Keberhasilan Kolaborasi Global
   Salah satu kisah sukses kolaborasi global adalah kasus penangkapan jaringan perdagangan manusia di Eropa Timur pada tahun 2020. Operasi bersama yang melibatkan Interpol, Europol, dan aparat lokal berhasil menyelamatkan lebih dari 200 korban dan menangkap puluhan pelaku. "Operasi ini membuktikan pentingnya kerja sama lintas negara dalam menghadapi kejahatan lintas batas," ujar Europol dalam pernyataannya.

4. Peningkatan Kerja Sama Regional dan Internasional
   Platform regional seperti ASEAN juga dapat menjadi sarana untuk mengatasi kejahatan transnasional. ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, misalnya, menjadi pedoman penting bagi negara-negara di Asia Tenggara untuk melawan perdagangan manusia melalui pendekatan bersama.

Dengan strategi ini, negara tidak hanya memperkuat pertahanan nasionalnya tetapi juga memperlihatkan komitmen terhadap kerja sama internasional. Perspektif global adalah jembatan untuk menciptakan kebijakan yang lebih tangguh dan adaptif dalam menghadapi tantangan kejahatan transnasional yang semakin kompleks.

Penutup

Kejahatan transnasional bukan hanya ancaman bagi keamanan suatu negara, tetapi juga tantangan global yang membutuhkan pendekatan lintas batas. Dari perdagangan manusia hingga kejahatan siber, kompleksitas kejahatan ini menuntut kebijakan nasional yang mengadopsi perspektif global. Kolaborasi internasional, harmonisasi hukum, dan pemanfaatan teknologi modern menjadi fondasi penting dalam upaya memberantas kejahatan lintas negara.

Namun, keberhasilan strategi ini tidak dapat dicapai tanpa dukungan semua pihak. Pemerintah, penegak hukum, komunitas internasional, hingga masyarakat memiliki peran masing-masing dalam membangun sistem yang lebih tangguh. Seperti yang ditunjukkan oleh kisah sukses operasi bersama di Eropa Timur, kolaborasi lintas negara memiliki kekuatan untuk menyelamatkan banyak jiwa dan memutus rantai kejahatan yang telah lama berlangsung.

Sebagai individu, kita juga dapat berkontribusi dengan meningkatkan kesadaran tentang ancaman kejahatan transnasional, mendukung kebijakan yang proaktif, dan melaporkan indikasi kejahatan kepada otoritas berwenang. Dunia yang lebih aman adalah tanggung jawab bersama.

"Setiap kebijakan besar dimulai dari kesadaran kecil. Mari mulai dari sekarang, demi masa depan yang lebih baik," ungkap laporan Interpol. Apakah kita siap berkontribusi untuk menghadapi tantangan ini?

Daftar Pustaka

1. BBC Indonesia. (2019, Juni 23). Perempuan Indonesia jadi korban perdagangan manusia ke Tiongkok: 'Diperbudak dan diperlakukan seperti hantu'. Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48737921

2. International Labour Organization. (2022). Global estimates of modern slavery: Forced labour and forced marriage. Diakses dari https://www.ilo.org

3. Interpol. (2024). Annual Report 2024. Lyon: Interpol. Diakses dari https://www.interpol.int

4. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2023). Transnational organized crime: The global perspective. Vienna: UNODC. Diakses dari https://www.unodc.org

5. United States Embassy in Indonesia. (2024). Laporan perdagangan manusia: Situasi global dan tantangan di Indonesia. Diakses dari https://id.usembassy.gov/id/2024-laporan-perdagangan-manusia

6. Transparency International. (2023). Corruption perceptions index 2023. Diakses dari https://www.transparency.org

7. ASEAN. (2015). ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP). Jakarta: ASEAN Secretariat. Diakses dari https://asean.org

8. Hanita, M., Arifin, R., & Runturambi, A. J. S. (2024). Maritime border formalities, facilitation and security nexus: Reconstructing immigration clearance in Indonesia. Marine Policy, 163, 106101.