Reuni 212, Mencari Makna yang Sesungguhnya

Seperti tahun-tahun sebelumnya, awal bulan Desember akan terangkat kembali isu lama yang masih hangat untuk diperbincangkan. Media televisi, koran harian, hingga media sosial kembali ramai adanya. Di balik layar, PA 212 siang malam bekerja untuk menyukseskan pertemuan tahunan itu.

Tak peduli apa yang dikatakan oleh para narasumber yang terus berdebat di layar kaca, mereka terus bahu membahu agar tepat pada tanggal 2 Desember nanti kesan syahdu pada 2 Desember sebelumnya dapat dirasakan kembali. Persiapan lokasi, logistik, bahkan edaran-edaran terus dibagikan demi terselenggaranya pertemuan ini dengan baik.

Dukungan dari berbagai daerah Indonesia terdengar ramai. Banyak berita yang menyebutkan mereka berjalan kaki berpuluh-puluh kilometer, menyewa 1 pesawat, dan lain sebagainya.

Di sisi lain, para petinggi organisasi masyarakat Islam lainnya banyak diundang di stasiun televisi. Untuk pertanyaannya, tak lain tak bukan tentang seberapa pentingnya pertemuan itu kembali diselenggarakan. Untuk jawabannya bermacam-macam. Ada yang setuju dengan adanya pertemuan itu dengan syarat tetap kondusif dan tidak menimbulkan kericuhan.

Namun ada juga yang menolaknya secara terang-terangan. Bahkan ada yang menganggap pertemuan itu sebagai pintu masuknya bumbu fundamentalis, radikalis dan sebagainya. Di negeri Indonesia, pendapat bagaimanapun boleh saja dilontarkan asalkan tetap sesuai dengan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sehingga bagi pasukan putih-putih (baca: Front Pembela Islam) sebagai organisasi induk yang menaungi pertemuan ini merasa hal-hal yang dilontarkan itu merupakan pendapat yang sah-sah saja. Pada faktanya, mereka tidak terlalu memikirkan itu dan lebih fokus untuk menampik pendapat-pendapat itu dengan pembuktian pada tanggal 2 Desember nanti.

Bagiku, membahas ini merupakan membuka lembaran lama akan tulisan yang pernah aku ciptakan sebelumnya. Beberapa tugas UAS pun menumpuk menunggu untuk dikumpulkan dan dinilai oleh para dosenku yang mulia.

Tapi entah kenapa, rasanya nikmat sekali untuk membahas ini setelah meminum kopi petang tadi. Tenang, syahdu, tanpa berapi-api merupakan kunci. Tulisanku ini pun tidak mengarahkan pembaca untuk kemana mereka berarah. Aku menulis, kalian menilai.

Sebagai warga Jakarta yang menjadi titik pusat dari 212 ini, tentunya hal ini merupakan pembicaraan utama terutama setelah majelis taklim-majelis taklim selesai. Yang aku ketahui, memang kebanyakan dari alumni 212 merupakan jamaah-jamaah pengajian yang seringkali aku temui.

Entah di daerah sekitar kediamanku, atau majelis taklim-majelis taklim yang cukup besar di pusat Jakarta. Mereka pun tak berpartisipasi begitu saja. Seusai pengajian, mereka akan berdiskusi dengan para kyai yang memimpin majelis mereka masing-masing.

Bagi majelis taklim di Jakarta merupakan hal biasa untuk menghidangkan makanan dan meminum kopi bersama setelah pengajian usai. Kemudian apabila kyai tersebut mengizinkan, mereka baru bersedia untuk jalan. Tak jarang pula para kyai tersebut yang turun tangan untuk ikut serta bersama jamaahnya.

Menilisik kembali ke masa beberapa tahun lalu dimana sebab Gerakan 212 tercipta. Pada suatu saat, BTP yang merupakan gubernur DKI Jakarta pada saat itu  melakukan kunjungan kerja ke daerah Kepulauan Seribu. Dalam statusnya sebagai gubernur Jakarta pada saat itu, BTP melakukan kesalahan yang menurutku sederhana namun fatal akibatnya.

Tidak, BTP tidak mungkin seberani itu untuk menghina al-Quran. Alasannya ya dapat dipikirkan dengan mudah. Masa-masa Pilkada hanya beberapa bulan lagi akan dilaksanakan dan mayoritas pemilih di Jakarta merupakan muslim yang menjadi pekerjaan rumah bagi BTP untuk bisa merebut hati suara mereka. Merupakan boomerang bagi BTP andaikata seberani itu untuk menghinakan al-Quran.

Dalam pandanganku, kesalahannya adalah ketika BTP memasuki ranah agama yang bukan ia kuasainya. Terlebih lagi misalkan ia hanya mendapat tafsiran tentang Surah al-Maidah ayat 51 dari seseorang tanpa menimbangkan pendapat yang lainnya. Terlebih lagi agama merupakan sesuatu yang sangat sensitif bagi masyarakat Indonesia terutama di Jakarta yang saat itu menjadi Ibukotanya.

Terlebih lagi pada saat itu ia sedang melaksanakan kunjungan kerja yang tidak sepatutnya melontarkan kata-kata mengarah kampanye terselubung itu. Bagaimanapun juga, kesalahan sederhana itu bertumbuh besar hingga berhasil memasukkan dirinya ke dalam bui.

Dan pada saat ini, Gerakan 212 yang merupakan penggerak dari kasus BTP it uterus bertumbuh subur meski banyak sekali berita miring yang menghantamnya.

Tak hanya serangan dari luar yang menganggap gerakan tersebut merupakan gerakan fundamentalis, radikalis, dan anti terhadap kebhinekaan, serangan itu juga muncul dari dalam dimana banyak petinggi yang ingin sekali memanfaatkan jutaan orang di dalamnya untuk kepentingannya sendiri. Sudah tak terhitung jari untuk menyebutkan para politisi yang merangsek masuk ke dalamnya.

Berbagai macam dan warna bendera partai politik disandingkan dengan Gerakan 212 tersebut. Tentunya ini bukan merupakan tujuan utama didirikannya Gerakan 212. Hingga beberapa kali partai politik sudah terang-terangan menyetujui adanya Gerakan 212 tersebut demi meraup keuntungan di dalamnya.

Habib Rizieq Shihab yang didaulat sebagai imam besar dari Gerakan 212 tersebut sudah berulang kali menyebutkan bahwa gerakan tersebut bukan gerakan politis. Meskipun beratus-ratus politisi yang menyambangi di Arab Saudi sepertinya tidak akan mengubah jawaban HRS tersebut untuk menyatakan bahwa gerakan 212 bukanlah gerakan politis.

Aku pun menyadari bahwa negeri ini sudah buta politik. Politik sudah membabi buta menjamahi seluruh elemen kehidupan. Tak hanya lagi bermain aman namun sudah merambah ke bidang agama yang cukup rawan. Gempuran politik tersebut sudah sangat sulit dihindari meski hanya demi kepentingan satu pihak.

Teringat diriku tatkala membahas perpolitikan dalam Tafsir Rawai'ul Bayan pada Jilid 1 halaman 321 yang membahas Surah Ali Imran ayat 28-29 yang ayatnya serupa dengan Surah al-Maidah ayat 51. Ayat ini serupa dalam membahas larangan orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dari selain orang-orang mukmin.

Namun uniknya, terdapat satu istisna' yang mengecualikan larangan itu yakni Tuqah dengan makna at-Taqiyah. Selain dari alasan yang disebutkan, larangan menjadikan orang-orang kafir tersebut terus berlaku sepanjang hayat untuk orang-orang mukmin. Bahkan dalam bab makna ijmalinya dijelaskan alasan bahwa orang-orang kafir tersebut merupakan musuh Allah SWT yang seharusnya dihindari untuk menjadikannya sebagai pemimpin, terlebih lagi ketika menjadikannya sebagai pemimpin dengan mengabaikan saudara seimannya.

Untuk pengecualiannya, hal ini dibolehkan hanya ketika keadaan mukmin terdesak atau darurat dan tiada kuasa untuk memilih pemimpin yang mukmin. Itupun dengan catatan tetap berusaha sekuat mungkin untuk memilih yang lebih sedikit mudharatnya.

Pertanyaannya, mengapa hukum syara' berulangkali melarang pengangkatan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan atau selain dari orang-orang mukmin. Berulangkali aku bertanya kepada kyai yang mengajariku tentang bab itu.

"Masa tidak boleh, Ustadz, mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin?" Seolah-olah aku kontra demi mendapatkan jawaban yang sempurna.

Namun berulangkali aku bertanya, beliau hanya menjawab.

"Pokoknya tidak boleh mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin dari selain orang-orang mukmin."

Jawaban singkat itu masih membuatku bertanya-tanya. Apa alasannya?

Dan ternyata, 212 memiliki hikmah tersendiri bagi diriku terlepas dari pro kontra di dalamnya. Aku mengakui bahwa BTP memiliki integritas dan kemampuan dalam memimpin.

Tapi sekali lagi, hal itu merupakan pelajaran yang amat sangat berharga bagi masyarakat Jakarta. Pengangkatan orang-orang kafir sebagai pemimpin di lingkungan mukmin tidak cukup etis dan berlawanan dengan hukum syara'. Hal itu kembali menimbulkan pertanyaan, Bagaimana jika DKI Jakarta saat ini sedang darurat?

Segudang masalah yang dimiliki DKI Jakarta sepertinya belum bisa menunjukkan dalil yang kuat bahwa DKI Jakarta sedang darurat. APBD tersedia, SDM nya cukup mumpuni, juga dengan nama besarnya yang menarik para investor untuk membangun Jakarta sepertinya masih cukup untuk membuat pemerintahan Jakarta lebih baik dari sebelumnya.

Pertanyaan yang penting untuk diajukan adalah, Bagaimana bisa terjadi pengangkatan orang-orang kafir tersebut di daerah mayoritas mukmin? Apa Indonesia kekurangan mukmin cendikiawan yang ahli dalam bidang pemerintahan? Dimana para intelektual mukmin yang melek hukum dan mengerti tata kota?

Sedang apa para generasi emas sekarang dalam menuju pemerintahan masa depan? Akankah DKI Jakarta kembali kecolongan dalam hal demikian itu hingga cukup membuat gaduh negeri ini.

Aku miris sekali disaat kota kelahiranku disebut sebagai biang dari terpecahnya persatuan di negeri ini. Padahal, ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Sekolah, perguruan tinggi, ormas Islam, ahli bisnis, sosialis dan lain sebagainya yang berbasis Islam seharusnya bisa menciptakan kader-kader unggul agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi.

Tak bisa kita menyalahkan BTP tatkala ia dinaikkan menjadi gubernur setelah Jokowi naik menjadi presiden. Hal itu sudah sah sesuai hukum dan merupakan hal bodoh apabila kita teriak-teriak menurunkannya tanpa sesuai dengan hukum. Tak akan mampu kita melawan ketetapan yang telah kita sepakati sendiri.

Pada akhirnya, 212 memberikan makna yang sesungguhnya untuk menyadarkan bagaimana kegaduhan yang akan ditimbulkan apabila orang-orang kafir naik menjadi pemimpin di lingkungan orang-orang mukmin.

Tak perlu menyalahkan siapa-siapa atas kejadian ini semua. Segala macam nyawa sudah melayang, luka masih terasa perih, caci maki, fitnah, dan sebagainya sudah tak perlu lagi disebarkan. Sungguh indah apabila berbagai warna bergabung menjadi satu dan saling mendoakan satu sama lain. Menciptakan Indonesia dengan keberagaman yang agamis merupakan cita-cita bersama.

Pihak-pihak yang ingin menghancurkan Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai negara khayalannya sendiri hanyalah beberapa golongan kecil yang akan mampu diredam tatkala organisasi-organisasi Islam di Indonesia bisa bergabung dalam menciptakan toleransi. Ciptakan kader-kader handal yang mampu melayani semua pihak untuk menjadi pemimpin Indonesia di masa depan.

Hanya itu cara sebaik-baiknya dalam menjalankan pemerintahan dalam baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur. Mari maknai 212 ini dengan segelas kopi yang mampu menenangkan hati. Perbedaan hanyalah warna yang senantiasa memperindah satu sama lain. NKRI HARGA MATI, KAMU KAPAN MAMPIR KE HATI?