Ketahanan Iklim dan Perencanaan Pembangunan Kota Hijau

Berbicara ketahanan iklim ada dua sektor yang menjadi prioritas di Indonesia yakni sektor kehutanan dan perubahan tata guna lahan (forest and land-use change) serta sektor energi (Wardojo & Novita, 2019). Negara-negara telah melakukan pertemuan guna mencapai kesepakatan terkait dengan mitigasi perubahan iklim yakni dikenal dengan Persetujuan Paris. Beberapa persetujuan diantaranya adalah sebagai berikut :

Membatasasi kenaikan temperatur global di bawah 2oC dari tingkat pra industri dan melakukan upaya membatasinya hingga di bawah 1.5oC. Setiap negara menyampaikan kontribusi penurunan emisi yang dituangkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC) (Yuwono dkk, 2019). Menurut Murdiyarso & Adiwibowo (2019) langkah paling efektif dalam mengedalikan emisi yakni dengan cara meningkatkan produktivitas serta memperbaiki sistem hidrologi lahan gambut yang sudah terlanjur dikeringkan, melalui pembasahan ulang sehingga menurunkan tingkat kerentanan perkebunan dari kebakaran. Adanya alih fungsi lahan dipandang sebagai sumber emisi terbesar kedua setelah pembakaran bahan bakar fosil. Indonesia tergolong negara dengan emisi karbonnya ketiga terbesar dari kegiatan yang berbasis lahan (konservasi lahan, degradasi dan deforestrasi).

Pendapat Steni (2019) mengatakan bahwa langkah-langkah yang berkaitan dengan sumber daya hutan adalah sebagai berikut. Pertama, masyarakat adat dan lokal harus mendapatkan kesempatan yang memadai dalam mengelola kekayaan publik (hutan). Hal ini sebagai indikator penguasaan kawasan bagi masyarakat adat atau lokal harus mengakomodasi kemampuan historis yang secara nyata ada. Kedua, kemampuan administrasi masyarakat adat tidak setara dengan bisnis. Administrasi harus bisa menjadi instrumen yang harus dibuat sedemikian efisien guna memfasilitasi kemampuan dan kinerja yang senantiasa berubah. Di Indonesia wilayah yang memiliki komunitas hutan adat adalh provinsi jambi mencapai 22 lokasi hutan adat dan lokasi terbanyak di Kabupaten Sarolangun yakni 7 lokasi, diikuti oleh Kabupaten Kerinci dan Bungo, masing-masing sebanyak 5 lokasi. Provinsi kedua penyumpang lokasi hutan terbanyak adalah Kalimantan Barat sebanyal 4 lokasi.

Menghadapi perubahan ikllim perlu melibatkan semua masyarakat termasuk pula perempuan. Hal ini mengingat ada 13,7 juta perempuan bekerja pada sektor pertanaian, kehutanan dan perikanan (Sakerna BPS 2016). Menurut Candaningrum dkk (2019) Pemerintah perlu melakukan upaya untuk menghilangkan marjinalisasi terhadap perempuan, caranya dengan memberikan akses kesehatan, pendidikan dan pengetahuan serta kewenangan kepada perempuan untuk memustuskan kebijakan baik bersifat sosial, politik dan pengelolaan lingkungan sehingga dapat secara aktif terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di level nasional, daerah, desa, hingga keluarga. Kedua, membangun kesadaranakan pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi anak perempuan agar akses yang telah diberikan oleh pemerintah dapat berjalan secara efektif dan memutus rantai marginalisasi terhadap perempuan. Ketiga, memberikan akses kepada perempuan agar dapat mandiri secara ekonomi terutama sektor pertanaian, kehutanan dan perikanan, dan sebagian perempuan masih bisa memenuhi kebutuhan domestik.

Memitigasi perubahan iklim dapat dimulai dari diri sendiri dalam artian menjadi contoh sehingga dapat menggerakkan masyarakat secara luas. Tindakan tersebut dimulai dari saat ini karena waktu yang terbaik untuk memulai adalah sekarang. Beberapa langkah yang dapat dilakukan menurut Prayudha & Naim (2019) adalah sebagai berikut :

• Menanam pohon sebanyak mungkin dan penyerapan karbon dioksidanya baru akan maksimal setelah puluhan tahun. Gunakan pagar dari tanaman, menambah keindahan dan bermanfaat bagi lingkungan.
• Penggunaan transportasi perlu membisakan diri berjalan kaki atau dengan bersepeda untuk jarak dekat. Apabila menggunakan mobil usahakan menerapkan car poling sehingga bisa bergantian diantara anda dan tetangga. Selain hemat bensin, juga jejak karbonnya lebih kecil. Sepanjang jalan juga bisa ngobrol, berbagi semangat tentang perubahan iklim. Apabila jarak jauh dan anda hanya sendiri, lebih hemat naik kendaraan umum agar hemat uang juga jejak karbonnya lebih kecil.
• Menerapkan pola hidup hemat listrik, tidak membiarkan komputer atau laptop yang menggunakan animasi pada kondisi tidak digunakan stanby, tidak membiarkan pintu kulkas terbuka telalu lama, tidak mengisi kulkas terlalu penuh, tidak memasukkan makanan panas kedalam kulkas, menggunakan sakelar listrik yang ada tombol on-off di setiap lubang, mencabut listrik rice cooker anda segera setelah nasinya masak serta tidak membiarkan kabel pengisi daya pada sumber listrik. Selain itu menggunakan lamput hemat energi dan mematikan apabila tidak digunakan. Semua hal ini agar tidak memakan energi listrik yang besar.
• Pola hemat energi dengan mengatur suhu penyejuk ruangan pada 24-26oC, lebih baik lagi jika memungkinkan tidak menggunakan penyejuk ruangan sama sekali. Serta televisi maupun peralatan elektronik lainnya di rumah tidak perlu berjaga dalam keadaan stanby.
• Perubahan iklim menyebabkan terjadinya bencana alam seperti banjir, kenaikan

muka laut, intrusi air laut gelombang tinggi dan abrasi. Hal ini karena adanya pemanasan global akibat Efek Gas Rumah Kaca sehingga menyebabkan mencairnya es di kutub sehingga menambah jumlah air laut maka terjadilah bencana. Menurut Justianto dkk, (2019) langkah-langkah peningkatan ketahanan iklim yang telah dan tengah dilakukan di berbagai wilayah Indoneisa meliputi tindakan berikut di bawah ini :

• Menata, memperbaiki, dan memperluas sistem pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah;
• Menata dan membangun perluasan saluran air atau terowongan air bawah tanah;
• Menata dan membangun bangunan/konstruksi pencegah banjir;
• Memperluas, membersihkan dan merawat secara regular fasilitas drainase
• Memperluas, membangun dan memeligara Ruang Terbuka Hijau
• Meningkatkan intensitas reboisasi dan penghijauan khususnya di Daerah Aliran Sungai yang kondisinya kritis;
• Membuat dan memperluas lubang biopori;
• Membangun tanggul laut di tempat-tempat strategis untuk mengenalikan risiko kenaikan muka laut dan rob;
• Membangun sabuk hijau di sepanjang garis pantai dengan vegetasi mangrove;
• Melakukan dampak kajian resiko dan kerentanan perubahan iklim yang akan timbul akibat kekeringan, banjir rob dan kenaikan permukaan laut.
• Memperkuat kapasitas institusi pengelolaan sumberdaya air di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tergolong kritis.
• Selanjutnya dalam rangka mewujudkan ketahanan iklim telah diterapkan jasa

layanan iklim. Menurut Winarto dkk (2019) ada tujuh jasa layanan iklim telah dikembangkan dalam WIL, termasuk panduan diantaranya :

• Pengukuran curah hujan harian dilakukan oleh semua pengukur curah hujan di petak pertanian mereka sendiri;
• Pengamatan agroekosistem dilakukan setiap hari;
• Perhitungan hasil panen dan memahami perbedaan hasi panen antarpetak, musim dan tahun;
• Pengorganisasian WIL;
• Pengembangan dan pertukaran informasi prakiraan cuaca bulanan terkini dalam format skenarion curah hujan musiman;
• Pertukaran pengetahuan baru terkait dengan kelima hal yang telah disebutkan;
• Melakukan eksperimen lapangan untuk mengembangkan praktik-praktik budidaya tanaman yang terbaik dan memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan urgen yang muncul di tingkat lokal.

Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim terutama di pulau-pulau kecil perlu memperhatikan kondisi berikut :

• Iklim telah berubah dan pulau-pulau kecil telah merasakan dampaknya.
• Perubahan iklim tidak dapat terhindarkan dalam dekade-dekade mendatang.
• Perubahan iklim memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan pulau-pulau kecil.
• Adaptasi dapat mengurangi dampak perubahan iklim, tetapi terdapat batasan dan risiko di dalamnya.
• Biaya ekonomi adaptasi terhadap perubahan iklim pada pulau-pulau kecil relatif tinggi terhadap kemampuan ekonominya. Adaptasi perubahan iklim perlu melibatkan 5 komponen penting yaitu persiapan, pemahaman kondisi iklim, identifikasi pilihan tindakan adaptasi, permberdayaan proses adaptasi, dan implementasi adaptasi yang disertai monitoring dan evaluasi (Susandi dkk, 2019).

Terdapat beberapa intervensi kebijakan yang dapat dilakukan pembangunan rendah karbon. Pertama, meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Kedua, meningkatkan produktivitas pertanian, intensifikasi pertanian dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Ketiga, meningkatkan kontribusi Energi Baru Terbarukan (EBT) pada bauran energi; efisiensi energi; konservasi energi; biofuel untuk transport; dan penghapusan subsidi BBM. Keempat, memastikan upaya reforestasi, pencegahan deforestasi, restorasi lahan dan gambut, implementasi RTRW, memoratorium kelapa sawit dan hutan primer dapat berhasil dan berkelanjutan (Brojonegoro & Rudiyanto, 2019).

           

• PEMBANGUNAN KOTA HIJAU

Berdasarkan Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sektor transportasi merupakan sumber pencemar udara dan Gas Rumah Kaca (GRK) yang terbesar di perkotaan, diikuti sumber emisi pencemar halus lain seperti industry, rumah tangga dan kegiatan komersial lainnya (Pambagio, 2019). Pendekatan sektoral terdiri dari sektor enegeri yang merupakan penyumbang terbesar kedua setelah sektor lahan. Sektor limbah limbah organic padat dari perkotaan dan limbah cair dari industri akan mendapat prioritas. Sektor industri dikenal dengan istilah dormal Industrial Process and Product (IPPU). Sektor pertanian dimana dominasi metana dengan budidaya padi sawah yang mengalami penggenangan (Murdiyarso & Adiwibowo, 2019).