Nota kesepakatan Asean Comprehensive Investment Agreement (ACIA), Indonesia, dan AEC 2015

              Untuk mencapai maksud tersebut, pada tahun 1969 ASEAN menyetujui dibentuk suatu komisi yang ditugaskan melalui studi mengenai kerjasama ekonomi ASEAN. Komisi ini terdiri dari para ahli ekonomi ECAFE, FAO, UNCTAD,dan ECOSOC PBB, yang dipimpin oleh Prof. Gunnal Kansu dari Turki dan Prof. E.A.G. Robinson dari Swedia. Dalam kerjasama ASEAN ada tiga model kerjasama dalam bidang ekonomi, yaitu sebagai berikut:

• Agar dilakukan liberalisasi perdagangan secara selektif dan bertahap, yang pada saatnya nanti dapat dikembangkan sebagai pola perdagangan bebas.
• Agar dilakukan kerjasama dalam bidang industri dengan mendirikan proyek-proyek industri bersama dalam bentuk package deal dan industri-industri yang bersifat komplementer.
• Agar dilakukan kerjasama dalam bidang keuangan, seperti bidang perbankan dan asuransi.

           Penunjang tercapainya tiga model perekonomian diatas yang dilakukan oleh ASEAN dengan melaksanakan program-program yang berkesinambungan satu sama lain, seperti halnya wacana diadakannya pasar bebas ASEAN  dalam sistem AFTA (ASEAN Free Trade Area) membuat perdagangan lintas negara di wilayah Asia Tenggara tidak lagi dipersulit dengan adanya prasyarat administratif yang harus dipenuhi.

             Program ASEAN tidak hanya AFTA, akan tetapi, masih ada program dengan pembentukan sistem Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (MEA 2015) dengan dasar hukum yang ditetapkan dalam blueprintAEC 2015. Dalam menopang dan menunjang gagasan mengenai hadirnya MEA 2015 tersebut diinisiasi dibentuknya suatu nota kesepakatan antara negara-negara di wilayah Asia Tenggara dengan meratifikasi Asean Comprehensive Investment Agreement (ACIA) ditahun 2012. Yang berisikan penunjangan terhadap investor-investor yang menanamkan modalnya ke dalam suatu perusahaan untuk menunjang MEA 2015.

Penulis :Fathan Ali Mubiina, (Research and Development Division of Legal Consult and Legal Aid Students Bereau, BIKOHUMA)

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman