Pemekaran Kota Sungai Penuh Butuh Waktu Lama Tuntasnya Penyerahan Aset

Mengenai pemekaran daerah sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 4, bahwa "Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih."

Syarat administratif untuk membentuk daerah otonomi adalah mendapat persetujuan dari DPRD dan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Juga memenuhi syarat teknis yakni daerah tersebut mempunyai kemampuan ekonomi, mempunyai potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah dan pertahanan keamanan.

Jadi sah saja jika telah memenuhi syarat beberapa daerah digabungkan atau dari satu daerah mengalami pemekaran menjadi dua daerah atau lebih. Tak terkecuali Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi.

Kabupaten Kerinci mengalami pemekaran menjadi dua daerah yakni Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, dan telah memenuhi syarat-syarat administratif yakni berdasarkan surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 21 Tahun 2005 kemudian disetujui oleh DPRD Kabupaten Kerinci dengan keputusan Nomor 09 Tahun 2006 tentang Persetujuan pembentukan Kota Sungai Penuh. 

Kota Sungai Penuh, Sumber foto Instagram Saka Nugraha https://www.instagram.com/saka_nugraha

Pembentukan Kota Sungai Penuh berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 dan kemudian pengesahan secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 08 Oktober 2009. Kota yang berada di bagian barat Provinsi Jambi ini menjadi kotamadya terbesar kedua di Provinsi Jambi setelah Kota Jambi.

Kota Sungai Penuh semula merupakan ibu kota Kabupaten Kerinci, kemudian menjadi daerah otonomi sendiri bernama "Kota Sungai Penuh" dengan luas 39.150 ha, terdiri dari 59,20 % atau 23.177,60 ha merupakan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat dan 40,8 % atau 15.972,4 ha merupakan daerah efektif perkotaan. 

Kota Sungai Penuh dengan semboyan "Sahalun Suhak Salatuh Bdei", semboyan yang memperlihatkan kekompakan dan selalu bermusyawarah untuk bermufakat dalam setiap pengambilan keputusan dengan satu kata dan perbuatan. 

Menjadi daerah otonom baru, Kota Sungai Penuh menyimpan harapan untuk kesejahteraan masyarakat, mempermudah akses pelayanan masyarakat, keadilan dan kesetaraan hak masyarakat meningkat.

Sebagai daerah otonomi baru, Kota Sungai Penuh harus mempersiapkan diri dalam pertumbuhan ekonomi, mengembangkan potensi daerah sebagai sumber pendapatan dalam pembangunan daerah. 

Karena Kota Sungai Penuh semula adalah ibu kota Kabupaten Kerinci yang menjadi pusat pemerintahan serta pusat perdagangan, maka ketika menjadi daerah otonomi, potensi yang dimiliki adalah di sektor perdagangan. Sektor utama, sektor perdagangan dan jasa ini harus dikembangkan agar meningkatkannya pendapatan daerah.

Sementara pemerintahan Kabupaten Kerinci yang semula berpusat di Kota Sungai Penuh dipindahkan ke Bukit Tengah, Kecamatan Siulak. Sesuai kesepakatan, penyerahan aset paling lambat 5 tahun setelah terbentuknya pemerintahan baru. 

Namun pengalihan aset ini butuh waktu yang cukup lama, karena Kabupaten Kerinci butuh waktu menyiapkan ibu kota kabupaten maupun pusat pemerintahannya. 

Pengalihan aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh kemudian dilakukan sebanyak tiga tahap, tahap pertama pada 26 Mei 2013, tahap kedua pada 24 Maret 2016, dan penyerahan sebagian aset PDAM Tirta Sakti yang ada di wilayah Kota Sungai Penuh pada 14 Februari 2018. 

Penyerahan aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh https://sungaipenuhkota.go.id/beranda/penyerahan-aset-dari-pemkab-kerinci-ke-pemkot-sungai-penuh-tuntas/

Baru pada tanggal 18 Juni 2021 seluruh aset yang berada di wilayah Kota Sungai Penuh diserahkan secara tuntas dari Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh. 

Penyerahan aset yang memakan waktu lama disebabkan Kabupaten Kerinci membutuhkan dana untuk berbagai pembangunan sarana penunjang di ibu kota baru, Bukit Tengah. Sementara alokasi dana dari Pemerintah Pusat diberikan kepada Kota Sungai Penuh selaku daerah otonomi baru.

Pemekaran daerah ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Dampak positif, bisa mengembangkan daerahnya dengan potensi yang ada. 

Pertumbuhan ekonomi juga meningkat dan pelayanan publik lebih cepat dan tepat. Kehidupan demokrasi juga tumbuh mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas, masyarakat dapat memilih pemimpin daerahnya.

Sementara dampak negatif dari pemekaran daerah adalah eksploitasi sumber daya alam yang berpengaruh pada lingkungan. Dengan otonomi daerah, dalam lingkaran kepemimpinan daerah sering terjadi KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). 

Kita bisa melihat banyak pejabat daerah yang terjerat kasus korupsi. Hal ini disebabkan pada pelaksanaan otonomi daerah terdapat pelimpahan wewenang dalam pembuatan kebijakan, keuangan, dan administrasi tanpa disertai pembagian wewenang di daerah. Dan hal ini membuka penyelewengan wewenang. 

Jika ingin daerah maju, jauhi KKN, bisa?

Sumber 1

FS, 15 Juli 2022