Laos bukanlah negara yang masif menyumbangkan sebab-sebab perubahan iklim. Negara kecil ini justru rentan mengalami efek negatif yang serius dari keadaan iklim yang berubah. Yang mana, jika Laos tidak segera bertindak maka kemungkinan terburuk adalah dampak serius bagi kehidupan dan livelihoods masyarakat.
Pada tahun 2013, luas hutan yang dimiliki Laos sebesar sembilan-juta lima-ratus ribu hektar. Jumlah tersebut setara dengan empat-puluh persen dari total wilayah daratan yang dimiliki Laos. Faktor penyebab permasalahan deforestasi dan degradasi hutan, diantarannya adalah ekspansi pada sektor agrikultural, aktivitas pertambangan, dan pengolahan hutan produksi yang terbengkalai.
Melalui adaptasi, akan memungkinkan dalam meminimalisir efek negatif Laos dari bahaya climate change. Perlu menindak lanjuti plan aksi dan kebijakan pada sektor-sektor yang potensial. Sehingga pencegahan tersebut akan mampu menjaga pertumbuhan dan pembangunan negara. Ternyata, Laos telah menggarap beberapa taktik dengan pihak-pihak sentral sebagai implementasi menghadapi climate change.
Pertama, Laos tergabung dengan Building Resilience of Health Systems in Asian LDCs to Climate Change, pada tahun 2019. Project ini beranggotakan negara Asia yang berkategori least-developed countries (LDCs), yaitu Myanmar, Kamboja, Nepal, Timor Leste, dan Bangladesh.
Project tersebut adalah proyek dengan jangka waktu empat tahun, yang didanai oleh Global Environment Facility (GEF). Lalu, dilaksanakan oleh WHO dan UNDP, untuk lebih memperkuat sistem kesehatan dari negara anggota dalam beradaptasi terhadap climate change.
Project Building Resilience of Health Systems in Asian LDCs to Climate Change, mendorong negara anggota untuk terlibat aktif mengambil keputusan yang efektif dalam menginformasikan dan mengawasi kesehatan, menyediakan layanan kesehatan tahan iklim, meningkatkan kerjasama regional dalam Health National Adaptation Plan, dan menguatkan kapasitas kelembagaan pada sektor kesehatan.
Laos menyadari, adanya perubahan iklim memiliki impact yang serius terhadap risiko kesehatan masyarakatnya. Dr. Oyuntogos, sebagai technical officer, environmental health, menyatakan Laos memperkuat sistem kesehatan sebagai langkah menghadapi singkatnya musim hujan dan panjangnya musim kemarau yang berdampak pada rawan timbul penyakit akibat ketidakpastian iklim ini.
Ketergabungan Laos, membawa impact positif dalam kemajuan sistem kesehatan. Melalui Lao People's Democratic Republic's Health National Adaptation Plan (HNAP), Â kapasitas kelembagaan kesehatan diperkuat dengan beberapa cara. Terlaksananya mekanisme komunikasi yang berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup untuk membagi informasi pendataan penyakit dan iklim.
Selain itu, mengembangkan pelatihan di tingkat komunitas dan fasilitas kesehatan untuk menunjang adaptasi iklim. Lalu, adanya pengawasan terhadap rumah sakit dan klinik dalam Water and Sanitation for Health Facility Improvment (WASH FIT).
Kedua, Laos bekerja sama melalui program Climate Protection through Avoided Deforestation and Implementation of the Governance, Forest Landscapes and Livelihoods Project (CliPAD/I-GFLL). CliPAD merupakan program yang inisiasi oleh German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, dengan jangka waktu program, yaitu dari tahun 2019 hingga 2024.
Sejak tahun 1960-an, area hutan di Laos mengalami deforestasi melalui masifnya kegiatan pembangunan infrastruktur dan eksploitasi sumber daya alam. Hal itu mengakibatkan meningkatnya emisi gas rumah kaca dan menurunya kualitas tanah dan air. Banyaknya masyarakat yang kehidupannya bergantung dengan alam, menjadikan deforestasi adalah masalah yang cukup serius.
Untuk itu, pemerintah Laos menetapkan kunci startegi adalah melalui Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+). Sehingga melalui program CliPAD akan membantu Laos dalam upaya memperkuat implementasi REDD+ tersebut. Cara yang dilakukan antara lain, 1) membiayai pengelolaan hutan; 2) meningkatkan dan mervisi kerangka hukum peraturan; 3) mendukung agroforestri bebas deforestasi; 4) meningkatkan integritas dan produktinitas para petani; 5) meningkatkan partisipasi dari pihak swasta; 6) memberikan dukngan untuk restorasi langkap hutan di lebih dari 1,5 juta hektar lahan terdegradasi.
Ketiga, untuk melakukan impementasi pengurangan emisi, Laos menggunakan program the Lao PDR Emission Reduction Programme. Yang mana, program tersebut digunakan dengan melakukan perubahan pada tata kelola dan pengelolaan lanskap hutan berkelanjutan.
Program ini juga bekerja sama dengan German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ). Serta, pendanaan program dilakukan oleh beberapa international bank dari negara lain dan sektor swasta. Jangka waktu program, yaitu dari tahuan 2020 hingga 2024.
BMZ, menyetujui kerja sama dengan Laos atas dasar peningkatan pesat Laos dalam menyelesaiakan REDD+ tahap pertama. Selain itu, komitmen dari Laos atas kebijakan dan reformasi yang ambisius dalam Nationally Determined Constributions (NDC).
Dukungan pembiayaan yang memadai dalam program pengurangan emisi, menjadikan tiga proyek yang dikerjakan semakin luas. Yang mana, Proyek 1 diklaim akan mengurangi bobot emisi GRK sebesar 5,6 juta ton. Nantinya, Proyek 1 akan bersambung dalam mendukung Proyek 2 dan Proyek 3.
Ketiga proyek memiliki tiga fokus utama dalam pelaksanaan REDD+ di Laos, yaitu 1) melakukan aksi mitigasi terhadap perubahan iklim melalui wilayah kehutanan; 2) lingkungan yang mendukung pelaksanaan REDD+ tahap kedua; dan 3) terciptanya solusi pada pasar untuk membantu petani mengurangi pemicu deforestasi.
Dari program-program yang telah dilakukan Laos menghadapi perubahan iklim, sudah teradopsi dan terlaksana dengan begitu baik. Kepedulian Laos akan sistem kesehatan tahan iklim, sustainable forest, dan pembangunan berkelanjutan merupakan langkah yang sangat tepat. Mengingat cepatnya laju perubahan iklim yang terjadi akan membawa efek berbahaya apabila tidak segera diselesaikan.
