Pendampingan Pengurusan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agam Pamekasan

Berdasarkan hasil koordinasi yang telah dilakukan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan posko 3 program studi Hukum Keluar Islam (HKI) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan pada hari jum'at 13 Agustus 2021, terdapat data yang menunjukkan pengajuan perkawinan di bawah umur. Hal tersebut juga disampaikan oleh bagian staff  KUA yaitu Moh. Fahmi, selaku bagian penyuluh agama, bahwa dikarenakan yang akan menikah masih belum cukup umur maka perlu dilakukan pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pamekasan.

Moh. Fahmi juga menjelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 7 (1) Undang-undang Perkawinan menetapkan dan mengatur perihal batas umur untuk melangsungkan perkawinan; Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Selanjutnya dalam ayat 2 disebutkan bahwa; dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita. Dengan demikian apabila belum mencapai umur tersebut apabila hendak melangsungkan perkawinan diperlukan dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita

Kegiatan selanjutnya dalam tahap pengajuan dispensasi perkawinan, mahasiswa  KKN-T (Umar Faruq & Taufiqi Hidayat)  dan didampingi oleh moh. Fahmi selaku staff KUA mendatangi dan melaksanaka sosialisasi dengan keluarga tersebut yang selanjutnya akan melaksanakan sidang di Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan guna mendapatkan dispensasi pernikahan.

Sosialisasi dengan pihak keluarga /Dokpri

Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk memberikan penjelasan secara detail kepada keluarga yang akan melaksanakan perkawinan di bawah umur untuk melakukan dispensasi perkawinan sesuai dengan peruturan pemerintah yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan pasal 7 ayat 1. Pengajuan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan adalah langkah hukum yang dipilih oleh Pemohon untuk melegalkan perkawinan, sehingga tidak terjadi masalah dimasa mendatang bagi anak tersebut.  Setelah semua keluarga baik dari pihak pria dan wanita memahami, tahap selanjutnya adalah pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pamekasan yang dilaksanakan pada hari Senin, 16 Agustus 2021.

Dalam pendampingan ini, mahasiswa KKNT ikut andil dalam pengurusan dispensasi perkawinan secara langsung, dan salah satu mahasiswa menjadi saksi dalam proses pengurusan dispensasi perkawinan. Sidang pun dilaksanakan dan berlangsung kurang lebih satu jam dan Hakim menanyakan segala hal yang berhubungan dengan pernikahan pada pasangan muda tersebut. Umar Faruq mengatakan bahwa hal tersebut merupakan Pengalaman pertama kali dan semoga saja bermanfaat untuk pengembangan keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam".

Pendampingan pengurusan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pamekasan| dokumentasi pribadi

Pendampingan Pengurusan Dispensasi Perkawinan ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa KKNT Posko 3 program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Universitas Islam Madura, mahasiswa dapat belajar secara langsung tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan sebelum proses pegurusan dispensasi perwakinan baik secara adminitrasi, sosialisasi kepada masyarakat khususnya keluarga pihak pria dan wanita sampai ke tahap/proses pengurusan dispensasi perkawinan di pengadilan Agama Pamekasan.