TNI mengimplementasikan berbagai strategi untuk menghadapi pemberontakan ini, termasuk operasi militer besar-besaran di berbagai daerah yang menjadi pusat perlawanan. Di Jawa Barat, operasi militer dilakukan untuk mengatasi gerilyawan DI/TII yang menguasai daerah pegunungan dan hutan. Salah satu puncak dari operasi ini adalah penangkapan Kartosuwiryo pada tahun 1962 di Gunung Geber. Penangkapan ini dilakukan melalui operasi gabungan yang melibatkan intelijen, operasi darat, dan penyerbuan di lokasi-lokasi strategis. Setelah penangkapannya, Kartosuwiryo diadili dan dieksekusi pada tahun yang sama, yang menandai berakhirnya pemberontakan DI/TII. Keberhasilan operasi ini tidak hanya membuktikan ketangguhan TNI dalam mengatasi ancaman separatis tetapi juga mengamankan integritas wilayah Indonesia.
2. Operasi Seroja (1975-1976)
Operasi Seroja adalah salah satu operasi militer terbesar dan paling kontroversial yang dilakukan oleh TNI selama era Orde Baru. Operasi ini dilancarkan untuk menganeksasi Timor Timur setelah kekuasaan Portugis di wilayah tersebut berakhir pada tahun 1975. Pada masa itu, Timor Timur mengalami ketidakstabilan politik dengan berbagai faksi yang saling bertentangan, termasuk Fretilin (Frente Revolucionria de Timor-Leste Independente) yang mendukung kemerdekaan.
Indonesia meluncurkan Operasi Seroja pada bulan Desember 1975, dengan tujuan mengintegrasikan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Operasi ini dimulai dengan invasi besar-besaran yang melibatkan angkatan darat, laut, dan udara Indonesia. Pasukan Indonesia melakukan pendaratan amfibi di Dili, ibu kota Timor Timur, dan bertempur dengan berbagai kelompok pro-kemerdekaan yang ada di wilayah tersebut. Selama operasi ini, pasukan Indonesia menghadapi perlawanan sengit dari Fretilin serta kelompok-kelompok lain yang menolak integrasi dengan Indonesia.
Meskipun secara militer operasi ini dianggap berhasil karena Indonesia berhasil menguasai dan mengintegrasikan Timor Timur, dampaknya sangat kontroversial. Operasi ini diwarnai dengan laporan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan, dan penyiksaan terhadap penduduk sipil. Kritik internasional terhadap pelanggaran HAM ini memperburuk citra Indonesia di mata dunia dan menimbulkan ketegangan dalam hubungan internasional. Konflik ini berlanjut selama lebih dari dua dekade hingga akhirnya diselesaikan melalui referendum pada tahun 1999, yang menghasilkan kemerdekaan Timor Timur sebagai negara merdeka. Meskipun operasi ini berhasil dari segi militer, dampak sosial dan politik yang ditinggalkannya masih menjadi perdebatan hingga kini.
3. Operasi Penumpasan G30S/PKI (1965-1966)
Operasi penumpasan Gerakan 30 September (G30S) adalah salah satu operasi militer yang paling kontroversial dalam sejarah Indonesia dan menjadi titik awal dari era Orde Baru. Gerakan 30 September 1965 (G30S) adalah sebuah kudeta yang gagal, yang diduga dilakukan oleh elemen-elemen dalam Partai Komunis Indonesia (PKI). Kudeta ini melibatkan penculikan dan pembunuhan terhadap enam jenderal TNI Angkatan Darat pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965. Peristiwa ini dikenal sebagai G30S/PKI dan menjadi salah satu momen paling dramatis dalam sejarah Indonesia.
Setelah kegagalan kudeta ini, TNI di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto segera merespons dengan melancarkan operasi militer untuk menumpas PKI. Operasi ini termasuk penangkapan massal, pembersihan, dan eksekusi terhadap ribuan orang yang dianggap terlibat atau bersimpati dengan PKI. Penangkapan dan eksekusi ini tidak hanya menargetkan anggota PKI yang aktif tetapi juga meluas ke orang-orang yang dianggap sebagai simpatisan PKI, termasuk akademisi, buruh, petani, dan masyarakat sipil yang dianggap mendukung ideologi komunis.
Metode keras yang digunakan selama operasi ini menimbulkan trauma yang mendalam dalam masyarakat Indonesia dan meninggalkan dampak jangka panjang terhadap kehidupan politik dan sosial di negara tersebut. Meski operasi ini berhasil menghancurkan PKI sebagai kekuatan politik, tindakan represif dan kekerasan yang dilakukan menimbulkan warisan kekerasan politik yang kompleks. Operasi ini juga menandai awal dari era Orde Baru, yang ditandai dengan kekuasaan militer yang kuat dan penekanan terhadap kebebasan politik serta hak asasi manusia. Pengalaman ini menjadi salah satu bagian kelam dalam sejarah Indonesia yang meninggalkan dampak mendalam dalam memori kolektif bangsa.
Operasi Militer di Era Reformasi (1998-sekarang)
Era Reformasi di Indonesia, yang dimulai pada tahun 1998 dengan jatuhnya Presiden Soeharto, membawa perubahan besar dalam struktur politik dan militer di negara ini. TNI, yang sebelumnya dikenal sebagai Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), mengalami restrukturisasi yang signifikan. Di bawah tekanan reformasi, ABRI dipecah menjadi dua institusi yang terpisah: TNI yang fokus pada pertahanan dan keamanan, dan Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) yang mengambil alih peran keamanan domestik.
