Alat pemilah/pemisah sampah, alat press, alat pencacah, dan kendaraan berupa kendaraan L300 yang diberikan oleh Bank Indonesia. Dikti memberikan alat pengayakan untuk pembuatan pupuk organik, dan Pupuk Indonesia mengirim relawan kurang lebih 400 orang, serta memberikan kendaraan bermotor roda tiga dan pupuk untuk para petani.
Namun dari sekian banyak bantuan yang diterima oleh TPST Dewanata, sangat disayangkan belum terdapat bantuan dan campur tangan yang hadir dari pemerintah daerah. Slamet mengatakan bahwa, keberadaan TPST Dewanata sudah diketahui oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara (DPKPLH) dan pemerintah Kabupaten Banjarnegara tetapi pihak-pihak tersebut belum memberikan perhatian kepada TPST Dewanata.
"Pemerintah kabupaten seharusnya bisa menurunkan bantuan karena satuan kerja pemerintah kabupaten banyak sekali dinas-dinasnya. Seharusnya dinas lingkungan hidup itulah yang peduli dengan permasalahan-permasalahan tentang lingkungan hidup, bagaimana sanitasi dan sampah. Namun, sayangnya dinas lingkungan hidup belum ada sama sekali partisipasinya. Partisipasinya hanya ikut mengobrol", ucapnya.Â
Dibalik kesuksesan TPST Dewanata selama satu setengah tahun yang berhasil memulai pengelolaan sampah yang bijaksana, ternyata masih menyimpan beberapa kekurangan dan permasalahan. Permasalahan operasional yang meliputi pembayaran upah anggota, keterbatasan armada kendaraan yang menghambat proses pengambilan dan pemilahan sampah, serta kekurangan karyawan akibat keterbatasan dana menjadi masalah yang belum terselesaikan di TPST Dewanata.Â
Berdasarkan hal tersebut, pengurus TPST Dewanata berharap adanya dukungan dan partisipasi dari DPKPLH dan pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Sekretaris Desa Dieng Kulon, Sabar Alfaristi, berpendapat bahwasanya Desa Dieng Kulon yang basisnya merupakan objek wisata, seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten dan dinas-dinas terkait khususnya dalam permasalahan sampah.
"Bagi kami dari desa terkait permasalahan sampah harus membutuhkan kerjasama dari beberapa pihak termasuk dari dinas-dinas, untuk dari Pemda sendiri memang sampai saat ini belum ada, karena disini desa wisata, seharusnya pemerintah kabupaten ikut memikirkan bagaimana caranya sampah bisa teratasi, cuma ya belum ada", ujar Sabar.
Perhatian, dukungan, dan partisipasi yang hadir dari pemerintah kabupaten dan dinas-dinasnya diharapkan dapat ditujukan untuk keberlanjutan pengelolaan sampah di Desa Dieng Kulon dalam menciptakan lingkungan pariwisata yang menguntungkan bagi semua pihak.Â
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H