Wajah Pendidikan Indonesia di Tengah Pandemi

Indonesia sekarang menganut sistem pendidikan nasional. Ada tiga jenjangnya, yaitu: Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi. Wajib belajar di Indonesia sendiri adalah 12 tahun. Saat ini, sekolah-sekolah ini dikelola oleh tiga kementerian. Pendidikan Dasar dan Menengah ada di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan Kebudayaan. Sedangkan Pendidikan Tinggi ada di Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi. Ada juga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, yang berbasis agama dan dikelola oleh Kementerian Agama.

Sistem pendidikan nasional ini berupaya untuk memberikan pengetahuan akademis, mengasah keterampilan, serta membina sikap positif setiap siswa sejak dasar. Sebagai salah satu Laboratorium pembentuk karakter bangsa, sekolah adalah elemen penting dimana para "Nation Builders" Indonesia diharapkan dapat terus mencetak generasi penerus bangsa dan bisa membuat bangsa Indonesia dapat bersaing secara Global. Seiring dengan kuatnya tantangan global, Indonesia memiliki tantangan dalam dunia pendidikan pun menjadi semakin besar, hal ini yang mendorong para siswa mendapatkan prestasi terbaik.

Menurut pegiat pendidikan Indonesia, Anies Baswedan keterbatasan akses pendidikan di daerah menjadi pangkal derasnya arus urbanisasi. "Yang menjadi persoalan, di Jabodetabek jumlahnya sudah proporsional, tapi jangan kita hanya bicara urban. Justru di luar urban itu kita punya masalah dan itu yang menyebabkan migrasi ke Jakarta," ujar Anies. Secara tidak langsung, masyarakat Indonesia didorong untuk melakukan urbanisasi karena keterbatasan fasilitas di daerah. Ia menilai akses pendidikan harus dibuka seluas-luasnya untuk seluruh masyarakat dengan penyediaan fasilitas yang mendukung program tersebut. "Kalau sekolah hanya di ibukota kecamatan, maka yang jauh kan jadi nggak bisa sekolah," tandasnya.

Ini menjadi bukti bahwa mutu pendidikan di bangsa ini menjadi terhambat semisal dari keterbatasan akses pada pendidikan, jumlah guru yang belum merata disetiap daerah, serta kualitas guru itu sendiri dinilai masih kurang. Terbatasnya akses pendidikan di Indonesia, terlebih lagi di daerah, berujung kepada meningkatnya arus urbanisasi untuk mendapatkan akses ilmu yang lebih baik di perkotaan.

Hari ini, para Petinggi pemerintahan terus mencoba memperbaiki fasilitas dan sistem pendidikan di negeri yang penuh dengan harapan dari segenap para pemangku kebijakan. Sektor pendidikan memang menjadi faktor utama, dimana ini bisa menjadi tolak ukur kekuatan persaingan suatu bangsa. Memang saat ini bangsa Indonesia telah melahirkan prestasi dan karya yang sangat membanggakan seluruh rakyatnya.

Berbagai macam prestasi telah diukir oleh anak bangsa yang rela dan berkorban demi harumnya nama Indonesia dikancah internasional. Entah itu dari segi akademik, teknologi, seni dan budaya, serta keberagaman suku dan etnik yang telah lahir dan besar di tanah ibu pertiwi. Semua pencapaian dan prestasi itu membuat Indonesia kembali terasa istimewa. Itu semua membuat Indonesia kembali terasa istimewa dengan semua itu. Walaupun dengan pengelolaan pendidikan dan penghargaan yang diterima belum sepadan dengan apa yang mereka berikan untuk bangsa ini

Dari pulau Weh sampai ke penjuru Marauke, pendidikan itu masih menjadi permasalahan utama dari kenapa saat ini kita masih belum bisa meresakan makna Kemerdekaan itu sendiri. Mulai dari para elit politik yang masih mementingkan kepentingan individualistik daripada kepentingan secara komunal. Juga dengan masih ada nya oknum yang tidak bertanggung jawab atas apa yang di amanahkan kepada dirinya untuk memperbaiki sistem pendidikan Indonesia.

Pertanyaannya, Apakah adil ketika pemerintah mengharapkan kelulusan 100% dalam Ujian Nasional sedangkan kualitas pendidikan di Indonesia masih terjadi kesenjangan di setiap daerahnya. Kualitas pendidikan di Indonesia pada kenyataannya memang memiliki perbedaan di setiap daerahnya. Apalagi jika dibandingkan Jakarta dengan daerah timur Indonesia.

Perbedaan yang mencolok adalah dalam hal kualitas sarana dan prasarana dari sekolah ataupun lingkungan. Misalkan saja ada anak yang bisa setiap hari diantar menggunakan mobil, sedangkan dilain tempat ada anak yang perlu melawati sungai yang menantang maut demi mengenyam bangku pendidikan. Perbedaan itu tidak hanya dalam hal sarana dan prasarana tapi dalam hal kualifikasi guru dalam proses mengajar.

Arus globalisasi menuntut masyarakat untuk memiliki pendidikan memadai agar mampu bersaing. Sayangnya, Indonesia masih dihadapkan dengan fakta-fakta terhadap rendahnya mutu pendidikan Indonesia, antara lain dengan Setiap menit, empat anak putus sekolah, 54% guru tidak memiliki kualifikasi yang cukup untuk mengajar, 34% sekolah kekurangan tenaga pendidik ditambah dengan Persebaran tenaga pendidik yang tidak merata diberbagai daerah dan terakhir Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) merilis hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 di Paris, Perancis. Pada penilaian PISA 2018, China melesat menempati peringkat pertama, mengalahkan Singapura yang kali ini menempati peringkat kedua. Bagaimana dengan Indonesia? Hasilnya tidak jauh berbeda sejak pertama kali mengikuti penilaian internasional tersebut pada 2001. Indonesia konsisten berada pada posisi papan bawah.

Skor kemampuan siswa Indonesia dalam membaca meraih skor rata-rata yakni 371, jauh dibawah rata-rata OECD yakni 487. Kemudian untuk skor rata-rata matematika yakni 379, sedangkan skor rata-rata OECD 487. Selanjutnya untuk sains skor rata-rata siswa Indonesia yakni 389, sedangkan skor rata-rata OECD yakni 489. Itu bisa menjadi modal bagi kita semua untuk memperbaiki output daripada sistem pendidikan di Indonesia.

Rata-Rata Penduduk Indonesia Bersekolah Hingga SMP 

Data menunjukkan Singapura memiliki rerata lama sekolah paling lama dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, yaitu 11,5 tahun. Negara berikutnya adalah Malaysia dengan rata-rata lama sekolah sebesar 10,2 tahun. Selain itu, Filipina memiliki rerata lama sekolah sebesar 9,3 tahun. Sementara itu, Indonesia, rata-rata lama sekolahnya adalah 8 tahun. Di bawah Indonesia adalah Thailand (7,6 tahun), Laos (5,2 tahun), Myanmar (4,9 tahun), dan Kamboja (4,8 tahun).

Jika melihat kembali data GTCI di atas, ada korelasi antara lama sekolah yang ditempuh penduduk dengan kualitas talenta sumber daya negara tersebut. Bila diperhatikan, Singapura, Malaysia, Brunei, dan Filipina berulang kali menempati lima posisi teratas di ASEAN. Dalam hal ini, Indonesia bahkan masih tertinggal dari Malaysia dan Filipina. Meski demikian, ada peningkatan rata-rata lama sekolah di Indonesia dari tahun ke tahun. Rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah, semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

Sayangnya, angka rata-rata lama sekolah pada 2018 belum memenuhi target Renstra Kemendikbud sebesar 8,7 tahun. Selain itu, target RPJMN tahun 2019 pun tak terpenuhi: rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas sebesar 8,8 tahun. Bila dilihat berdasarkan provinsi, DKI Jakarta menempati peringkat tertinggi dengan rata-rata lama sekolah 11,06 tahun, disusul Kepulauan Riau (10,01 tahun), dan Maluku (9,78 tahun). Sementara itu, provinsi dengan peringkat rata-rata lama sekolah paling rendah adalah Papua (6,66 tahun), Kalimantan Barat (7,65 tahun), dan NTB (7,69 tahun).

Nasib Pendidikan Indonesia di tengah Pandemi COVID-19 

Sejak pandemik Covid-19 datang, seluruh kemampuan negara di dunia sedang di uji. Banyak pelajaran berharga yang dapat dipetik dari pandemi ini juga tak sedikit sektor yang terkena dampaknya. salah satunya sektor pendidikan. Pendidikan juga mendapat imbasnya sehingga dilaksanakannya PJJ (Pendidikan Jarak Jauh) se-Indonesia. 

Jika kita mengaca pada sektor pendidikan, kita tidak bisa memungkiri bahwa setiap jenjang pendidikan yang ada di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Bisa kita katakan mulai dari sistem belajar mengajar, permasalahan fasilitas penunjang pendidikan, pengelolaan keuangan pendidikan, dan sebagainya menjadi pembicaraan hangat yang sempat dibahas kemarin.Belakangan pendidikan di daerah pusat mulai menjalankan kelas daring dengan mudah. Lalu bagaimana dengan PJJ di daerah pelosok? kuota yang cukup mahal seperti pembayaran listrik bulanan dan belum lagi akses internet yang belum tentu menjangkau sekitaran daerah tersebut.

Semua ketidaksiapan pelajar didaerah mengakses pendidikan mungkin menjadi alasan utama saat ini. Ketika pandemik muncul pada bulan februari lalu, banyak perubahan yang terjadi. Misal dikampus, yang pada awal kontrak perkuliahan kita dijanjikan untuk kuliah bertatap muka dan bisa menikmati fasilitas kampus, tapi pada akhirnya kita harus dihadapkan dengan kuliah daring yang pada hari ini menjadi topik yang belum kelar untuk dibahas di tataran petinggi kampus dan para petinggi Kemendikbud maupun Kemenag yang juga masih kalang kabut dengan sistem kuliah online ini.

Pada akhirnya para mahasiswa yang saat ini mengadu nasib pendidikannya didaerah lain harus balik ke kampung halamannya karena pandemi yang berkelanjutan tanpa tau pasti akan berakhirya. Dengan demikian ada mahasiswa yang mau tak mau harus terhalang proses pembelajarannya akibat akses internet yang kurang memadai di daerah ia menetap.

Itu terjadi akibat kesenjangan pengelolaan pendidikan di Indonesia yang masih tidak adil. Kenapa? Karena mungkin di tataran pemerintahan saat ini masih ada orang-orang yang mementingkan egoisme nya daripada kepentingan umum. Pada kenyataan memang seperti itu, kita tidak bisa tutup mata dan telinga terhadap kejadian ini. Seharusnya ini menjadi cambuk bagi pemerintah yang terutama menaungi pendidikan entah itu dari Kemendikbud atau Kemenag, yang masih belum masuk ke seluk beluk daerah terpencil Indonesia yang didalamnya ada seorang pemuda/i yang sangat ingin mewujudkan dan mengejar mimpinya.

Ditambah kurangnya subsidi dari kampus atau sekolah dalam menangani kasus pelajar yang tidak bisa akses perkuliahan yang saat ini lebih sering menggunakan ruang virtual seperti Google Meet, Zoom atau Google Classroom yang menjadi favorit para dosen/tenaga pengajar untuk melanjutkan materi pembelajaran di tengah pandemi ini. Itu memang sangat efisien, tetapi kita harus lihat lebih jauh bahwasannya tidak semua pelajar bisa membeli paket internet, tidak semua pelajar bisa mengakses materi pembelajaran dengan baik, tidak semua mahasiswa punya kemampuan dalam menggunakan aplikasi itu. Itu seharusnya jadi bahas evaluasi pemerintah pusat dalam menghadapi pendidikan Indonesia di tengah Pandemi ini.

Dampak krisis pandemi corona yang dialami sektor pendidikan, bukan berarti pemerintah harus membuat kurikulum darurat corona seperti yang dikehendaki Mendikbud Nadiem Makarim. Beliau berpendapat kurikulum sekarang sebenarnya bisa diberdayakan untuk pembelajaran jarak jauh. Namun yang menjadi kendala ada pada kemampuan pemahaman tenaga pendidik dan keterbatasan fasilitas. Menurut pengamatannya guru belum memaksimalkan kurikulum dalam mengajar di sekolah.

Sejak wabah corona merebak, sebagian besar daerah melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dari rumah. Namun implementasinya tak berjalan mulus. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima setidaknya 213 keluhan siswa soal tugas menumpuk selama PJJ. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mendapati 58 persen anak mengaku tidak senang menjalani program Belajar dari Rumah. Sedangkan keterbatasan fasilitas komunikasi menghambat aktivitas mengajar guru. Tak jarang guru mengajar di sekolah yang siswanya tak punya akses teknologi, sehingga komunikasi terputus

Dari data-data yang telah dipaparkan tadi memperlihatkan bahwa, sistem pendidikan masih terjadi kesenjangan dalam pendidikan. Saat ini kita berharap semua aspek-aspek tersebut harus berkolaborasi menjadi kuda-kuda yang kokoh untuk membangun pendidikan mencetak benih-benih yang unggul untuk masa depan Indonesia yang akan datang. Dari tahun ketahun, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang dan maju. Negara-negara Berkembang dan Negara-Negara Maju bersaing dalam bidang teknologi Indonesia harus mampu bersaing dengan Negara-Negara yang lain.

Juga seharusnya pemerintah harus menemukan win win solutions agar pendidikan di Indonesia tetap stabil walau ditengah masa-masa sulit seperti ini. Dengan harapan agar para pemuda pemudi ini bisa mengasah terus keterampilan nya dan bisa menjadi insan akademis yang diharapkan bangsa ini. Pendidikan itu sangat penting, itulah sebabnya, nasib bangsa ini bisa jadi ditentukan oleh apa yang dilakukan dan didapat para generasi muda yang bakal disiapkan untuk beberapa tahun kedepan. Karena Pendidikan adalah bekal terbaik untuk perjalanan hidup, begitulah perkataan Aristoteles.

Sungguh PR besar yang harus di perbaiki oleh orang tua, guru dan pemerintah jika ingin Negara Indonesia tidak ingin tertinggal dengan Negara-Negara yang lainnya. Seperti kata Nelson Mandela bahwa, Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia.