Dalam konteks sejarah maritime, perlu dilihat bahwa keterlibatan interaksi setiap komunitas tidak hanya perihal perdagangan, didalamnya juga terdapat interaksi serta pertukaran budaya, penyebaran agama, ideologi, filsafat, serta bahasa maupun teknologi.
Maka tidak heran terkadang kita melihat bahwa perkembangan sejarah Indonesia meskipun kita ingin melihatnya secara independen, tetap tidak akan bisa melepaskan dirinya dari pengaruh luar yang telah membentuk negeri ini menjadi sebuah Banda Neira tempat berlabuhnya para pedagang dan pelancong dari berbagai wilayah.
Hmas Perth, adalah bagian dari sejarah kita bersama, diyakini atau tidak keberadannya berada dalam territorial laut Indonesia, dan tentu ekspedisi mendalam akan melahirkan perspektif baru terkait peran kapal perang Australia yang tergabung kedalam ABDACOM (American-British-Dutch-Australian Command) di wilayah perairan Indonesia.
Menjadi sebuah tanggung jawab bersama terutama dalam hal ini pemerintah serta pihak terkait, agar dapat melakukan kerjasama agar terciptanya perlindungan secara holistic terhadap rangkaian situs yang ditemukan di laut Jawa ini. Pemberitaan mengenai pencurian beberapa bongkahan kapal oleh pihak tidak bertanggung jawab, tentu harusnya menjadi tamparan kilat tentang bagaimanaya regulasi perlindungan BMKT di Indonesia, serta sudah sejauh mana pemerintah ataupun kita sebagai masyarakat maupun pegiat sejarah peduli pada benda historis tersebut.
Simbolisasi kejayaan sejarah maritime di Indonesia memang penting, tapi bagaimana kita menjaga situs-situs arkeologi dan mampu menampilkannya hingga generasi selanjutnya adalah tanggung jawab yang begitu mahal, sehingga tidak bisa dianggap angin lalu.Â
Agni Mochtar arkeolog dari balai pusat arkeologi Yogyakarta, mewacanakan agar Indonesia menerapkan konservasi cagar budaya bawah air dengan metode In-situ.
Ada beberapa situs seperti terdapat di Rembang, Bali serta Yunani yang menerapkan metode demikian untuk menjaga situs kapal karam tetap berada di tempat mereka ditemukan. Namun masih bisa diteliti oleh para pegiat maupun dijadikan sebagai wahana rekreasi pendidikan, bagi masyarakat umum.
Perlu waktu serta peninjauan berkala agar akhirnya situs-situs tersebut dapat diakses secara terbuka oleh setiap masyarakat, dan tentutnya konsistensi dari pemerintah, peneliti maupun masyarakat setempat agar bersama-sama menjaga budaya cagar air tersebut bertahan sehingga tidak terancam dari dalam maupun dari luar.
Sekilas memang menarik, namun ada persoalan yang perlu dihadapi serta mengapa setiap situs kapal karam di Indonesia tidak menerapkan metode In-situ untuk melakukan perlindungan. Indonesia belum meratifikasi perjanjian konvensi UNESCO tahun 2001.Â
Untuk itu penerapannya masih memerlukan perjalanan yang panjang, agar keinginan agar setiap situs cagar budaya bawah air dan setiap yang ada di dalamnya dapat menghasilkan kisah-kisah sejarah baru (new historical event) yang tidak hanya menguatkan kepribadian setiap individu dalam melihat bangsanya.
