Reformasi Elektoral, Apakah ini Langkah Tepat menuju Demokrasi yang Lebih Adil?

Proses ini menunjukkan bagaimana pemerintahan telah aktif dalam meningkatkan integritas kebijaksanaan ekonomi melalui reformasi struktural. Kita dapat menyadari bahwasanya reformasi elektoral salah satu langkah fundamental menuju demokrasi yang lebih adil. Namun, implementasinya memerlukan komitmen yang kuat dari para aktor politik, baik pemerintah maupun partai-partai politik.

Salah satu tokoh seperti Prabowo Subianto telah menunjukkan potensi penting dalam komunikasi baik secara lisan maupun tulisan dalam elektoral modern. Meskipun prabowo gagal menunjukkan visibilitas politik yang kuat dalam reformasi substansial. 

Untuk menciptakan demokrasi yang lebih adil, kita perlu mengintegrasikan elemen-elemen transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam struktur electoral.  Kita dapat meningkatkan partisipasi masyarakat yang dapat memudahkan untuk berdinamika dalam demokrasi dan menikmati alur demokrasi di indonesia. 

Dengan demikian, kita dapat membangun sebuah sistem politis yang lebih stabil dan representatif bagi rakyat indonesia. Reformasi elektoral bukan hanya soal revisi aturan formal tapi juga tentang membangun kesadaran politik yang matang di kalangan masyarakat agar demokrasi benar-benar merdeka dan sejahtera.

Namun jika kita mengingat kembali hal yang sebelumnya pernah terjadi setelah 25 tahun reformasi, Indonesia masih menghadapi tantangan serius terkait oligarki yang menguat dan melemahnya kohesi sosial di masyarakat. 

Hal ini terlihat dari meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap sistem politik yang ada. Dalam konteks pemilu 2024 kemarin, beberapa tokoh politik seperti Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memiliki peran penting dalam mendorong perubahan ini. 

Joko Widodo, dengan agenda reformasi strukturalnya, berupaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Tidak hanya itu saja Indonesia juga masih mengalami permasalahan sistem elektoral seperti sekarang, salah satunya adalah adanya ketimpangan akses informasi ini menjadi salah satu tantangan utama dalam sistem elektoral adalah ketimpangan akses informasi. 

Banyak wilayah pedesaan masih menghadapi kesulitan dalam mendapat akses informasi yang lengkap dan akurat tentang calon-calon legislatif maupun eksekutif seperti desa-desa yang berada di Kabupaten Aceh yang memiliki infrastruktur yang relative rendah. 

Dan  daerah-daerah di papua yang memiliki kultur dan bahasa yang unik, serta akses yang terbatas ke media. Hal ini dapat membatasi hak pilih mereka, karena tanpa pengetahuan yang cukup, rakyat sulit untuk membuat keputusan yang bijaksana. 

Selanjutnya juga terdapat pada bagian biaya partisipasi politik pada sistem elektoral modern sering kali diasosiasikan dengan biaya yang tinggi untuk ikut serta dalam kampanye politik. Hal ini menyebabkan calon independen atau partai kecil kesulitan bersaing dengan partai besar yang memiliki anggaran yang lebih luas.