2. Transfer Keuangan: Menjelaskan sifat dan jumlah transfer keuangan yang dilakukan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, baik dalam bentuk dana bagi hasil, dukungan keuangan, atau hibah.
3. Kewajiban Daerah: Menjelaskan kewajiban finansial yang dimiliki pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, termasuk pembayaran pajak atau kontribusi dana pembangunan nasional.
4. Persiapan Anggaran: Menjelaskan proses penyusunan anggaran baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk mekanisme alokasi dan penggunaan dana yang efisien.
5. Pemantauan dan Pengendalian: Menjelaskan mekanisme pemantauan dan pengendalian yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah, seperti audit dan evaluasi kinerja.
Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Lumajang, melibatkan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Dana tersebut dapat berupa dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan lain-lain. Pendapatan dan belanja fiskal daerah, seperti pajak, pelayanan publik, dan pendapatan daerah daerah, juga merupakan bagian penting dalam hubungan fiskal antara pusat dan daerah.
Tantangan dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dapat mencakup distribusi sumber daya yang adil, pengelolaan pendapatan dan belanja yang efisien, dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan dan pelayanan publik. Mungkin juga terdapat permasalahan terkait kepatuhan terhadap peraturan dan koordinasi kebijakan antara kedua organisasi.
Langkah-langkah berikut harus diambil untuk mengatasi tantangan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah:
1. Membuat formula penghitungan dana transfer: Mengembangkan formula alokasi dana transfer antara pemerintah pusat dan daerah yang adil dan transparan. Menyasar daerah pusat dan daerah, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi perekonomian masing-masing daerah.
2. Peningkatan Pendapatan Awal Daerah (PAD): Mendorong peningkatan pendapatan awal daerah melalui pengembangan potensi ekonomi lokal, pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan efisiensi perpajakan.
3. Memperkuat pengelolaan keuangan daerah: Memperkuat kemampuan pengelolaan keuangan daerah, termasuk perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan yang lebih baik.
4. Memperkuat desentralisasi fiskal.: Memberi pemerintah daerah kewenangan yang lebih besar untuk mengelola sumber daya keuangan sesuai kebutuhan mereka, memastikan akuntabilitas dan transparansi.
