Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Kolusi merupakan persekongkolan tersembunyi untuk keuntungan bersama, sederhananya kolusi adalah bentuk kerja sama atau kesepakatan  antara dua pihak atau lebih yang tidak sehat dan melanggar hukum, di mana pihak-pihak yang terlibat bekerja sama untuk kelompok tertentu, dengan cara curang atau tidak adil terutama dalam konteks bisnis dan pemerintahan.

Di Indonesia, kasus kolusi sering terjadi dan menjadi salah satu permasalahan serius yang menghambat pembangunan negara. Kolusi dapat terjadi karena ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, lemahnya pengawasan dari pihak berwenang, budaya korupsi yang masih mengakar di suatu masyarakat, dan penegakan hukum yang lemah. 

Ciri-ciri Kolusi di antaranya : 

1. Rahasia, dilakukan secara sembunyi-sembunyi

2. Melanggar Hukum, Tindakan yang di lakukan melanggar peraturan yang berlaku

3. Kerja sama, melibatkan kesepakatan atau perjanjian antara dua pihak atau lebih

Contoh : Kasus praktik kartel harga tiket pesawat kelas ekonomi, yang terjadi pada tahun 2020. Beberapa maskapai penerbangan nasional pernah terjerat kasus kartel harga tiket pesawat. Mereka diduga melakukan kesepakatan untuk menaikkan harga tiket secara bersama-sama, sehingga konsumen kesulitan mendapatkan tiket dengan harga yang terjangkau.

Kasus kolusi semacam ini sulit dibongkar karena kolusi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sehingga bukti yang di dapat digunakan untuk menjerat pelaku sangat sulit di temukan, serta adanya ancaman terhadap saksi, saksi yang berani melapor sering kali mendapat ancaman atau intimidasi, sehingga mereka enggan untuk bersaksi

NEPOTISME

 Nepotisme secara umum mengandung pengertian mendahulukan atau memprioritaskan keluarganya/kelompok/golongan untuk diangkat dan atau diberikan jalan menjadi pejabat negara atau sejenisnya. 

Dengan demikian nepotisme adalah tindakan atau praktik favoritisme yang mengutamakan kepentingan keluarga atau kerabat dekat dalam pengambilan keputusan, terutama dalam pemerintahan dan bisnis. Praktik ini bukan sekedar pelanggaran etika, melainkan juga ancaman serius bagi keberlangsungan dan kemajuan suatu bangsa.