Bukan Ignasius Jonan yang Memberangus Taksi Online

Adalah keliru pendapat sebagian orang yang menggolongkan taksi online sebagai "kendaraan bermotor perseorangan" dengan alasan taksi online dimiliki oleh pribadi dan dioperasikan oleh pribadi. 

Pasal 47 ayat 3 dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa kategori "perseorangan" atau "umum" dinilai dari fungsinya (untuk dipakai sendiri atau digunakan orang lain dengan membayar), bukan dari kepemilikannya. 

Jadi, sesuai undang-undang, Jonan memang harus memberlakukan aturan kendaraan bermotor umum bagi taksi online.

Bukan kapasitas Menteri Perhubungan untuk mengubah undang-undang atau peraturan pemerintah. Agar model bisnis taksi ride sharing atau online dapat beroperasi dengan legal, yang diperlukan adalah perubahan atas UU No. 22/2009. 

Itu wewenang DPR dan Presiden, bukan wewenang Menteri Perhubungan. Jadi, marilah berhenti menyalahkan Ignasius Jonan. Sebagai gantinya, mari kita mendesak agar DPR dan Presiden merevisi undang-undang yang tak mengikuti kemajuan teknologi.