Sistem pendidikan Finlandia juga tidak mengenal kompetisi. Pendorong utama dari kebijakan pendidikan bukanlah persaingan antar guru dan antar sekolah, tapi kerja sama.
Apakah kesuksesan sistem pendidikan Finlandia terlalu utopia bagi negara lain, khususnya bagi Indonesia? Terlalu mustahil?
Terlepas dari perbedaan dan keunikan tiap negara, Pasi Sahlberg (Direktur Mobilitas Internasional, Departemen Pendidikan Nasional Finlandia) menyatakan bahwa kisah kesuksesan Finlandia dapat dijadikan sebagai "pamflet harapan." Finlandia 20 tahun lalu adalah negara miskin yang bergantung pada sektor agrikultur. Namun, mereka berhasil bangkit dan hanya membutuhkan waktu hingga satu generasi. Komitmen kolektif nasional mengantarkan mereka hingga seperti sekarang.
Itulah kata kuncinya. Komitmen nasional.
Para pemerhati pendidikan di Indonesia sangat familiar dengan sistem pendidikan Finlandia yang impresif. Mereka menaruh harapan besar bahwa Indonesia dapat benar-benar belajar dari model pendidikan Finlandia, seperti yang terlihat dari banyaknya diskusi mengenai hal ini di berbagai forum pendidikan di Indonesia.
Tapi tentunya kita sadar bahwa kebijakan pendidikan negara dihasilkan oleh pemerintah. Apakah pemerintah Indonesia sungguh memiliki komitmen untuk mereformasi sistem pendidikan di Indonesia demi kemaslahatan rakyat, khususnya secara berkelanjutan? Atau ini hanya usaha untuk mengikuti tren belaka?
Skeptisisme terhadap model pendidikan Finlandia terletak pada argumen bahwa setiap negara unik, dengan sistem dan budayanya sendiri. Berbicara mengenai budaya, Indonesia sangat terkenal dengan tradisi dan budaya korupsinya yang mendarah daging.
Sejarah sekolah di Indonesia seakan sepakat dengan argumen tersebut. Dari masa Sinkretisme Buddha & Hindu-Syiwa hingga era kolonialisme, sekolah adalah tempat menggembleng individu demi melanggengkan kekuasaan kaum elit kerajaan atau memenuhi kebutuhan tenaga kerja murah guna mengeruk keuntungan semaksimal mungkin bagi penjajah.
Sejak kemerdekaan, Indonesia telah melakukan pergantian kurikulum selama 10 kali, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan yang terakhir pada pertengah 2013 lalu.[4] Kurikulum pendidikan di Indonesia kerap berubah setiap ada pergantian Menteri Pendidikan. Oleh karenanya, mutu pendidikan Indonesia hingga kini belum memenuhi standar mutu yang jelas dan mantap. Lebih lanjut, setiap pergantian kurikulum atau model pendidikan berarti pendanaan baru, kebutuhan baru untuk melatih guru, dan sebagainya. Pergantian sistem pendidikan sangatlah mahal. Dan kini Indonesia mencari lagi “inspirasi” dari Finlandia.
Untuk pergantian Kurikulum 2013 terakhir saja, pemerintah menghabiskan $82.9 juta.[5] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dikritik karena dianggap terlalu buru-buru menerapkan kurikulum hanya untuk menghabiskan anggaran pemerintah.[6]
Sekarang mari kita lihat hasil temuan ICW (Indonesia Corruption Watch). Hasil pemantauan selama satu dekade ICW menyimpulkan bahwa dana pendidikan kerap menjadi santapan segar para koruptor. Berdasarkan pemantauan tersebut, terungkap 296 kasus korupsi pendidikan dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp 619 miliar.[7] Ini membuat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi institusi paling korup di Indonesia.
