Untuk hal ini dialami oleh baik kedua negara. Jika dielaborasi lebih jauh dari struktur negara, kedua negara telah memiliki menteri perempuan, anggota parlemen perempuan, khususnya di Indonesia yang mewajibkan setiap partai politik memiliki kuota 30 persen perempuan untuk di parlemen, akan tetapi hal tersebut belum menjamin keterwakilan suara perempuan secara keseluruhan karena hingga sekarang diskriminasi masih terus dialami perempuan.
Kemiskinan merupakan masalah klasik yang masih juga ada di kedua negara. Dampak dari pembangunan yang bisa bersifat positif dan negatif tidak dapat dihindarkan, salah satunya adalah kemiskinan.Â
Pembangunan yang hanya berkonsentrasi terhadap sifat industrial tanpa mengembangkan kearifan lokal satu daerah di kedua negara tentu akan membawa dampak negatif serius, terutama bagi penduduknya.Â
Kemajuan suatu negara bukan hanya dilihat dari keberhasilan pembangunan infrastruktur saja, akan tetapi sinergi infrastruktur untuk mendukung aktivitas penduduk tanpa mengorbankan nilai-nilai lokal serta kebutuhan dasar para penduduknya akan dapat mendukung pembangunan itu sendiri untuk menyejahterakan penduduknya.Â
Kontroversi justru muncul ketika contohnya Indonesia telah merefleksikan keberhasilan pencapaian target MDGs dalam pengentasan kemiskinan, beberapa hal muncul sebagai kritik atas pencapaian tersebut, seperti contohnya belum terbebasnya masyarakat Indonesia dari belenggu kemiskinan, ketidakadilan sumber daya dan lingkungan, serta terpaparnya banyak kelompok masyarakat rentan.Â
Peran pemerintah Indonesia dinilai tidak signifikan dalam pencapaian poin-poin yang berhubungan dengan perbaikan kondisi masyarakat miskin karena dianggap master plan yang berhubungan dengan pembangunan daerah dan ekonomi tidak berpihak kepada kelompok masyarakat miskin, melainkan kepada kelompok pemodal dan investor asing, menurut Jopi Peranginangin, Koordinator Kampanye Sawit Watch.Â
Sementara itu, hal berlawanan diperlihatkan klaim pemerintah tentang keberhasilan pembangunan merata kota dan desa, akan tetapi perempuan pedesaan secara dominan menjadi target ekspor tenaga kerja atau buruh migran (Retno Dewi, ketua ATKI).Â
Kekhawatiran tentang kemiskinan pun mulai menghantui Timor Leste, yang dikabarkan mungkin mengalami bencana ekonomi karena hampir habisnya cadangan minyak dan gas karena pemerintah setempat memompa sebagian besar uang yang dihasilkan dari minyak ke dalam skema pembangunan besar.Â
Keadaan seperti ini diperburuk dengan jumlah 42 persen masyarakat Timor Leste yang mengalami kemiskinan kebanyakan dari mereka memulung potongan sampah (Timor Leste Bisa Hadapi Bencana Ekonomi, timoroman.com, 31 July 2017).
Refleksi
Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang diprediksi sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi di Asia serta Timor Leste sebagai negara yang bertetangga dengan Indonesia merupakan dua negara yang memiliki komitmen untuk selalu berkembang demi kepentingan dan kesejahteraan warga negaranya.Â