kedua, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur pembentukan forum-forum negara berdikari (state auxiliary agencies) setelah perubahan UUD 1945. fenomena ini menjadi salah satu perubahan penting pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945.
Ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi buat melakukan judicial review terhadap undang-undang. Sebelumnya, kebutuhan akan prosedur judicial review semakin dirasakan pada sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menguatkan jaminan terhadap hak asasi manusia dan memberikan landasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi.
Keempat, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur korelasi antara Pemerintah sentra serta Pemerintah Daerah. Pasal 18 Undang-Undang 1945 memutuskan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mengatur hubungan antara pemerintah sentra serta Pemerintah Daerah.
Kelima, Undang-Undang 1945 menyampaikan dasar aturan buat pembentukan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung telah terdapat semenjak 19 Agustus 1945, sedangkan Mahkamah Konstitusi dibentuk sehabis perubahan ketiga Undang-Undang UUD 1945. Kehadiran Mahkamah Konstitusi memberikan kewenangan spesifik dalam mengadili kasus-masalah yang berkaitan dengan konstitusi.
dalam kesimpulannya, demokrasi Indonesia serta Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hakikat yang melindungi hak asasi manusia dan  kebebasan individu. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi instrumen menjaga demokrasi, tetapi praksis demokrasi masih menghadapi tantangan. Melalui partisipasi aktif masyarakat dan  perbaikan sistem, demokrasi Indonesia bisa terus berkembang dan  berkontribusi terhadap kemajuan negara ini.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
