Sejarah perkembangan demokrasi Indonesia dimulai sejak kemerdekaan negara ini di tahun 1945. pada waktu itu, UUD 1945 menjadi landasan konstitusi yg mengatur sistem pemerintahan dan kekuasaan di Indonesia. UUD 1945 juga memutuskan prinsip-prinsip demokrasi, mirip pemerintahan sesuai hukum, persamaan pada hadapan hukum, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan politik.
peran UUD 1945 dalam perkembangan demokrasi Indonesia sangat penting. UUD 1945 menyampaikan kerangka aturan yang melindungi hak asasi manusia dan kebebasan individu. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 pula mengatur pembagian kekuasaan antara forum-lembaga negara, seperti eksekutif.
Selama sejarah perkembangan demokrasi pada Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pertama terjadi di tahun 1999, yang mengganti sistem pemerintahan Indonesia menjadi demokrasi parlementer. Perubahan ke 2 terjadi pada tahun 2000, yg mengembalikan sistem pemerintahan sebagai presidensial. Perubahan ketiga terjadi pada tahun 2001, yang memberikan wewenang pada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan judicial review terhadap undang-undang. dan perubahan keempat terjadi pada tahun 2002, yang mengatur tentang pembentukan komisi konstitusi buat melakukan pengkajian terhadap perubahan Undang-Undang Dasar 1945.
dalam praksisnya, demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan. terdapat pertarungan mirip korupsi, ketimpangan sosial serta ekonomi, serta rendahnya partisipasi publik pada pengambilan keputusan politik. namun, melalui reformasi dan  upaya pemugaran sistem, demokrasi Indonesia terus berkembang. Partisipasi aktif rakyat, pendidikan politik yang lebih baik, serta transparansi pada pengambilan keputusan politik sebagai kunci buat memperkuat demokrasi di Indonesia.
Demokrasi Indonesia serta UUD 1945 memiliki kiprah yang sangat penting pada menjaga kestabilan serta kemajuan negara ini. dalam essay ini, kita akan membahas hakikat, instrumental, serta praksis berasal demokrasi Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar 1945.
Hakikat demokrasi Indonesia terletak pada pengakuan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan beropini, dan kebebasan berekspresi. UUD 1945 menjadi konstitusi negara memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama serta perlindungan hukum yang adil. pada bawah demokrasi, setiap individu memiliki kebebasan untuk menyuarakan pendapatnya, berpartisipasi pada pemilihan umum , serta memiliki akses yang adil terhadap pendidikan dan kesejahteraan.
menjadi instrumen buat mencapai demokrasi, UUD 1945 memberikan kerangka aturan yang mengatur sistem pemerintahan, kekuasaan, dan pembagian kekuasaan di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 juga menetapkan prinsip-prinsip demokrasi, mirip pemerintahan sesuai aturan, persamaan pada hadapan aturan, dan partisipasi publik pada pengambilan keputusan politik. Instrumen ini pula mencakup proteksi hak-hak minoritas serta supervisi terhadap kekuasaan pemerintah.
tetapi, demokrasi Indonesia juga perlu dicermati dari praksisnya. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 menyampaikan landasan yang bertenaga, implementasi demokrasi tak selalu tepat. terdapat tantangan dalam memastikan partisipasi publik yang efektif, mengatasi korupsi, dan memperkuat institusi demokrasi. Selain itu, perbedaan sosial, ekonomi, serta budaya jua bisa memengaruhi praksis demokrasi pada Indonesia.
buat memperbaiki praksis demokrasi, partisipasi aktif asal rakyat sangat penting. Pendidikan politik yang lebih baik, perlindungan terhadap hak-hak minoritas, dan  transparansi dalam pengambilan keputusan politik ialah langkah-langkah yang bisa mempertinggi demokrasi pada Indonesia. Partisipasi publik yang kuat jua diharapkan dalam pemilihan umum  dan  proses politik lainnya buat memastikan representasi yang adil dan  akuntabilitas pemerintah.
perbedaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan konstitusi sebelumnya di Indonesia terletak di beberapa aspek yang signifikan. Undang-Undang 1945 mempunyai beberapa perubahan serta amendemen yang mempengaruhi struktur serta isi konstitusi tadi.
Pertama, Undang-Undang 1945 mempunyai fleksibilitas yang lebih tinggi dalam hal perubahan serta penyesuaian. Pasal 37 Undang-Undang 1945 memberikan landasan buat melakukan perubahan melalui mekanisme referendum. Hal ini memungkinkan Undang-Undang Dasar 1945 buat terus berkembang serta menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zamanÂ
