Beberapa kelompok merasa bahwa kebijakan ini terlalu berpihak pada komunitas LGBTQ+ sehingga mengabaikan atau bahkan memusuhi mereka yang mempertahankan nilai-nilai tradisional, terutama dalam isu pendidikan, agama, dan ruang publik. Ini menimbulkan persepsi bahwa sikap berbeda dianggap intoleran, padahal tidak selalu demikian.
Toleransi seharusnya berjalan dua arah. Artinya, mereka yang mendukung komunitas LGBTQ+ perlu menghormati pandangan tradisional, sebagaimana kaum tradisional juga diharapkan tidak mendiskriminasi individu LGBTQ+. Sikap saling menghormati inilah yang menjadi fondasi harmoni dalam masyarakat yang plural.
Namun, dalam praktiknya, isu ini sering menjadi medan konflik karena ditarik ke ranah politik, sehingga terkesan mempolarisasi masyarakat. Idealnya, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil bersifat netral, melindungi semua pihak, dan menciptakan ruang untuk dialog tanpa memaksakan ideologi tertentu. Itu yang seharusnya menjadi tujuan kepemimpinan yang inklusif dan adil.
Sumber:
Detik News
VOA Indonesia
CNNindonesia.com
Tempo.co
Voaindonesia.com
Kompas.com
Metronews.com
