Mohon tunggu...
Rita Mf Jannah
Rita Mf Jannah Mohon Tunggu... Freelancer - Pelaku Pasar Modal, Pengamat Pendidikan, Jurnalis, Blogger, Writer, Owner International Magazine

Menulis sebagai sebuah Kebahagiaan dan Kepuasan, bukan Materi

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Relokasi Warga Gaza dan Gender: Di Balik Kebijakan Trump, Biden, dan Keadilan yang Dipertaruhkan

22 Januari 2025   14:52 Diperbarui: 22 Januari 2025   14:52 24
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Jika relokasi memang dianggap sebagai solusi, maka yang lebih adil adalah merelokasi pihak yang menyebabkan masalah, yaitu warga Israel yang menempati tanah Palestina secara ilegal. 

Amerika Serikat, sebagai pendukung utama Israel, seharusnya memikul tanggung jawab atas tindakan negara tersebut, termasuk memberikan tempat bagi mereka yang telah melanggar hak-hak rakyat Palestina.

Dengan cara itu, tanah Palestina yang direbut secara ilegal bisa dikembalikan kepada pemilik aslinya, yaitu rakyat Palestina, sehingga mereka dapat kembali hidup di tanah kelahiran mereka dengan damai dan bermartabat. Sementara itu, warga Israel yang direlokasi ke Amerika dapat menerima dukungan dari negara yang selama ini melindungi dan mendanai kebijakan mereka.

Namun, ide ini tentu akan menghadapi tantangan besar karena relokasi semacam itu menyangkut kepentingan geopolitik, kekuatan ekonomi, dan ideologi politik yang kompleks.

Tetapi, secara moral, ini lebih masuk akal daripada memaksa korban, yaitu rakyat Palestina, untuk meninggalkan tanah mereka akibat tindakan ilegal pihak lain. Itulah esensi keadilan: mengembalikan hak kepada mereka yang dirampas dan meminta pertanggungjawaban dari pihak yang salah.

Seorang pemimpin yang bijak seharusnya berpikir matang sebelum berbicara, terutama terkait isu-isu sensitif yang berdampak luas seperti konflik Israel-Palestina. Pemimpin yang bijak tidak hanya mempertimbangkan solusi jangka pendek, tetapi juga dampak jangka panjang dari setiap keputusan atau pernyataan yang mereka buat.

Pernyataan kontroversial seperti ide merelokasi warga Gaza mencerminkan kurangnya empati dan pemahaman terhadap akar masalah. Sebaliknya, pemimpin bijak harus mendasarkan kebijakan mereka pada prinsip keadilan, hukum internasional, dan dialog yang konstruktif, bukan ide sepihak yang berisiko memperburuk situasi.

Dengan mempertimbangkan dampak dari setiap kata dan tindakan, seorang pemimpin tidak hanya menciptakan rasa hormat di mata rakyatnya tetapi juga mendapatkan kepercayaan dari komunitas internasional. Memimpin dengan bijak berarti mampu menahan diri, mendengarkan para ahli, dan berbicara dengan penuh tanggung jawab. Itulah kualitas yang diharapkan dari seorang pemimpin sejati.

Tanggapan Pemerintah dan MUI

Menanggapi laporan bahwa tim transisi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mempertimbangkan rencana untuk merelokasi 2 juta penduduk Gaza, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak pernah menerima informasi atau rencana apapun terkait relokasi tersebut. 

Kemlu RI menegaskan bahwa segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima, karena hal itu hanya akan mempertahankan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina dan sejalan dengan strategi yang lebih besar yang bertujuan untuk mengusir orang Palestina dari Gaza. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun