Beredar! Surat Pemunduran Pemilu di Tengah Gonjang-Ganjing Klaim Big Data Luhut

Sehingga rakyat kembali bertanya-tanya tentang klaim data Luhut. Mungkinkah memang mengemban misi khusus dari istana? Atau sengaja melakukan agar semakin mendapat perhatian lebih dari Jokowi? 

Meskipun Luhut menepis tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas data dan menyebut big data itu tidak benar, namun ia tetap enggan membuka big data tersebut.

Mungkin tak bisa sepenuhnya disalahkan juga, sebab selama sekian waktu, Luhut selalu berhasil mengemban dan melaksanakan tugas apa pun yang diberikan Jokowi. 

Keberhasilan inilah yang kemudian menjadi sumber kepercayaan dirinya paling besar, hingga kemudian berani 'cawe-cawe' pada beragam permasalahan yang sebetulnya bukan wilayah kewenangannya.

Saat terjadi ketidaksesuaian data penderita pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu sempat terjadi kisruh, namun setelah dialihkan oleh Jokowi kepada Luhut, segalanya menjadi lancar, grafik menurun, sesuai laporan yang didapat.

Itulah yang menjadi alasan kenapa Luhut dijuluki The Lord, Menteri segala menteri, bahkan permasalah yang bukan merupakan kewenangannya pun, jika ia yang mengatasi maka akan selesai dengan tanpa halangan. 

Sehingga wajar jika  istana menganggap Luhut ahli dalam segalanya, penyelamat segala tindakan menteri yang dinilai kurang ahli dalam menyelesaikan. Segala tugas menteri yang pada awalnya tidak beres tiba-tiba menjadi beres dengan cepat. 

Mungkin itulah yang menjadi alasan Jokowi selalu menunjuk Luhut dalam mengatasi segalanya. Imbasnya Luhut  terlihat kian percaya diri, hingga  terkadang melampaui batas kewenangannnya, merambah pada tugas menteri-menteri lainnya.

Ketidakjelasan sikap Jokowi

Setelah menyaksikan opini menteri yan berbeda, masyarakat kembali kebingungan dengan sikap presiden yang tak jelas, di satu sisi berkomitmen akan mematuhi konstitusi, namun di sisi lain juga menyebut bahwa usulan penundaan pemilu tak bisa dilarang karena menjadi bagian dari demokrasi.

Hal ini tentu saja membuat kerumitan permasalahan, sebab kepercayaan publik bisa gonjang-ganjing, demkian juga dengan loyalitas menteri, yang dihawatirkan adalah bila kemudian kesetiaan mereka tidak lagi kepada presiden, tapi berbalik kepada partai politik masing-masing.