Mahfudz menyebut tidak ada keinginan untuk menunda pemilu, namun berbanding terbalik dengan Luhut yang menyatakan bahwa penundaan pemilu adalah keinginan seluruh masyarakat, apalagi Luhut mengklaim memiliki datanya, meskipun tidak bisa menunjukkan.
Luhut menyebut bahwa sebagian besar masyarakat menginginkan pemilu ditunda karena berharap kondisi sosial politik yang tenang serta perbaikan kondisi perekonomian. Banding terbalik dengan Mahfud yang menyatakan pemilu tetap digelar sesuai jadwal yang telah ditetapkan di 14 Februari 2024. Perbedaan pendapat tersebut kian santer menimbulkan spekulasi tentang retaknya solidaritas pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Tak adanya wacana menunda  Pemilu 2024 menurut Mahfud, karena meskipun  Presiden Jokowi telah dua kali memimpin rapat kabinet bersama Menko Polhukam, Mendagri Tito Karnavian, dan Kepala BIN Budi Gunawan, namun tak pernah menyingung hal tersebut.Â
Demikian juga Ketua DPR Puan Maharani, menegaskan bahwa DPR tetap sepakat pemilu tetap digelar sesuai jadwal di 2024, sehingga berkomitmen untuk segera membahas perihal anggaran penyelenggaraan pemilu.
Sementara Luhut dalam sebuah tayangan YouTube, Â mengungkap bahwa terdapat big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.Â
Selain punya big data, Luhut mengaku mendengar aspirasi rakyat soal penundaan Pemilu 2024. banyak yang menyatakan bahwa kondisi saat ini relatif tenang tanpa pergantian kepemimpinan. Sebaliknya, pemilu bisa mengubah situasi politik menjadi tidak tenang karena adanya poros-poros dukungan ke calon tertentu.
Klaim Luhut tentang mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan penundaan pemilu dimentahkan beberapa pengamat media sosial. Mereka meragukan soal big data 110 juta warganet yang ingin Pemilu 2024 ditunda.Â
Sebab jika dihitung dari jumlah responden di beragam media sosial, seperti Twitter, Facebook, dan sebagainya, jumlah data yang diklaim Luhut terlalu besar, melampaui perhitungan normal.
Menurut Pengamat media sosial sekaligus founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, sebagaimana dikutip dari kompas.com (17/3/2022) bahwa akun Twitter yang terlibat pembicaraan penundaan pemilu atau wacana presiden tiga periode hanya berkisar di angka 10.000-an saja.Â
Bahkan bila ditambah dari pengguna Facebook di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 140 juta, dengan asumsi 0,055 persen pengguna membahas penundaan Pemilu 2024, maka hanya didapatkan 77.000 akun, jika di-markup 10 kali hanya menghasilkan 777.000 akun.Â
Apabila di-markup 100 kali, maka didapatkan 7,7 juta akun. Sedangkan bila di-markup 1000 kali, baru didapatkan angka 77 juta akun. Jadi angka 110 juta adalah hal mustahil kecuali di-markup 1000x lebih.
