Luhut menepis tudingan validitas big data penundaan pemilu meragukan namun enggan membukanya, sementara Jokowi berkomitmen  mematuhi konstitusi namun menyebut usulan penundaan pemilu tak bisa dilarang karena bagian demokrasi
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan bahwa Pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024, tetapi beberapa pihak tampak bersemangat menyuarakan penundaan pemilu, sehingga terkesan ingin memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode.
Paling baru, isu penundaan pemilu digulirkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut bahwa mayoritas masyarakat menginginkan Pemilu 2024 ditunda.Â
Padahal sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD Â telah mengatakan, bahwa pemerintah tidak pernah membahas ihwal penundaan Pemilu 2024 atau pun perpanjangan masa jabatan presiden, dan menyebut bahwa wacana penundaan Pemilu yang berkembang saat ini merupakan isu politik di luar agenda pemerintah.
Surat Pemunduran Pemilu 2024
Mahfud MD menyebut wacana penundaan Pemilu hanya sebuah isu politik, namun baru-baru ini beredar dokumen surat undangan berkop Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) yang akan menggelar rapat koordinasi mengenai pemunduran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan calon penjabat kepala daerah di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Menko Polhukam Mahfud berkilah rapat koordinasi tersebut hanya bertujuan untuk menjawab isu mengenai wacana penundaan Pemilu 2024, dan menjadi agenda yang tidak akan memengaruhi tahap-tahap kerja pemerintah menyiapkan pemilu dan pilkada pada tahun 2024.
Isu penundaan Pemilu yang masif membuat rakyat yang kurang paham politik menjadi kebingungan. Adanya ketidaksesuaian jawaban dari menteri yang notabene  pembantu presiden dalam internal kabinet  menimbulkan tanda tanya besar. Memberi kesan seakan ada menteri yang seperti ingin menguasai semua urusan menteri lain.Â
Perbedaan sikap Luhut dan Mahfud soal penundaan pemilu menunjukkan adanya masalah pada kepemimpinan Jokowi. Mungkinkah demi mempengaruhi opini publik?
Big data Luhut tanpa bukti
Wacana penundaan Pemilu 2024 awal mulanya digaungkan tiga ketua umum partai politik, yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Namun hal tersebut menjadi kian panas saat Menko maritim dan investasi Luhut Panjaitan dan Menteri kordinator polkam Mahfudz berbeda wacana.
