Rezim dengan "Logical Fallacy"

Pernahkah mendengar kata logical fallacy? Logical fallacy adalah merupakan bagian dari studi logika dan filsafat ilmu. Dalam kajian studi logika dan filsafat ilmu logical fallacy adalah merupakan cara berpikir yang salah/sesat berpikir. Cara bepikir yang salah akan menimbulkan aksi yang salah dalam merespon. Sehinga apabila menggunakan logical fallacy maka akan mendapat respon yang tidak sesuai harapan.

Sebenarnya ada banyak bentuk logical fallacy yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini penulis ingin mengkaitkan logical fallacy dengan proses Pemerintahan. 

Logical fallacy yang terjadi dalam proses pemerintahan akan berdampak kepada stabilitas dan kredibilitas pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dimata masyarakat. Kita sering menjumpai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memantik konflik ditengah masyarakat, hal tersebut disebabkan adanya logica fallacy yang terjadi dalam pengambilan kebijakan tersebut.

Dalam proses pemerintahan ada terdapat satu faktor penyebab terjadinya konflik, yakni kesalahan dalam dialektika. Artinya pemerintah mengeluarkan suatu alasan kebijakan yang tidak sesuai dengan alur pemikiran yang benar dan bertentangan dengan logika umum (masyarakat). 

Kesalahan penalaran atau logical fallacy dalam berpendapat seperti ini akan menimbulkan kesalahan dalam pemaknaan tujuan kebijakan oleh masyarakat. kondisi seperti ini membuat masyarakat menjadi apatis dengan pemerintah sehingga memicu timbul konflik yang dapat bersifat disintegratif bagi bangsa.

Logical fallacy sering terjadi dalam proses pemerintahan pada saat pengambilan sikap, kebijakan dan keputusan. Dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan ada banyak variabel dan faktor yang harus dipertimbangan. Banyaknya kajian dan analisis dalam perumusan suatu kebijakan terkadang terdapat celah terjadinya logical fallacy.

Dalam menjawab kebutuhan rakyat pemerintah harus menghindari pernyataan, sikap dan kebijakan yang bisa membuat rakyat semakin apatis melihat negaranya. Pemerintah diharapkan dapat menghindari hal yang bisa membuat perdebatan tidak berkualitas di ruang publik dalam memaknai logical fallacy yang terjadi dalam suatu kebijakan yang dibuat.

Menurut beberapa pemerhati, logical fallacy acapkali terjadi dalam pemerintahan. Hal tersebut terlihat dari adanya kerisauan rakyat perihal suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Alasan yang disampaikan pemerintah sulit diterima bagi logika sederhana rakyat.

Sebagai contoh logical fallacy yang terjadi pada pemerintahan Indonesia adalah tentang kebijakan Tenaga Kerja Asing (TKA). Pemerintah selalu saja berdalih mengatakan negara lain tidak pernah protes ketika ada jutaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di negranya. Pernyataan pemerintah tersebut dijawab oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra dengan mengatakan, negara lain tidak protes karena mereka butuh TKI kita. Kita protes kepada pemerintah karena kita tidak perlu TKA. Hal tersebut dikarena di Indonesia masih banyak masyarakat miskin dan pengangguran yang perlu pekerjaan.

Pada kesempatan ini Prof. Yusril Ihza Mahendra menggunakan logika yang sesuai dengan pemikiran yang berkembang di masyarakat. Logika tersebut bertentangan dangan logika yang dibagaun oleh pemerintah.

Logical fallacy yang terbaru yang dilakukan pemerintah  adalah dengan mengelurkan kebijakan sertifikasi ulama ditengah isu radikalisme yang terjadi dinegeri ini. Entah apa tujuan sebenarnya yang diinginkan dengan kebijakan tersebut. Kali ini pemerintah kembali melakukan logical fallacy yang bertentangan dengan logika umum. Nah, sampai pada tahap ini penulis ingin meyampaikan beberapa bentuk local fallacy yang telah terjadi pada era pemeritahan Jokowi saat ini.

Argumentum ad Hominem

Argumentum ad Hominem ini adalah  merupakan bentuk argumen yang dibagun tidak ditujukan untuk menangkal argumen yang disampaikan oleh orang lain tetapi justru menuju pada pribadi si-pemberi argumen itu sendiri. Argumen itu akan menjadi sesat berpikir ketika ia ditujukan menyerang pribadi lawan demi merusak argumen lawan.

Ada banyak kasus dan contoh yang menggambarkan bentuk logical fallacy argumentum ad hominem. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan satu contoh sahaja. Masih ingat peryataan Pak Amin Rais tetang kebijakan setifikat tanah yang dibilang sebagi pengibulan oleh pemerintah. 

Bukan malah menjelaskan dengan baik kepada masyarakat untuk mendinginkan suasana agar duduk persolanya jelas, malah Pemerintah melalui Menkopolhukam balik meyerang dengan mengutarakan akan mencari dosa lalu Pak Amin Rais, detiknews.com (edisi 20 Maret 2018, 09:58 WIB).

Red Herring

Red herring  adalah sesat berfikir dengan membangun argumen yang tidak ada sangkut-pautnya dengan argumen lawan. Tujuanya digunakan untuk mendistraksi atau mengalihkan perhatian orang dari perkara yang sedang dibahas, serta menggiring menuju kesimpulan yang berbeda. Sesat berpikir seperti ini biasanya akan keluar jika seseorang tengah terdesak. Seseorang tersebut biasanya akan langsung melemparkan umpannya ke topik lain, dimana topik lain ini sukar dihindari untuk tidak dibahas.

Dalam pemerintahan, pengalihan isu biasanya terjadi pada saat ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang disorot oleh masyarakat karena dianggap tidak populer atau tidak memenuhi rasa keadil, sehingga menyita seluruh perhatian masyarakat. Biasanya untuk meredam isu tersebut maka Pemerintah membuat semacam pengalihan perhatian, pembicaraan dan topik yang sedang dibicarakan masyarakat. Contoh logical fallacy ini sangat banyak kita temukan.

Poisoning the Well

Poisoning the well adalah sesat berpikir yang mencegah argumen atau balasan dari lawan dengan cara membuat lawan dianggap tercela dengan berbagai tuduhan bahkan sebelum lawan sempat bicara. Sesat barfikir bentuk ini terjadi biasanya terjadi untuk mengatasi sesuatu masalah yang diangap luar biasa bagi pemerintah, bisa berkaitan dengan pertahanan, keamanan dan wibawa negara serta termasuk kepentingan penguasa saat itu. 

Sehingga negara berpotensi melakukan cara berfikir demikian. Bisa jadi pemerintah melakukan hal tersebut untuk memimalkan hal yang lebih buruk akan terjadi.  Kondisi seperti ini akan membuat pemerintah terlihat otoriter, tanpa kompromi, dan tidak bijaksana.

Menurut contoh subjektif penulis logical fallcy poisoning the well, salah satunnya adalah pemberian sertifikasi ulama oleh pemerintah dengan alasan menangkal radikalisme. Memang radikalisme harus kita hapus dari bumi nusantara ini. Namun mengaitkan radikalisme dengan pemberian setifikasi kepada ulama adalah hal yang tidak mendasar bahkan ini bisa membuat distorsi agama tertentu yang akan mengakibatkan disintegrasi bangsa.

Sebagai penutup penulis ingin menyampaikan sesat dalam berfikir terutama dalam politik, akan sangat efektif digunakan dalam provokasi, menggiring opini publik, debat perencanaan undang-undang, pembunuhan karakter, hingga menghindari jerat hukum. Memanfaatkan sesat berpikir logis sebagai silat lidah adalah cara yang efektif untuk memenangkan suatu diskusi, namun itu menjauhkan kita dari esensi permasalahan.