Bagaimana Tata Ruang Menjawab Kemiskinan

2. Memungkinkan seseorang untuk mengeluarkan emosinya

3. Membantu evaluasi diri

4. Membatasi komunikasi

Manusia membutuhkan privasi untuk berbagai hal. Daya beli yang kurang mengakibatkan kualitas rumah menjadi berkurang dan hilangnya privasi tersebut. Tidak menutup kemungkinan kenyamanan serta kesejahteraan sosial masyarakat menjadi terganggu.

Jika kemiskinan adalah isu di setiap kota. Tentunya para perencana tata ruang kota juga mengetahui hal ini. Lalu apakah perencana tata ruang kota mengkaji isu ini? Jika iya bagaimana kontribusi perencana dalam menghadapi isu tersebut?

Sebelum masuk ke bagian tersebut. kita perlu memahami terlebih dahulu tentang ruang lingkup, proses, dan output dari perencanaan tata ruang kota.

Tata ruang sendiri memiliki ruang lingkup tentang ruang. Bagaimana mengelola lahan yang terbatas untuk sejatinya kepentingan bersama. Lalu apakah ada relevansi antara perencanaan terhadap ruang dengan kemiskinan? Jawabannya ada. Dalam proses perencanaan, dibutuhkan input yang holistik. 

Pertimbangan multi-dimensional menjadi prinsip utama dalam merumuskan suatu perencanaan. Maka dari itu, kemiskinan pun seharusnya menjadi input dalam proses tersebut. Namun, apakah bisa tata ruang memberantas kemiskinan?. Mampukah output dari perencanaan di Indonesia yaitu RTRW dan RDTR menjadi tombak layaknya program-program pemerintahan lainnya? Jawabannya bisa.

Tetapi perlu diketahui bahwa pemberantasan kemiskinan tidak hanya bisa diselesaikan melalui tata ruang saja. Sama halnya dengan program-program lainnya, kompleksitas dari kemiskinan membutuhkan program yang kompleks pula. Menurut Lincolin Arsyad (2004:237) kemiskinan itu bersifat multi dimensional. Artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. 

Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosisal, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah. Maka dari itu, program pemberantasan kemiskinan seperti penyediaan lapangan pekerjaan, pelatihan SDM, subsidi kebutuhan, hingga bantuan langsung tunai melibatkan berbagai sektor dinas

Terbesit di kepala apakah dokumen tata ruang dapat memberikan rencana untuk meringankan beban masyarakat miskin dengan pengelolaan pajak di suatu permukiman. Menggunakan sistem insentif dalam bentuk penurunan pajak di suatu area mungkin bisa menjadi solusi. Namun, sistem tersebut tidak menyelesaikan permasalahan yang disana.