Kebijakan sistem hukum negara di masa kependudukan jepang dan pengaruhnya terhadap negara indonesia

Sistem Konstitusi Jepang juga memiliki lembaga-lembaga yang mengatur dan mengawasi pemerintahan Jepang yaitu terdiri dari Lembaga Eksekutif (menjalankan hukum dan kebijakan pemerintah), Legislatif (membuat Undang-undang dan mengawasi Eksekutif), dan Yudikatif (meninjau konstitusionalitas undang-undang dan tidakan pemerintah) (Sumber : UUD Jepang dan Tata negara).

Selain adanya konstitusi Jepang, pada masa kependudukan Jepang juga terdapat kebijakan sistem hukum yang sangat berpengaruh dalam pemerintahan Jepang, yaitu hukum adat.

Hukum adat merupakan kebijakan pemerintahan Jepang yng memiliki peran signifikan dalam konteks sistem hukum, meskipun sistem hukum Jepang lebih dipengaruhi oleh hukum tertulis dan kode hukum. Hukum adat Jepang berfungsi sebagai landasan budaya yang mempengaruhi norma dan praktik sosial. Berikut ini merupakan kebijakan hukum adat dalam sistem hukum pemerintahan Jepang, yaitu:

• Hukum keluarga
• Dalam hukum adat Jepang menganut sistem kekeluargaan patrilineal, dimana garis keturunan haya dari pihak ayah. Dalam sistem ini, anak menghubungakan dengan ayahnya dari garis keturunan laki-laki. Hal tersebut, mencerminkan struktur sosial yang menjadikan pria sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Hal tersebut sama halnya dengan aspek hukum adat di Indonesia.
• Penyesuaian hukum adat dalam hukum positif
• Jepang memiliki sistem hukum yang terstruktur, seperti hukum perdata dan hukum pidana, tetapi elemen-elemen dari hukum adat masih tetap ada. Seperti, dalam masalah pernikahan dan hubungan keluarga, hukum adat cenderung mempengaruhi praktik sosial yang terdapat dalam undang-undang tertulis. Hal tersebut terlihat dalam cara masyarakat Jepang mengatur pernihakan campuran dan hukum keluarga.
• Perbandingan dengan hukum adat Indonesia
• Hukum adat Jepang dengan hukum adat Indonesia memiliki beberapa bersamaan, termasuk dalam hak waris dan struktur keluarga. Kedua sistem hukum tersebut mengakui bahwasanya betapa pentingnya hubungan darah dan kekeluargaan, walaupun cara penerapannya berbeda. Seperti di Indonesia terdapat banyak variasi yang menerapkan hukum adat yang disesuaikan pada suku atau daerah tertentu.

Pada dasarnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Jepang terhadap rakyat Indonesia mempunyai dua prioritas yaitu penghapusan pengaruh Barat di kalangan rakyat dan mobilisasi rakyat demi kemenangan tentara Jepang. Dibentuknya kebijakan Jepang untuk mencapai sebuah tujuan yang telah dibuat, dengan menyusun dan mengarahkan perekonomian Indonesia kembali agar dapat menopang upaya dalam perang Jepang. Jepang mengambil berbagai kebijakan dari bangsa Indonesia yaitu di bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan militer. Selain mengambil kedudukan Indonesia Jepang juga merangkul pemimpin-pemimpin Islam, sampai-sampai pemerintahan Jepang menawarkan kerja sama kepada tokoh-tokoh nasionalis (Zulkarnain Ridlwan, 2021).

Dampak Kebijakan Sistem Hukum Jepang di Indonesia

Selama Jepang menjajah Indonesia, Jepang membuat kebijakan-kebijakan yang sewenang-wenang sehingga dapat berdampak bagi kehidupan rakyat Indonesia. Tetapi, tidak semua kebijakan Jepang berdampak merugikan bagi rakyat indonesia, berikut ini merupakan dampak yang diberikan dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan baik dampak tersebut secara posotif maupun negatif (Hanindita Basmatulhana, 2022).

• Dampak Positif dari Kebijakan Sistem Hukum Jepang
• Diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi dan menjadi bahasa Nasional serta bahasa pengantar di sekolah.
• Propaganda Jepang yang mendukung gerakan anti-Belanda, yang dapat menumbuhkan semangat kebangsaan atau nasionalisme rakyat Indonesia.
• Agenda pelatihan militer dan semi militer yang diadakan oleh Jepang menjadi bekal rakyat Indonesia untuk mempersiapakan diri menghadapi peperangan pada suatu hari nanti.
• Dampak Negatif dari Kebijakan Sistem Hukum Jepang
• Kebijakan romusha menyebabkan munculnya berbagai macam permasalahan sosial yang mengakibatkan ketakutan dan trauma bagi masyarakat Indonesia.
• Kehidupan yang menderita dan sengsara karena kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan ekonimi Indonesia digunakan untuk mendukung Jepang dalam perang.
• Penyebaran intelijen dan polisi khusus menghadirkan rasa takut di kalangan masyarakat. Penyebaran ini dilakukan untuk memberikan pengawasan rakyat yang dicurigai sebagai golongan anti-Jepang.
• 
  

Simpulan 

Masa kependudukan Jepang di Indonesia ditandai dengan pergantian dari sistem pemerintahan Belanda dengan pemerintahan militer yang berpusat pada panglima tentara Jepang. Kebijakan tersebut mengakibatkan keterbatasan aktivitas politik dan penggantian organisasi-organisasi yang didirikan Belanda sebelumya, serta menciptakan ketakutan dalam masyarakat. Meskipun banyak kebijakan sistem hukum yang merugikan, tetapi beberapa diantaranya memeberikan dampak yang baik. Namun, dampak negatif dari kebijakan yang telah ditetapkan lebih mendominasi. Seluruh Kebijakan hukum dan pemerintaahan Jepang meninggalkan jejak yang sangat berpengaruh dalam perkembangan sistem hukum Indonesia.

Daftar Pustaka

 

Frederick, William, Pandangan Dan Gejolak Masyarakat Kota Dan Lahirnya Revolusi Indonesia, Jakarta: Gramedia, 1989.