Pemikiran Politik Moh Hatta dalam Memperjuangkan Hak Asasi Manusia

Bung Hatta sangat prihatin dengan kehidupan penduduk Indonesia yang sebagian besar hidup dari pertanian. Jadi ketika dia menulis On Land Rights in the Japanese Era, yang menjadi dasar Prae Advis tahun 1943-nya kepada Komite Penyelidikan Bea Cukai dan Administrasi Kuno. Dalam upayanya, hal itu kemudian tersirat dalam Pasal 33(3) UUD 1945.

Tanah merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat penting bagi Indonesia, negara agraris. Oleh karena itu, pemerataan kepemilikan tanah adalah mutlak. Pemerintah harus mengambil semua langkah kebijakan untuk menjamin pemerataan kepemilikan tanah. Selama kepemilikan tanah tidak merata, selama hak milik terancam dan diinjak-injak, sulit bagi kita untuk berbicara tentang hak asasi manusia saat itu. Pembangunan dengan segala keterbukaannya terhadap penanaman modal asing hendaknya tidak turut serta mengasingkan rakyat dari negerinya sendiri.

Perhatian Hatta juga teralihkan pada urusan kesejahteraan rakyat lainnya. Mungkin isu yang diperjuangkan Hatta tidak sejelas isu HAM seperti yang diklaim semua orang sekarang. Belakangan diketahui bahwa tulisan dan perjuangan Hatta memuat beberapa pasal tentang perlindungan manusia. Hak – Hak asasi manusia pada khususnya, dan kepentingan semua orang pada umumnya.

Bahkan, dari partisipasi aktif Hatta dalam pergerakan nasional hingga wafatnya pada tahun 1980, komitmennya terhadap kedaulatan rakyat tercermin dalam banyak tulisan dan pernyataannya. Hatta tidak pernah berbicara tentang perjuangannya sebagai pembela HAM, tetapi ia berjuang tanpa propaganda yang eksplosif. Baik itu kata-kata atau perbuatan. Dan tidak berlebihan untuk menyimpulkan bahwa Hatta adalah salah satu pemimpin Indonesia yang sangat peduli dengan masalah hak asasi manusia.