Kriteria yang jelas:
Alasan pemberian pengecualian harus jelas dan objektif. Kriteria ini harus didasarkan pada faktor-faktor yang diukur dengan baik seperti tingkat pendapatan, status pekerjaan atau kesehatan.
Perlindungan terhadap penyalahgunaan:
Sistem rilis harus dilengkapi agar penyalahgunaan dapat dicegah. Ini mungkin termasuk meninjau dokumen dan informasi yang diberikan oleh individu yang mengajukan pengecualian.
Evaluasi reguler:
Kebijakan pengabaian harus ditinjau secara berkala untuk memastikannya masih sesuai. Jika kondisi sosial atau ekonomi berubah, perlu ada mekanisme untuk menyesuaikan alasan pengecualian. Partisipasi klub:
Masyarakat harus dilibatkan dalam perumusan dan evaluasi kebijakan pembebasan pembayaran BPJS. Pendapat dan masukan publik harus dipertimbangkan saat membuat keputusan.
Saldo keuangan:
Pengecualian dari pembayaran BPJS harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan implikasi keuangan bagi BPJS dan sistem jaminan sosial secara keseluruhan. Hal ini harus diimbangi dengan kebutuhan dan kapasitas sistem untuk membiayai pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Kontinuitas:
Kebijakan pengabaian harus dirancang dengan mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang. Ini termasuk mengembangkan sumber pendanaan dan strategi yang tepat untuk menjaga kelangsungan sistem jaminan sosial.
