ASN Dalam Pusaran Politik Praktis

Memposting pada media sosial/media lain yang bisa diakses publik

Ikut dalam kegiatan kampanye/sosialisasi
bakal calon peserta pemilu.

Lantas kenapa ASN tidak bisa terlibat polotik praktis?

Larangan tersebut dimuat dalam Surat Keputusan Besar (SKB) Nomor 2 tahun 2022 tengang Netralitas ASN. Namun jauh sebelumnya larangan tersebut telah di muat dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam pasal 2 menyatakan setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu.

Kemudian, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga terdapat pasal soal netralitas ASN.  Lalu, dalam UU Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah teradapat dua pasal yang mengatur tentang netralitas ASN yaitu pada Pasal 70 dan Pasal 71.

Pasal 70 ayat (1) berbunyi dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia. Pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara dan denda paling banyak 6 juta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 189.

Kemudian, Pasal 71 ayat (1) berbunyi pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye.

Pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara dan denda paling banyak 6 juta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 188.
Sampai disini mungkin jelas sudah. Bahwa ASN memang dilarang keras ikut terlibat politik praktis. Dan untuk menekan indeks kerawanan isu netralitas ASN, semua pihak harus terlibat langsung dalam mengawal setiap tahapan yang berlangsung. Lebih lagi bersama membangun kesadaran. Sebab hanya itu yang dapat dilakukan menghadapi pemilu 2024 yang jurdil.

"Tujuannya pada akhirnya bukan untuk memenangkan pemilu. Tujuannya adalah untuk mengubah masyarakat." ---Paul Krugman***