Ini seperti yang dilakukan oleh Bawaslu halsel pada 2020, merekomendasikan 10 (sepuluh) nama Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena kasus dugaan pelanggaran kode etik.
Bagaimana dengan Indeks Kerawanan Isu Netralitas ASN di Maluku Utara?
Bawaslu RI mengeluarkan indeks kerawanan tertinggi isu netralitas ASN, Maluku Utara menjadi yang tertinggi dengan tingkat kerawanan 18,85. Menyusul setelahnya Sulawesi Utara (16,60), Sulawesi Selatan (13,86), Sulawesi Barat (13,46), Sulawesi Tenggara (12,56), Sulawesi Tengah (10,02), Nusa Tenggara Barat (7,98), Papua Selatan (6,73), Banten (6,43), dan Kalimantan Utara (5,96).
Sementara data untuk per kabupaten kota, Halmahera Selatan tercatat menduduki urutan ke 8 dengan angka 40,38 bersanding dengan Kab. Mamuju dan Bulu Kumba. Dari data di atas, saya kira ini jadi catatan tersendiri buat penyelenggara, simpatisan politik, dan tentunya para ASN yang bertugas di jajaran Provinsi Maluku Utara.
Lalu apa yang Menyebabkan Indeks Kerawanan Isu Netralitas ASN di Maluku Utara Begitu Tinggi?
Menurut saya, salah satu faktor yang menyebabkan indeks kerawanan isu netralitas ASN adalah karena para ASN belum sepenuhnya sadar. Mereka masih terkesan acu dengan himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait. Kendati sudah dibaca dan tahu apa konsekuensinya, namun itu hanyalah angin sepintas lalu.
Di sisi lain ada faktor yang tidak kala penting turut menyumbangkan isu Netralitas ASN tersebut. Sebut saja keterlibataan ASN dijajaran tingkat atas dalam politik praktis sehingga merembes pada jajaran tingkat bawa.
Hal ini bisa dilihat secara terang bahwa ketika momentum pesta demokrasi, banyak fatwa atau ajakan yang dikuarkan oleh jajaran tingkat atas kepada ASN jajaran bawah. Salah satu yang paling sering kita dengar adalah,
"Pilih dia, jika tidak nasibmu bakal apes. Kamu akan dimutasi ke tempat lain."
Bahasa kiasan yang muncul saat menjelang momentum pemilu dari pejabat tingkat atas membuat ciut nyali di jajaran ASN kalangan bawa. Sehingga mau tidak mau aturan pun harus ditabrak, instruksi harus dilaksanakan.
Terakhir kita tahu, bahwa Bawaslu RI dan jajaran di tingkat bawah adalah motor utama dari pengawasan pemilu. Namun harus diingat bahwa Negara Indonesia adalah negara maritim. Sebaran pulaunya sangat banyak, jika pengawasan sepenuhnya dilakukan oleh pengawas pemilu tentu masih ada celah para ASN melakukan pelanggaran.
