Kelompok 7
Nama Anggota :
Rahmad Ramdhani (212111013)/5A
Nur Rokhman (212111026)/5A
Dyah Eka Ratnasari (212111027)/5A
Faiqotul Hanifah (212111028)/5A
Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta
Sebelum membahas mendalam mengenai judi online, perlu diketahui bahwasanya judi online atau kerap dikenal dengan istilah slot adalah suatu permainan yang mempertaruhkan harta bisa dalam bentuk uang ataupun barang berharga lainnya yang dapat diakses dan dimenangkan oleh siapapun secara daring. Pada dasarnya judi online pada praktiknya tidak jauh berbeda dengan judi offline, yang membedakan hanyalah medianya saja.
Banyak orang yang tertarik dengan judi online ini karena biasanya iklan judi online banyak muncul di media sosial dan masyarakat sosial media bisa dengan mudah mengklik situs judi online tersebut. Ditambah lagi dengan iming-iming mendapatkan kemenangan uang yang banyak dengan mudah dengan modal yang relatif sedikit.
Tidak sedikit dari masyarakat sekarang ini yang terjerumus kedalam dunia perjudian, salah satunya judi online/slot. Mulai dari orang-orang yang memang baru pertama kali mencoba bermain atau mereka yang sudah lama berkecimpung dalam permainan haram ini. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan, mengapa masyarakat sekarang ini masih terus terjerumus kedalam perjudian? padahal sudah banyak diketahui bahwa tidak ada orang yang akan kaya karena berjudi.
Dikutip dari Youtube Denny Sumargo dalam podcastnya bersama Dennis Lim atau yang kini dikenal dengan Koh Dennis, seorang eks bandar judi kasino internasional yang kini telah hijrah dan menjadi seorang Ustadz Muda. Di dalam podcast tersebut Dennis Lim buka suara mengenai judi bahwasanya kemenangan dalam permainan judi itu hanyalah setingan atau bisa diatur. "Menang judi itu cuma 2, antara kamu jadi bandar atau memang kamu lagi dikasih sama bandarnya", ucap Dennis Lim. Jadi dalam judi itu ada dua pihak, bandar dan pemain judi. Seorang bandar adalah orang yang memegang kuasa seluruh permainan. Ia bisa mengatur siapa saja pemain yang akan diberi kemenangan atau kekalahan. Kemudian adapula pemain judi. Dalam psikologi mereka pada dasarnya tertanam harapan bahwa mereka punya kesempatan untuk menang.
Pada akhirnya dalam permainan judi memang ada yang menang dan yang kalah. Namun dari orang-orang yang menang ataupun kalah dalam perjudian ini masing-masing memiliki hasrat untuk bermain kembali. Mereka yang menang judi akan bernafsu untuk meraih kemenangan lebih banyak dan mereka yang kalah akan terus bermain sekadar untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Akan tetapi seperti penjelasan sebelumnya bahwa kemenangan judi online itu diatur oleh bandar. Bandar bisa saja tidak memberi keKmenangan pada satu pun pemain dan disinilah yang membuat para pemain terus bermain menghabiskan uangnya demi berharap memenangkan permainan.
Islam melarang keras umatnya dalam hal perjudian. Hal ini disebutkan dalam firman Allah Swt Surah Al Maidah ayat 90:
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.
Perjudian terbukti haram menurut Islam. Dalam kehidupan nyata pun perjudian terbukti tidak membuat orang menjadi kaya raya yang ada hanya membuat orang semakin merugi. Hawa nafsulah yang membuat perilaku masyarakat sekarang terbawa kedalam perjudian masa kini.
Kaidah hukum yang terkait mengenai masalah judi online sebagai berikut :
- Kaidah Perilaku
Kaidah ini mengatur bagaimana orang-orang dalam masyarakat boleh bertindak atau beperilaku. Kaitannya dengan judi online, pada dasarnya setiap tindakan para pemain dan bandar judi online selalu dilacak oleh pemerintah dan hukum. Keneradaan bandar judi online akan selalu ditelusuri melalui situs-situs judi yang diedarkannya.
- Kaidah Kewenangan
Dalam kaidah hukum ini ditentukan siapa saja yang berwenang mengatur perilaku orang dan bagaimana prosedur menjalankan kaidah perilaku. Dalam hal ini pemerintah dan para penegak hukum berperan penting memberantas perjudian yang beredar di masyarakat. Selain itu, pemerintah juga berperan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.
- Kaidah Sanksi
Kaidah ini berisi keterikatan hukum terhadap tindakan/perilaku yang melanggar ketentuan undang-undang. Judi online merupakan salah satu hal yang melanggar undang-undang, salah satunya UU ITE. Dalam pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 2 UU ITE mengancam pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun danatau denda paling banyak 1 miliar rupiah.
Perjudian online merupakan Tindakan kejahatan melalui media internet yang dilarang dari segi yuridis maupun non yuridis. Perbuatan ini dianggap melanggar norma sosial dan norma agama dalam Masyarakat. Setiap aparat penegak hukum yang bertugas menjaga ketertiban umum serta menciptakan suasana nyaman, aman, dan damai yang sesuai dengan norma dan kaidah legalitas dan agama, terrutama pada perjudian online atau slot yang merupakan kegiatan illegal atau bisa disebut cybercrime diatur secara khusus oleh UU Nomor 19 tahun 2016, Pasal 27, ayat 2.
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi telah memblokir situs judi online atau slot bahkan tidak segan untuk memblokir rekening influencer atau orang yang mempromosikan bisnis judi slot, sebagai upaya meningkatkan literasi digital kepada Masyarakat untuk mengimbangi maraknya judi online. Terhitung bulan ini (17/9/2023) Menkominfo telah memblokir 9.000 situs judi online. Dalam hal ini pemain judi online dijerat pasal 303 BIS KUHP. Sedangkan untuk yang secara sengaja membuat akses judi online diancam oleh pasal 45 ayat 2 UU ITE.
Aturan-Aturan Hukum Yang Mengatur Tentang Kasus Judi Online yakni Sebagai berikut:
a. Pasal 45 ayat 2 juncto Pasal 27 ayat 2 UU ITE dengan ancaman 6 tahun penjara.
b. Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara.
c. Pasal 3 dan Pasal 10 UU TPPU ancaman maksimal 20 tahun penjara.
