Kekuasaan yudikatif berfokus pada penegakan hukum dan keadilan. Lembaga yang menjalankan fungsi ini adalah:
Mahkamah Agung (MA): Mengawasi peradilan di semua tingkatan, kecuali Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi (MK): Mengawal konstitusi dengan mengadili perkara-perkara seperti sengketa hasil pemilu dan uji materi undang-undang terhadap UUD.
Komisi Yudisial (KY): Mengawasi etika dan kinerja para hakim untuk menjaga integritas lembaga peradilan.
4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
BPK adalah lembaga independen yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil audit BPK menjadi salah satu alat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Prinsip Checks and Balances
Struktur ketatanegaraan Indonesia dirancang dengan prinsip checks and balances untuk mencegah terpusatnya kekuasaan pada satu lembaga. Mekanisme ini memungkinkan setiap lembaga saling mengawasi dan memberikan pengimbangan, sehingga kekuasaan tetap berjalan sesuai koridor hukum dan kepentingan rakyat.
Tantangan dalam Implementasi
Meskipun struktur ketatanegaraan Indonesia telah dirancang dengan baik, pelaksanaannya sering kali menghadapi tantangan, seperti:
Tumpang tindih kewenangan antar lembaga.
