Infrastruktur Di Mata Orang Desa
Ada anak desa yang merasa kecewa melihat jalan antar desa atau kelurahan yang rusak. Tapi di sisi lain, ketika dia menonton di televisi, dia sering mendengarkan narasi prestasi pemerintah berupa infrastruktur. Ini membuatnya gusar dan tidak bergairah melihat berita politik nasional.
tepatnya di Lamongan, Kabupaten kecil di Jawa Timur ini dilintasi jalan nasional yakni jalur Pantura. Banyak orang di sana melihat infrastruktur yang dikerjakan seperti perbaikan jalan tidak dikerjakan dengan serius. "halahhh, itu mah proyek abadi pak, dari zaman Orba sampai sekarang tambal sulam terusss..." seloroh teman.
Warga desa di pelosok  melihat Infrastruktur mungkin sangat sederhana. Dalam benak mereka, dia berpikir pokoknya jalan di desa atau kelurahan tempatnya tinggal itu bagus dan layak untuk dilewati, udah itu aja. Engga perlu jauh-jauh sampai pembuatan manajemen infrastruktur transportasi masal.
Ketimpangan Infrastruktur
Tidak sedikit orang yang melihat bahwa saat ini masih terjadi ketimpangan insfrastruktur. Kalau anda pernah ke daerah pinggiran yang tidak mendapat sentuhan pemerintah pusat, anda mungkin bisa menyimpulkan ketidakadilan yang ada. Seolah Indonesia hanya di Jakarta ataupun kota besar di pulau Jawa lainnya.
Kalaupun ada orang yang berargumen bahwa jalan antar desa dan kecamatan adalah tanggung jawab Bupati ataupun Gubernur. fakta di lapangan bagi orang desa, penulis jamin tidak akan mementingkan siapa yang bertanggungjawab akan hal itu.
Ada teman berujar, "Indonesia tidak hanya di Jakarta, tapi Indonesia ada dari Sabang sampai Merauke" apakah ungkapan ini benar adanya? Penulis rasa tidak, masih banyak desa-desa di luar pulau Jawa yang sering terisolir untuk melakukan aktifitas dengan mudah dan efektif. Bahkan di wilayah Banten yang notabene dekat dengan ibu kota pun terlihat infrastruktur dasar masih belum terpenuhi dengan baik.
Orang-orang desa yang ada di pinggiran kabupaten di pelosok Indonesia mungkin hanya berharap hal sederhana di atas saja yang harus ada. Mereka hanya berharap pemerintah bisa hadir bersentuhan langsung dengan masyarakat. Orang di desa banyak yang tidak tahu proses di balik tender atau penunjukan langsung ketika ada proyek infrastruktur. Yang terpenting bagi mereka adalah bentuk konkret di dekat mereka.
Desa di seluruh Indonesia harus berterima kasih kepada pemerintahan saat ini karena sudah mempunyai pandangan pentingnya membangun negeri dari pinggiran. Â Jokowi telah memberi keran sejak 2014 berupa dana desa 187 triliun yang bisa menjadi bukti usaha pemerataan dan keadilan dalam memajukan negeri. Wujud dana desa dalam bentuk padat karya bisa berupa jalan, alhamdulillah sudah berbentuk 191.000 Km jalan baru ataupun perbaikan jalan.
Dana desa bila dipergunakan dan diolah kreatif seperti di desa umbul ponggok di Klaten, penulis pikir hal itu bisa dipastikan akan menaikkan potensi wisata menggerakkan ekonomi desa. Pemerintah sudah memberikan akses berupa dana desa tadi, selanjutnya, apakah daerah ataupun desa bisa mandiri bila sudah dikasih bantuan tersebut.
Penulis juga mencoba memahami Indonesia dengan bentuk kepualauan dan sangat luas ini bisa menjadi masalah sekaligus tantangan. Ongkos yang besar untuk distribusi barang dan transportasi manusia bisa juga menjadi dampak langsung.
Infrastruktur berupa pembuatan jalan tol, pelabuhan, dan sarana pendukung lain seharusnya bisa dinikmati bersama. Dalam artian sifat keterjangkangkauannya masih rasional bagi masyarakat daerah. Semisal jalan tol baru di Sumatera, sebaiknya bisa menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat sana. Jadi ukurannya bukan hanya mengarah ke industri, tapi itu menjadi kewajiban pemerintah untuk menjamin infrastruktur bisa digunakan bersama rakyat kecil.
Penulis percaya, pemerintah saat ini sedang berusaha secara adil untuk melakukan proses pembangunan, mulai dari Sumatera sampai Papua. Tujuannya tentu untuk pemerataan hingga ke pelosok. Program-program strategi nasional era Jokowi memang tidak memusatkan di pulau Jawa lagi.
Bisa dikatakan walau ada ketimpangan infrastruktur, pemerintahan Jokowi telah berusaha menggenjot pembangunan di daerah-daerah di luar Jawa agar adil. Walaupun belum optimal, kita sebagai rakyat biasa sepatutnya mendukung penuh program nasional yang positif dan tetap kritis pada program nasional yang tidak pro rakyat.
