Dana desa bila dipergunakan dan diolah kreatif seperti di desa umbul ponggok di Klaten, penulis pikir hal itu bisa dipastikan akan menaikkan potensi wisata menggerakkan ekonomi desa. Pemerintah sudah memberikan akses berupa dana desa tadi, selanjutnya, apakah daerah ataupun desa bisa mandiri bila sudah dikasih bantuan tersebut.
Penulis juga mencoba memahami Indonesia dengan bentuk kepualauan dan sangat luas ini bisa menjadi masalah sekaligus tantangan. Ongkos yang besar untuk distribusi barang dan transportasi manusia bisa juga menjadi dampak langsung.
Infrastruktur berupa pembuatan jalan tol, pelabuhan, dan sarana pendukung lain seharusnya bisa dinikmati bersama. Dalam artian sifat keterjangkangkauannya masih rasional bagi masyarakat daerah. Semisal jalan tol baru di Sumatera, sebaiknya bisa menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat sana. Jadi ukurannya bukan hanya mengarah ke industri, tapi itu menjadi kewajiban pemerintah untuk menjamin infrastruktur bisa digunakan bersama rakyat kecil.
Penulis percaya, pemerintah saat ini sedang berusaha secara adil untuk melakukan proses pembangunan, mulai dari Sumatera sampai Papua. Tujuannya tentu untuk pemerataan hingga ke pelosok. Program-program strategi nasional era Jokowi memang tidak memusatkan di pulau Jawa lagi.
Bisa dikatakan walau ada ketimpangan infrastruktur, pemerintahan Jokowi telah berusaha menggenjot pembangunan di daerah-daerah di luar Jawa agar adil. Walaupun belum optimal, kita sebagai rakyat biasa sepatutnya mendukung penuh program nasional yang positif dan tetap kritis pada program nasional yang tidak pro rakyat.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
