Sanggamara, Sebuah Doa Tolak Bala

Menjelang tahun 1930, semasa perang berkepanjangan melawan kolonialisasi Belanda, Teuku Masoer Leupung menuliskan sebuah hikayat dalam bahasa Aceh yang diberi judul Sanggamara. 

Kini istilah Sanggamara merupakan titel bagi tiap prajurit TNI AD yang bertugas di Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Kodam IM), Aceh. 

Bahkan tribun yang terletak di tengah-tengah lapangan Blang Padang tempat upacara-upacara kemiliteran sering dilaksanakan, juga diberi nama sebagai Tribun Sanggamara.

Kiranya apa yang membuat istilah Sanggamara ini begitu penting? Setelah menelusuri berberapa sumber keterangan, rupanya Hikayat Sanggamara itu merupakan kritik sosial dari seorang pemikir Aceh yang saat itu yang juga merupakan Uleebalang/penguasa wilayah Leupung, Kabupaten Aceh Besar saat ini. 

Ketika hikayat ini ditulis, diyakini keadaan budi pekerti ataupun tata krama serta adat sopan santun di Aceh, khususnya Aceh Besar, sedang dalam kondisi kritis. 

Bagaimana tidak? Pengalaman peperangan dan pertempuran selama 57 tahun yang dipenuhi dengan kekejaman dan pembantaian dari tentara kolonial memaksa rakyat Aceh untuk merubah karakternya dari masyarakat yang sangat memuliakan tamu menjadi pasukan berani mati. 

Padahal ibukota Banda Aceh sebagai Kuta Raja dahulunya merupakan kota kosmopolitan dimana setiap orang dapat menduduki jabatan penting dalam urusan pemerintahan tak pandang dari mana asalnya. 

Sejarah mencatat bahwa Perdana Menteri Kesultanan Aceh pernah dijabat oleh seorang keturunan Arab, posisi Menteri Luar Negeri pun pernah diampu oleh seorang keturunan India, bahkan keluarga Sultan terakhir yang berkuasa pun dikenal sebagai Dinasti Bugis, yaitu keturunan orang bugis yang kemudian diangkat menjadi Sultan di Aceh.

Oleh sebab banyaknya nilai-nilai sosial yang berlaku di masa lampau telah hilang seiring dengan lahirnya berbagai pertempuran, maka Sanggamara lahir sebagai kritik sekaligus peringatan bagi semua kalangan. 

Pujian atas karya ini pun kemudian datang dari berbagai pihak termasuk dari Teuku Panglima Polem Sri Muda Perkasa Muhammad Daud, yang saat ini kita kenal sebagai salah seorang pahlawan kemerdekaan asal Aceh. 

Bahkan Stammeshaus, kontroler Belanda di Lhoknga-Aceh Besar, memuji Hikayat Sanggamara dan menganjurkan agar setiap orang luar yang datang ke Aceh mempelajarinya sebagai panduan cara bergaul dengan orang Aceh.

Sanggamara membahas setidaknya  sebelas tema dalam pembahasannya, mulai dari tentang tujuan hidup, pendidikan anak, kewajiban menuntut ilmu, tata cara penyelesaian perselisihan dengan musyawarah, hingga hukum diyat akibat perselisihan yang menyebabkan pertumpahan darah pun dirincikan dalamnya. 

Tujuannya tidak lain agar jangan sampai sebuah perselisihan menjadi membesar, kemudian melahirkan kemungkaran yang lebih besar pula. Namun demikian Sanggamara bukan dimaksudkan untuk memadamkan semangat perjuangan masyarakat Aceh akan penindasan penjajah Belanda. Akan tetapi mengingatkan kembali akan dasar-dasar kearifan lokal yang telah tersingkirkan selama perjuangan melawan penjajahan. 

Seperti dimaklumi oleh para sejarawan bahwa Pemerintah Belanda dalam kebijakannya selama proses aneksasi Kesultanan Aceh sangat dipengaruhi oleh pemikirin Snouck Hurgronje, seorang anthoprolog Belanda yang berhasil berbaur dengan masyarakat Aceh.

Dr. Yusra Habib Abdul Gani, SH dalam buku beliau yang diberi judul: "Aceh Tersungkur: Suatu Analisis dan Critique Sejarah 1901-1950" mengemukakan bahwa Snouck dalam laporannya kepada Pemerintah Belanda menyarankan bahwa agar dapat ditaklukkan maka bangsa Aceh itu wajib dipukul, dianiaya, dan dihina hingga sesakit-sakitnya supaya Belanda dapat menghancurkan perasaan kemuliaan orang Aceh sebagai sebuah entitas kebangsaan. 

Pantaslah kemudian serdadu-serdadu Belanda begitu kejam dalam setiap operasinya di Aceh, dan apa yang dilakukan oleh masyarakat Aceh hanya sebagai reaksi terhadap perlakuan lawannya tersebut.

Tetapi sepertinya semangat untuk mengalahkan musuh dengan segala cara sudah mengaburkan tujuan awal dari perlawanan itu sendiri, maka muncullah keresahan bagi para pemerhati sosial seperti Teuku Mansoer dan teman-temannya. 

Dengan semboyan Sanggamara mereka telah menyadarkan kembali para pejuang Aceh akan nilai-nilai moral yang tetap harus dijunjung tinggi walau pada lawan sekalipun. Menjadi tegas itu tidaklah harus buas, melawan kekejaman itu bukan untuk balas dendam, lisan tidak perlu mengumpat saat membantah perkataan musuh, dan tidak perlu menjadi bengis bila hanya untuk disegani. 

Sesuai dengan artinya dari segi bahasa, Sanggamara bermakna menolak malapetaka sehingga bila dinisbatkan pada seseorang sejatinya adalah harapan agar pribadi yang dimaksud menjadi tergerak untuk menolak malapetaka. 

Ternyata pesan-pesan moral Hikayat Sanggamara memang masih sangat relevan dengan keadaan sekarang, dan pantas apabila Kodam IM menyebut para prajuritnya sebagai Prajurit Sanggamara. Bukankah nama itu adalah bagian dari doa?