Dilema Wabah Covid-19

Oleh: Muhammad Kosasih, ilmu politik universitas Muhammadiyah Jakarta

Dilema Wabah Covid 19
         

 Jumlah kasus virus di Indonesia kian meningkat, bertambahnya jumlah kasus ini membuat angka ifeksi Covid-19 di Indonesia menembus 1 juta. Sudah seharusnya kita patuh pada protokol kesehatan ini ditunjukan untuk mencegah penularan virus Corona dan meminimalisir bertambahnya angka kasus infeksi.

Namun, kita harus bekerja lebih keras lagi untuk selalu mengigatkan diri sendiri, orang sekitaran kita dan orang lain untuk terus menerapkan protokol kesehatan agar tidak terjadi penambahan kasus dan pandemi segera berakhir. Tapi nyatanya instalasi gawat darurat rumah sakit yang penuh dan tidak mampu menampung pasien, sehingga antrian panjang bahkan sampai bergeletakan di area rumah sakit untuk menjalani isolasi mandiri jamak terjadi disemua wilayah yang menghadapi Corona di Indonesia. Daerah-daerah yang sebelumnya tak terdengar terjadi lonjakan bahkan tidak di sangka Corona sudah memasuki wilayahnya dan kini harus sibuk berjibaku menangani lonjakan pasien.

Kepanikan menghadapi Corona di Indoneisa mulai menggema makin nyaring. Usulan untuk mengunci wilayah atau lockdown di sejmulah daerah banyak terdapat lonjakan kasus positif corona, Seolah kita kembali pada masa setahun yang lalu diawal pandemi perdebatan apa yang harus dilakukan apakah fokus menangani kesehatan covid-19 atau menjaga pertumbuhnan ekonomi? Saya rasa tidak sama sekali.

Sebuah debat kusir yang tidak perlu lagi digaduhkan. Karena toh lockdown belum tentu efektif mencegah penyebaran corono di Indonesia.

Pertama, kebijakan lockdown apabila mayoritas masyarakat mangabaikan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19, kumpul-kumpul tanpa masker seolah pandemi sudah berakhir

Lalu bagaimana nasib yang orang mencari sesuap nasi dijalanan?

Apakah aparatur sudah siap untuk membelanjakan anggaran untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat menghadapi corona?

Faktanya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah masih sangat lamban menggunakan anggaran untuk penanganan Corona di Indonesia. dari total alokasi anggaran Rp.33.8 triliun baru terpaki 8,2% padahal sudah setengah tahun berjalan. Bahkan kabupaten dengan zona merah corono di Indonesia pun masih santai saja, tidak menggenjot pemcairan anggaran untuk penanganan masalah kesehatan ini.

Jadi lockdown serapat apapun untuk menghadapi corona di Indonesia, tidak akan efektif di Negeri Sendiri..

Pertambahan kasus ini bukan menjadi moment yang paling meyedihkan, namun juga menjadi pengingat agar kita senantiasa menjalankan protokol kesehatan.

Kebingunan publik dalam menyikapi Pandemi bukan karena hoaks yang bertebaran, tapi juga soal komunikasi di jajaran pemerintah yang berbeda-beda antara satu menteri dengan menteri yang lain untuk satu hal yang sama.

Mungkin juga terlalu asyik, kadang banyak ber Improvisasi dalam komunikasi yang akhirnya menimbulkan beragam spekulasi. Kesemrawutan bisa terus menerus menggerus kredibilitas pemerintah, kesemrawutan dalam komunikasi kian ditambah dengan berkembangnya Media Sosial. Di Media Sosial, siapa pun bisa berkata/ngomong apa saja. Sejauh komunikasinya meyakinkan, dia bisa langsung populer dan dapat dipercaya terlepas kebenaran subtansinya

Sayang didalam tubuh pemerintahan pun ada masalah dalam menata komunikasi. Namun, gaya komunikasi pejabat Pemerintah yang congkak dan cenderung menantang publik, justru menimbulkan antipati publik. Gaya komunikasi menantang, bukan mendengarkan, dan menjelaskan, tidak tepat dalam realitas masyarakat yang sudah terbelah.