Mohon tunggu...
Fahmi Amru Arrifai
Fahmi Amru Arrifai Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Hobi bermain musik dan membaca

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Pemerintahan Demokrasi

19 Oktober 2023   19:16 Diperbarui: 19 Oktober 2023   19:21 67
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Halo semuanya apa kabar, ngga terasa nih udah seminggu semenjak essay yang saya tulis minggu kemarin, minggu ini saya ingin membahas tentang demokrasi di Indonesia.

Indonesia merupakan negara bekas pecahan kerajaan-kerajaan kecil maupun besar sebelum masa penjajahan. Tentunya bentuk pemerintahan di Indonesia mempunyai sejarah panjang hingga dapat terbentuk sistem pemerintahan demokrasi seperti saat ini. Seperti apa bentuk pemerintahan Indonesia sebelum penjajahan dan setelahnya? Apa yang mendorong terbentuknya sistem-sistem pemerintahan tersebut? Serta apakah sistem demokrasi saat ini sudah berjalan seperti seharusnya? Oke mari kita bahas. 

Dahulu kala kawasan Indonesia disebut dengan sebutan nusantara, karena pada masa itu masih berbentuk kerajaan-kerajaan dengan sistem pemerintahan monarki yang diatur oleh tiap-tiap kerajaan secara individual. 

Sistem pemerintahan monarki adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang penguasa tunggal yang disebut sebagai raja atau ratu dengan kekuasaan turun temurun diturunkan kepada keturunan raja tersebut tanpa keikutsertaan penduduk dalam menentukan pemimpin kerajaan. 

Sistem pemerintahan monarki memiliki kekurangan dan kelebihan, diantara kekurangan sistem pemerintahan tersebut adalah :

1. Ketidaksetaraan sosial

2. Ketidakdemokratisan

3. Biaya monarki ditangguhkan kepada penduduk kerajaan

4. Potensi penyalahgunaan kekuasaan

Sedangkan kelebihan sistem pemerintahan monarki adalah : 

1. Stabilitas politik dan kontinuitas

2. Simbol Identitas dan Persatuan

3. Diplomasi dan hubungan luar negeri

4. Pendapatan dari pariwisata

Indonesia merupakan negara maritim dengan penduduk yang berjumlah ratusan juta dan berbentuk terpecah-pecah dipisahkan lautan. Jika pemerintah menetapkan sistem monarki setelah Indonesia mencapai merdeka, akan sulit menumbuhkan persatuan dan kesatuan di Indonesia. Terlebih lagi pahlawan-pahlawan yang gugur dalam perjuangan kemerdekaan berasal dari berbagai suku dan daerah. Maka dari itu tidak mungkin dan tidak adil jika Indonesia ber pemerintahan secara monarki. 

Sistem pemerintahan yang paling mungkin untuk diberlakukan di Indonesia adalah demokrasi. Demokrasi di Indonesia dimulai pada awal abad ke-20. Pada fase ini, Indonesia masih mengalami penjajahan oleh Belanda dan pemikiran demokrasi modern dari barat sudah mulai masuk ke Indonesia.Tepatnya, anak-anak muda dan mahasiswa yang mengenyam pendidikan di Eropa banyak membaca ide-ide demokrasi melalui buku serta ruang-ruang diskusi terbuka. Kemudian, mereka banyak mendapatkan inspirasi mengenai konsep negara demokrasi yang terbuka dan sangat kontradiktif dengan Indonesia.

Generasi pertama yang merasakan bagaimana indahnya demokrasi di negara-negara Eropa adalah Mohammad Hatta yang kelak menjadi Wakil Presiden Indonesia. Hatta belajar di Belanda dan menyerap berbagai ide-ide demokrasi. Di generasi Hatta ini, ide-ide demokrasi meresap di benak anak muda Indonesia dan memulai gerakan-gerakan kemerdekaan. Mengalami banyak ganjaran karena transisi dari penjajahan Belanda ke penjajahan Jepang, akhirnya kemerdekaan resmi diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.

Ada empat perkembangan demokrasi dari masa ke masa, yaitu : 

1. Demokrasi Parlementer (1945 - 1959)

Demokrasi parlementer ini dimulai ketika Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka hingga berakhir di tahun 1959. Demokrasi parlementer adalah sistem demokrasi yang menempatkan parlemen sebagai bagian fundamental di pemerintahan.

Akan tetapi, konsep demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia. Lemahnya budaya demokrasi untuk mempraktikkan demokrasi model barat ini telah memberi peluang sangat besar kepada partai-partai politik mendominasi kehidupan sosial politik.

Pada masa ini pula digelar Pemilu pertama pada 1955. Pemilu 1955 mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan.

2. Demokrasi Terpimpin (1959 - 1965)

Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan, di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan.

Demokrasi terpimpin ini dimulai pada tahun 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Ciri yang paling khas dari konsep demokrasi terpimpin adalah kehadiran peran dan campur tangan presiden selaku pemimpin tertinggi demokrasi dan revolusi yakni Presiden Sukarno.

Di lain sisi, demokrasi terpimpin juga terlihat dari pengaruh komunis dan peranan tentara (ABRI) di politik Indonesia.

Pada masa demokrasi terpimpin banyak terjadi penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945.

3. Demokrasi Pancasila era Orde Baru (1965 - 1998)

Setelah peristiwa G30S PKI terjadi di tahun 1965, terjadi pergantian pemimpin dari Soekarno menuju Soeharto. Era orde baru ini juga dikenal dengan istilah Demokrasi Pancasila yang menjadikan Pancasila sebagai landasan demokrasi. 

Akan tetapi, rezim yang berkuasa selama 32 tahun juga dihantui dengan beberapa penyimpangan, seperti:

- Penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil

- Penegakan kebebasan berpolitik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

- Kekuasaan kehakiman (Yudikatif) yang tidak mandiri karena para hakim adalah anggota PNS Departemen kehakiman

- Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat

- Sistem kepartaian yang otonom dan berat sebelah

- Maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN)

4. Demokrasi Reformasi (1998 - sekarang)

Berakhirnya rezim orde baru yang berkuasa selama 32 tahun melahirkan demokrasi baru yang dikenal dengan istilah era reformasi. Era reformasi adalah fase demokrasi yang kembali ke prinsip dasar demokrasi, seperti:

- Adanya Pemilu secara langsung

- Kebebasan Pers

- Desentralisasi

- Hak-hak dasar warga negara lebih terjamin

- Rekrutmen politik yang inklusif

Demikian pembahasan mengenai bentuk pemerintahan demokrasi di Indonesia. Menurut saya demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang paling cocok untuk Indonesia, dengan kita sebagai generasi muda harus senantiasa menjaga kesatuan dan persatuan bangsa untuk lebih menghidupkan bangsa sebagai negara demokrasi. 

Sekian dari saya, jika terdapat kesalahan penulisan ataupun pembahasan mohon dibenarkan untuk pengetahuan saya dan orang lain yang membutuhkan. Terimakasih, sampai jumpa pada essay di minggu selanjutnya. 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun