Mereka yang Protes Kereta Cepat Pasti Akan Tersenyum Nantinya

[caption caption="sumber : http://beritatrans.com/2015/09/01/dubes-tiongkok-kereta-api-cepat-serap-40-ribu-tenaga-kerja/"][/caption]

 

Pak Jokowi ini bagaimana sih? Masyarakat luas sedang susah, daya beli turun, banyak pengangguran eh malah duit Negara dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang tidak terlalu penting.  Untuk apa sih Kereta Cepat  Jakarta-Bandung? Siapa  sih yang perlu Kereta Cepat  Jakarta-Bandung?

Rute Jakarta-Bandung itu sudah banyak transportasinya.  Ada Bis Ekonomi hingga Eksekutif, ada travel hingga kendaraan  pribadi yang melalui  jalan Tol maupun bukan Tol. Sudah ada juga  Kereta Api Parahyangan dan rute  penerbangan swasta.   Jadi sebenarnya Rute Jakarta-Bandung itu tidak memerlukan Kereta Cepat  untuk tambahan alat transportasi. Malah mungkin daerah-daerah lain yang lebih memerlukan tambahan alat transportasi.

Lagipula kalau mau dihitung-hitung, perjalanan Kereta Cepat  BDG-JKT itu tidak ekonomis.  Waktu Tempuh  sekitar 1 Jam dengan harga tiket Rp.200.000. sementara  Bila memakai  Bis maupun travel atau Kereta Api yang ada biaya rata-rata (hanya)  antara Rp.60.000-100.000 dengan waktu tempuh  2 Jam hingga 3 jam. Secara ekonomis itu tidak menguntungkan bagi pengguna sehingga jangan-jangan nanti tidak ada penumpangnya dan Pemerintah rugi nantinya.

Disisi lain dari segi AMDAL dan Sosial kelihatannya rute itu termasuk mahal untuk pembangunannya. Secara Topografi sulit, counter tanah tidak stabil dan dampak social untuk pembebasan lahannya juga sangat sulit. Mengapa project Mersusuar ini harus dipaksakan?  Apakah demi nama besar dalam sejarah  Jokowi harus mengorbankan banyak hal untuk itu?

Begitulah cerita-cerita penolakan dari sebagian besar masyarakat maupun pengamat politik, pengamat social, pengamat lingkungan dan pengamat-pengamat lainnya baik yang professional maupun amatir.

AKAR MASALAH DARI  POLEMIK KERETA CEPAT

Secara garis besar  ada 5 pihak yang bisa dianggap menolak project BUMN (dibaca Project Jokowi) ini. Lima pihak itu terbagi dalam  1)Masyarakat umum , 2)Pengamat berbagai ilmu, 3)Politisi ,  4)Kementrian Terkait dan 5)Kepentingan Jepang/Link Bisnis jepang.

Masyarakat umum tentu saja berpikir dalam ruang lingkupnya. Sebagai contoh mereka tentu akan mempertimbangkan sisi ekonomis dari  rute yang disediakan.  Mereka dalam hitungan sederhana sudah menyimpulkan bahwa mereka tidak berminat dengan moda transportasi itu karena mahal. Dengan demikian analisa mereka  Pemerintah/BUMN  bisa-bisa rugi kalau membuka rute itu.

Berikutnya Pengamat beberapa ilmu akan berbicara masalah AMDAL, masalah Dampak Sosial, masalah pembebasan lahan dan lain sebagainya. Pandangan-pandangan itu memang bagus tetapi debatable. Mungkin pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada mereka dan menjelaskan kajian-kajian yang sudah ada sehingga mereka bisa memahaminya.