Serem amat yah judulnya masbro? Heheee.. tapi memang begitulah keadaan para politisi kita. Selalu saja ada keributan. Selalu saja ada sensai. Kapan mereka mau konsentrasi kerja kalau yang ada ribut terus. Ckckckck..
Mungkin hari ini hingga beberapa hari ke depan public masih ingin tahu tentang akhir dari cerita atau skandal Pencatutan Nama Presiden yang dilakukan oleh Ketua DPR, Setya Novanto. Apa boleh buat kita harus tunggu langkah-langkah MKD terlebih dahulu karena Bola Panas saat ini memang masih berada di Mahkamah Kehormatan Dewan.
Kehebohan public tanah air dalam 3 hari terakhir ini sudah melahirkan satu opini public yang sangat kuat yaitu Setya Novanto harus mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Selain opini dari public di kalangan beberapa politisi dan tokoh-tokoh terkenal juga sudah ada satu suara yaitu Setya Novanto harus mundur atau harus dipecat.
Gw setuju bingit Setya Novanto dilengserkan. Bukan apa-apa, selama setahun DPR dipimpin Setya Novanto toh bisa dikatakan DPR secara nyata tidak ada prestasinya sama sekali. Malahan dalam 6 bulan pertama bekerja DPR dikatakan sama sekali tidak bekerja melainkan hanya berantem memperebutkan kursi pimpinan DPR dan Alat Kelengkapan DPR. Benar-benar nggak produktif.
Apalagi dua bulan yang lalu terjadi skandal memalukan dimana para pimpinan DPR kok mau-maunya sowan ke konglo Amerika Donald Trump? Selain menjatuhkan harga diri bangsa para pimpinan DPR ini ternyata ke AS juga membawa keluarga dan handai taulannya. Jelas-jelas ini pelanggaran berat meskipun akhirnya toh MKD tidak bisa mengambil sanksi apa-apa terhadap Setya Novanto dan kawan-kawan. MKD cuman omong besar saja tanpa bukti. Dan ditengarai telah terjadi bargaining politik antara KMP dan KIH.
Kembali kepada Kasus Pencatutan Nama Presiden oleh Setya Novanto dimana menurut gw sebenarnya dalam kasus ini masih ada hal-hal aneh yang patut dipertanyakan. Bahwa benar sudah diakui Setya Novanto bersama pengusaha Riza Chalid telah melakukan pertemuan dengan Presdir PT.Freeport Indonesia dan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan perpanjangan kontrak karya Freeport.
Pertemuan Novanto dengan pihak Freeport apalagi dengan membawa pengusaha nasional jelas-jelas sangat salah dan benar-benar melanggar etika anggota Dewan. Apalagi sampai membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kontrak karya PT. Freeport dimana hal itu adalah tupoksinya Eksekutif. Wajar sekali kalau Setnov diberi sanksi keras untuk itu.
Tetapi di sisi lain hebohnya kasus setya Novanto hingga menyulut kemarahan banyak pihak karena Isunya Telah terjadi Pencatutan Nama Presiden dan Wapres dimana katanya si Pencatut meminta Saham PT. Freeport sejumlah 11% untuk Presiden dan 9 % untuk Wapres. Judul kasus inilah yang kemudian menghebohkan public selama 3 hari terakhir.
Dan pertanyaan terbesar dari public adalah : Benarkah Setya Novanto telah mencatut nama Presiden dan Wapres? Benarkah Setya Novanto mengatasnamakan Jokowi dan JK untuk meminta saham masing-masing sebesar 11% dan 9%?
Pelapor dari kasus ini adalah Menteri ESDM Sudirman Said. Sudirman mengatakan ke public bahwa dirinya memiliki bukti rekaman pertemuan Setnov dengan petinggi Freeport dimana dalam pembicaraan mereka Setnov mencatut nama Presiden dan meminta saham pada PT. Freeport. Kabar itu mengejutkan dan sepintas ada pertanyaan, mengapa sampai ada rekaman seperti itu yang direkam petinggi Freeport? [Aneh- 1].
Sudirman pada senin lalu 16 November 2015 sudah membuat laporan resmi ke MKD dengan menyertakan Transkrip Percakapan yang dilakukan oleh Setnov dan Petinggi Freeport. Sayangnya Sudirman tidak menyertai laporan tersebut dengan menyerahkan rekaman suara asli dari percakapannya Setnov dan petinggi Freeport. Dua hari kemudian barulah SS menyerahkan rekaman suara percakapan tersebut. [Aneh-2].
Pada waktu Senin kemarin, tidak sampai beberapa jam setelah Sudirman melapor ke MKD di berbagai media nasional dan media social sudah beredar Transkrip Percakapan tersebut. Sayangnya transkrip itu terlihat tidak lengkap dan bila diteliti kata per kata yang ada di dalamnya tidak bisa ditemukan kalimat-kalimat yang seusai dengan tudingan Sudirman Said bahwa Setya Novanto telah mencatut nama Presiden. Inilah yang akhirnya menjadi semakin kontroversial. [Aneh- 3].
Disisi lain, berbeda dengan suara-suara yang keluar dari para tokoh terkenal dan beberapa politisi yang langsung meminta Setya Novanto untuk mundur, Menko Marritim yang biasanya sangat vocal dan kristis malah menyuruh masyarakat menonton saja. Menurut Ritzal Ramlii Kasus Pencatutan nama Presiden dan permintaan saham 20% itu hanyalah Perang antar Geng. Heheheee… Geng mana aja tuh pak Rizal?
BENARKAH SETYA NOVANTO SBENARNYA TIDAK MENCATUT NAMA PRESIDEN DAN BENARKAH ADA PERANG GENG DI KALANGAN ELIT KITA?
Diatas tadi sudah disebut dalam transkrip yang beredar di media tidak ada sama sekali kata-kata dalam transkrip yang bias menunjukkan bahwa SN mencatut nama Presiden maupun berbicara tentang saham 11% uuntuk Jokowi dan 9% untuk JK. Jadi sekarang kita bicara soal kemungkinan adanya Perang Geng dulu ya.
Pada tulisan kemaren gw sudah membahas adanya Faksi-faksi di cabinet Jokowi. Ada faksi PDIP, faksi Nasdem, Faksi Rizal Ramli dan Faksi Jusuf Kalla. Dan yang termasuk dalam faksi Jusuf Kalla antara lain Sudirman Said, Sofyan Jalil dan Rini Soemarno.
Dalam tulisan kemarin juga gw membahas adanya perseteruan panjang di tubuh Golkar dimana JK gagal maning-gagal maning menarik Golkar untuk bergabung ke Pemerintah. Golkar masih dikuasai oleh ARB dan ARB juga didukung tokoh utama Golkar yang saat ini menjadi Ketua DPR, Setya Novanto. Selama Setya Novanto masih menjadi Ketua DPR maka selama itu pula posisi ARB tak tergoyahkan di Golkar.
Dari perseteruan itu mungkin bisa diambil satu asumsi bahwa Jika Setya Novanto bisa dilengserkan dari Ketua DPR maka kekuatan ARB di Golkar melemah. Saat itulah Golkar bisa ditarik oleh JK untuk bergabung ke Pemerintah. Apakah factor ini yang akhirnya membuat JK menyuruh Sudirman Said untuk memperkarakan Setya Novanto? Tentu belum bisa dipastikan sama sekali.
Disisi lain tudingan Sudirman Said kepada Setya Novanto ini memang berhubungan dengan Perpanjangan Kontrak Karya Freeport. Benarkah ada perang Kepentingan antara Sudirman dengan Setya Novanto dalam pengurusan Perpanjangan Kontrak Freeport?
Sepertinya memang INILAH AKAR MASALAHNYA. Ada perang kepentingan antara beberapa pihak berkaitan dengan Perpanjangan Kontrak PT. Freeport Indonesia. Berbicara tentang Freeport adalah berbicara tentang Big Money. Urusan uang gede memang sering menjadi sebab peperangan diantara teman. Mari kita lihat faktanya.
Fakta Pertama, Soal Divestasi Saham. Berdasarkan negoisasi Freeport dengan Pemerintahan SBY pada saat Injury Time, sudah disepakati bahwa Freeport harus melakukan Divestasi (Penjualan) Saham kepada Pemerintah dengan perincian Oktober 2015 sebesar 10,64% dan akhir tahun 2019 sebesar 10% lagi. Freeport juga harus membangun Smelter di Papua . Khususnya Divestasi Saham Freeport ini sebenarnya sudah menimbulkan kontroversi. Sudiirman Said dan Wapres JK menginginkan saham Freeport dijual kepada umum (orang Indonesia), sementara beberapa pihak pihak menginginkan Saham tersebut dibeli BUMN atau BUMD.
Cukup aneh sebenarnya dengan pilihan Sudirman Said dan Wapres JK yang satu geng. Kalau saham Freeport dijual ke BUMN atau BUMD kemungkinan Freeport melakukan Buyback (pembelian kembali) sangat kecil tetapi kalau dijual kepada umum tentu lama-lama saham itu akan sampai ke pasar modal dan dapat dibeli kembali oleh Freeport. Sementara di sisi lain yang namanya saham Freeport itu adalah Benda yang sangat berharga. Sangat bernilai ekonomis tinggi. Semua konglomerat Indonesia pasti mau bingit memiliki saham tersebut karena bisa dijadikan Invetasi jangka panjang. Ingat masbro cadangan Emas di Mimika Papua diperkirakan masih diatas 16 Juta Kg. terbesar di dunia.
Faktor Kedua, Keinginan Freeport Untuk Renegosiasi. Sejak dulu PT.Freeport Indonesia memang nakal dan bandel. Pemerintah-pemerintah sebelum Jokowi sulit mengendalikan Freeport karena Freeport lah penyumbang APBN terbesar. Makanya sejak dulu saham Indonesia hanya 9,36%. Dan Negoisasi terakhir yang mengharuskan Freeport menggenapkan Divestasi Saham hingga 30% ditambah pembangunan Smelter di Papua sebenarnya memberatkan (merugikan) mereka sehingga mereka bernafsu untuk melakukan renegoisasi ulang. Apalagi Pemerintahan Jokowi belum menunjukkan tanda-tanda akan melanjutkan Kontrak Karya periode 2021-2041.
Pada bulan Juli lalu baik CEO Freeport Jim Bob Moffet maupun Presdirnya Maroef Syamsudin sudah bertemu Presiden untuk membicarakan Kontrak tahun 2021. Freeport ingin tau berapa besar peluang kontrak itu dapat diperpanjang. Sayangnya Jokowi belum mau memberi jawaban bila Freeport belum juga membangun Smelter di Papua dan melakukan Divestasi Saham yang 10,64% dulu. Sikap Jokowi yang mungkin dianggap Kaku ini menyulitkan Freeport. Begitu juga dengan Sikap Rizal Ramli, Menko yang mengkordinasikan Kementerian ESDM sulit sekali diajak bernegoisasi. Kabarnya RR pernah menolak Fee Rp.2,6 Milyar dari Freeport.
Dari poin itu bisa disimpulkan Freeport sangat-sangat membutuhkan Orang Penting Pemerintah yang bisa membantu mereka (diajak bernegoisasi ulang). Bernegoisasi dengan Freeport dengan nilai Kontrak Puluhan Trilyun tentu saja sangat menggoda siapapun. Sudah terbayang Fee yang akan didapat maupun Imbalan yang bisa didapat. Banyak yang tergoda dan Freeport juga berusaha menggoda banyak Pihak.
Bila kita bicara tentang perjalanan Jokowi ke AS yang lalu tentu kita ingat beberapa bulan sebelumnya Luhut Panjaitan sudah kesana mempersiapkannya. Bahkan pengamat politik Michael Buehler mengatakan Luhut telah melampaui teritori Menlu Retno. Kita tidak tahu kepergian Luhut ke Amerika sempat bertemu Jim Bob Moffet (CEO Freeport) atau tidak. Di sisi lain Sudirman Said juga yang tadinya akan berangkat bersamaan dengan Jokowi ke AS ternyata mendahului berangkat lebih dahulu. Isunya kemudian Sudirman Said sudah bertemu dengan Jim Bob sebelum Jokowi sampai di AS.
Akhirnya kesimpulannya mungkin bisa ditarik bahwa urusan Freeport ini sangat menggoda banyak orang di Indonesia. Luhut Panjaitan adalah Bisnisman, Jusuf Kalla juga lebih Binisman, Begitu juga dengan Setya Novanto dan Riza Chalid. Dua hal yang sangat-sangat menggiurkan adalah Divestasi Saham dan Peran Renegoisasi dengan Freeport. Siapa yang akan beruntung mendapatkan salah satunya ataupun keduanya sekaligus?
KEANEHAN LAPORAN SUDIRMAN SAID
Soal dosa-dosa Setya Novanto tidak perlu kita permasalahkan lagi dan SN pantas dilengserkan tetapi gw ingin menyoroti kira-kira apa yang menjadi latar belakang kehebohan ini. Siapa sih sebenarnya actor dari kehebohan besar ini yang membuat posisi SN jadi di ujung tanduk?
Diatas tadi gw udah bahas ada perang di Golkar. Gw juga sudah bahas bahwa terjadi persaingan ketat memperebutkan Divestasi Saham dan Peran Renegoisasi. Bisa dikatakan ada pihak-pihak yang sangat berminat dengan hal itu. Kita asumsikan saja sudah ada 3 Pihak yaitu : Sudirman Said yang dibackingi JK Cs, Luhut Panjaitan yang dibackingi kalangan tertentu (mungkin mantan jendral atau mungkin pihak luar seperti Derwin Pereira) dan Politisi licin Setya Novanto yang menggandeng Riza Chalid Pengusaha no 1 Migas. Mungkin saja masih ada pihak ke 4 dan ke 5 yang bermain.
Tetapi kita konsentrasi pada Laporan Sudirman Said saja ya masbro. Cekidot keanehan-keanehannya yaa. Berikut :
Kesatu,Kenapa Marouf Syamsudin Presdir Freeport sampai merekam meetingnya dengan Setya Novanto dan Riza Chalid pada tanggal 6 Juni 2015 lalu? Apa alasannya? Gw belum bisa menyimpulkan apa penyebabnya dalam hal ini. Yang jelas beberapa Direktur di Freeport adalah orang-orang Golkar. Andi Mattalata dan kawan-kawan.
Kedua,Mengapa Sudirman Said harus membuka rekaman ini pada bulan November ? kalau memang ingin jadi Pahlawan seharusnya tidak lama setelah bulan Juni kemarin Sudirman sudah bisa membongkarnya. Dan lucunya lagi sebenarnya setelah pertemuan SN, RC dan MS di bulan Juni lalu sudah ada lagi pertemuan antara Freeport dan Presiden Jokowi pada bulan Juli 2015. Jadi apapun hasil pertemuan SN dan MS di bulan Juni 2015 sebenarnya sudah tidak berpengaruh lagi pada renegoisasi Freeport.
Ketiga,Yang jelas Transkrip pembicaraan SN dengan MS menjadi sangat “Berharga” karena memuat nama-nama Setya Novanto, Darmo (anak buah Luhut) dan Luhut Panjaitan. Transkrip ini sudah membuktikan Setya Novanto dan Luhut Panjaitan bisa berperan banyak dalam keputusan-keputusan Presiden. Siapa yang menginginkan nama-nama ini diketahui Publik? Yang aneh juga Said Didu (anak buah Sudirman) bilang sengaja rekaman itu ditahan 2 hari sebagai strategi kementrian ESDM. Hadehh ini mau buka kasus saja pakai strategi segala. Ckckcck.
Keempat,Pintarnya Sudirman Said yang didukung JK dan sepertinya juga didukung Direksi Freeport kemudian memblow-up Transkrip ini dengan menghembuskan isu bahwa SN telah mencatut nama Presiden dan Wapres. Kehebohan public dalam 3 hari ini substansinya adalah SN yang sudah dikenal punya banyak Dosa ternyata melakukan lagi dosa besar lagi yaitu mencatut nama Presiden. Publikpun tidak bisa menahan kendali lagi. SN harus diberangus.
Kelima,Gw nggak tau persis tentang rekaman yang ada sekarang di MKD tetapi kalau berdasarkan Transkrip yang beredar kemarin –kemarin ada kalimat dari Riza Chalid : Gw udah bilang Pak Luhut ambil 11 dan tolong kasih pak JK 9 agar tidak ribut nanti. Sepertinya kalimat inilah yang dipakai Sudirman Said untuk menghembuskan isu bahwa Presiden meminta saham Freeport sebesar 11% dan Wapres sebesar 9%. Ini benar-benar licik. Kalau kita teliti sebenarnya maksud Riza kurang lebih, untuk Divestasi Saham bagusnya saham itu dibeli pak Luhut sebanyak 11% dan untuk Grup Bisnis JK disisakan 9% lagi. Itulah konotasi yang seharusnya diartikan Sudirman. Tetapi ya politik memang politik.
Dan akhirnya kesimpulannya, mungkin benar yang dikatakan Rizal Ramli. Saat ini sedang ada Perang antar Geng dan masyarakat disuruh nonton aja. Ya udahlah kita nonton aja yukkk.. Heheheeee.
