PS KPK (Pupuk Bersubsidi Kuatkan Pertanian Kita)

Kondisi Pertanian di Indonesia

Pertanian menjadi sektor penting dalam pembangunan nasional, negara Indonesia terkenal sebagai negara agraris, negara maritim dan negara dengan sebagain besar penduduknya adalah petani, oleh karenanya banyak masyarakat yang menggantungkan pendapatan untuk keberlanjutan hidupnya melalu pertanian, selayaknyalah pemerintah harus lebih perhatian terhadap pertanian di Indonesia. Perjalanan dalam pembangunan pertanian di Indonesia masih belum bisa dikatakan mendapat hasil yang maksimal, jika dilihat dari tingkat kesejahteraan petani dan kontribusinya dalam pembangunan nasional.

Indonesia dikenal memiliki berbagai sumber daya alam yang melimpah, terkait dengan masalah pangan tidak serta merta membuat masyarakat mudah dalam mengakses pangan, Indonesia lebih dikenal sebagai net-importir pangan, contohnya saja jika dilihat dari data Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa rata rata impor beras pertahun sejak 1993 adalah lebih dari 1 juta ton, hal yang sama juga terjadi seperti impor bawang merah, daging dan telur ayam serta buah buahan, terlebih lagi impor kedelai dan gandum yang jarang diproduksi didalam negeri, berikut ini data dari Kementerian Perdagangan mengenai impor beras sebelum dan sesudah reformasi sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia (Ragimun dkk 2020)

Pupuk Bersubsidi

Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani di sektor pertanian baik yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak maupun budidaya ikan. Kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani disusun melalui musyawarah yang dipimpin oleh ketua kelompok tani dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan didampingi oleh Penyuluh pertanian, RDKK sendiri merupakan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian yang ditetapkan secara manual atau melalui sistem elektronik (Dirjen Prasaran dan Saran Pertanian Kementerian Pertanian, 2020).

Subsidi pupuk diberikan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam membeli dalam jumlah yang sesuai dengan dosis anjuran pemupukan yang berimbang dengan lokasi, kemudian tentu tujuan akhirnya adalah meningkatkan produktivitas pertanian dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional. Pentingnya pupuk bersubsidi harus benar benar memperhatikan ketepatan dari segala aspek untuk meningkatkan produktivitas usaha tani. Kabupaten Padang Pariaman khususnya Kecamatan 2x11 Enam Lingkung yang mayoritas masyarakatnya adalah petani tentu akan terbantu ketika program pemerintah dari pupuk bersubsidi ini memang tepat sasaran dalam pendistribusiannya secara adil dan merata. Menurut Hadi (2007), pupuk menjadi salah satu input sangat esensial dalam proses produksi pertanian, karena tanpa pupuk, penggunaan input lainnya seperti benih unggul, air, tenaga kerja hanya akan memberikan manfaat marjinal sehingga produktivitas pertanian dan pendapatan petani akan rendah.

            Menurut Darwis, V dan Supriyati (2013), Pengambilan keputusan tentang jenis dan jumlah pupuk yang digunakan dalam kegiatan usaha tani harus memperhatikan aspek teknis agronomis dan sosial ekonomi, beberapa poin, diantaranya adalah :

a. Faktor Teknis Agronomis

• Jenis paket teknologi yang direkomendasikan
• Informasi teknologi dari sumber lain
• Kemungkinan subtitusi antar jenis pupuk
• Pola tanam dalam setahun
• Luas lahan yang diusahakan

b. Faktor sosial ekonomi

• Harga pupuk yang digunakan dalam budidaya
• Harga pupuk jenis lainnya
• Harga input yang lain
• Harga output
• Tingkat keuntungan usaha tani

Peranan pupuk dalam meningkatkan produktivitas usaha tani dengan demikian dapat dioptimalkan sehingga pemerintah terus mendorong penggunaan pupuk dengan mengeluarkan kebijakan subsidi pupuk, jika dilihat dari tahun ketahun, kebijakan ini sudah dilakukan oleh pemerintah dari tahun ketahun, namun sangat disayangkan bahwa dalam aplikasinya, masih banyak pro dan kontra yang terjadi didalam program pupuk bersubsidi ini.                                 

Menurut Kariyasa dan Yusdja (2005), dalam pelaksanaan program pupuk bersubsidi ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya adalah kelangkaan pupuk di beberapa sentra pertanian, lonjakan harga diatas HET (Harga Eceran Tertinggi), perembesan pupuk bersubsidi ke pasar non subsidi dan antar wilayah serta penyelundupan pupuk keluar negeri.  Masyarakat banyak mempertanyakan tentang efektivitas pemberian pupuk bersubsidi, selama ini subsidi yang diberikan dinilai masih kurang tepat sasaran, selain itu pemberian subsidi melalui produsen (tidak langsung) banyak dikritisi oleh banyak kalangan, karena dianggap hanya menguntungkan pihak produsen, selain itu juga proses pengawasan distribusi pupuk masih lemah dan berakibat setiap tahunnya terjadi kelangkaan pupuk dalam musim tanam.