- Mengejar Elektoral-Efek Ekor Jas (Coat Tail Effect)
Pemilu 2024 terhitung masih dua tahun lagi. Meski begitu, elit politik sudah mulai membangun image guna meraih simpati rakyat dengan menggunakan berbagai macam media. Menurut hasil survei, ada beberapa nama bakal calon presiden potensial di 2024.
Dari sekian klaster bacapres, kepala daerah paling sering muncul dan bertengger di posisi atas hasil survei. Adapun, kompetitornya ketum parpol dan elit parpol lain. Akan tetapi, klaster ini belum mampu bersaing karena elektabitas masih jauh di bawah bacapres dari kalangan kepala daerah.
Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar merupakan dua tokoh parpol pro penundaan pemilu (Inisiator) yang telah menyatakan keinginan maju sebagai bacapres dengan tingkat elektabilitas yang masih minimum.
Maka, dimungkinkan untuk mendongkrak elektabilitas, kedua tokoh mencoba mengeksploitasi wacana penundaan pemilu yang dihembus Opung Luhut. Targetnya, meraih popularitas dan dukungan dari pemilih Presiden Jokowi (efek ekor jas) yang "disimpulkan" mendukung penambahan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu.
Sebab, berdasarkan hasil survei yang dirilis sejumlah lembaga, ada sekitar 60 persen suara responden yang puas dengan kinerja Jokowi. Sementara itu klaim Opung Luhut ada 110 juta orang yang mendukung penundaan pemilu. Kelompok suara inilah yang sedang menjadi rebutan para elit penyembur isu tiga periode-penundaan pemilu.
Aji mumpung, ketimbang tak jadi Capres atau bahkan suara parpol melorot pada Pemilu 2024, sekalian saja Jokowi tiga periode atau pemilu ditunda. Minimal, jatah menteri tidak berkurang dan persiapan untuk mengerek elektabiltas akan semakin panjang.
Ketum PAN Zulkifli Hasan juga tak luput dari pengaruh hembusan angin penundaan pemilu. Demi menunjukkan loyalitas dan komitmen koalisi, PAN terbuai dan akhirnya menyatakan sikap mendukung.
- Opung Luhut Jadi Perdana Menteri
Untuk menggolkan wacana penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden, satu-satunya pintu masuk adalah melalui Amandemen UUD 1945. Maka tak heran, Opung Luhut dan elit politik pro penundaan tengah giat melobi kanan-kiri.
Dan jika ini terjadi, maka bukan tidak mungkin pembahasan juga akan melebar dari isu besar tadi, dimungkinkan akan ada perubahan dalam sistem pemerintahan selanjutnya.
