Simalakama Pilkada Serentak 2020

Kerumunan massa, disiplin bermasker dan jaga jarak masih saja diabaikan peserta pemilu. Dilematis juga, sebab sanksi penindakan tegas berupa diskualifikasi tidak diatur oleh payung hukum yang ada. Maklum ini pertama kali Pilkada dalam keadaan pandemik. 

Pemidanaan bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan juga dirasa sulit dilakukan lantaran tarik menarik kepentingan yang cukup besar. Boro-boro mempidanakan peserta pemilukada, justeru Polri bisa dituduh ikut terlibat dalam tarik-tarikan itu. 

Karenanya, butuh kesadaran mutlak dari peserta pemilu untuk selalu menerapkan protkes ketat saat mengikuti tahap demi tahap proses pemilukada. 

Argumentasi Pilkada Berlanjut
Penyebaran Covid 19 di tanah air terus mengalami peningkatan signifikan setelah terdeteksi pada awal Maret 2020 lalu. Hingga kini, virus yang berasal dari Wuhan-Cina itu telah menginfeksi sekitar 300.000 orang yang tersebar hampir di seluruh wilayah nusantara.

Meskipun terus mengalami grafik peningkatan, pemerintah mengaku masih pada tahap terkendali dan memutuskan untuk tetap menggelar Pilkada serentak di 270 lokasi. 

Reaksi penolakanpun muncul dari berbagai elemen bangsa dengan argumentasi yang bermacam-macam. Alasan kemanusian menjadi pokok argumen. Dengan menggelar Pilkada potensi ancaman kesehatan bahkan nyawa semakin besar lantaran Pilkada dinilai akan memunculkan kerumunan orang yang menjadi salah satu episentrum penyebaran Covid. 

Menilai hal tersebut, penulis berpendapat argumentasi kemanusian, ancaman kesehatan dan nyawa terbantahkan ketika pemerintah bersama steakholder pemilukada mampu menjalankan aturan protokol kesehatan yang baik di lapangan. 

Argumen ini bukan berarti mengabaikan keselamatan masyarakat, tetapi lebih kepada ikhtiar yang tepat daripada berdiam diri dalam ketidakpastian berakhirnya Covid 19.

Dengan pelaksanaan aturan berikut penindakan yang tegas juga pemerintah dan penyelenggara Pilkada telah memberi rasa aman bagi pemilih untuk datang ke TPS dan melakukan pencoblosan pada hari H. Itung-itung akan menekan angka Golput karena faktor psikologis. 

Selanjutnya, faktor momentum yang perlu dimanfaatkan bagi peserta dan pemilih. Pilkada serentak kali ini harus menjadi momentum bagi pemilih untuk memilih pemimpin yang betul-betul memiliki kapabilitas yang kuat dalam hal menuntaskan masalah terkini. 

Dalam konteks itu, pemilih tidak hanya butuh figur pemimpin yang jujur, aspiratif dan merakyat, tetapi juga pemimpin yang mampu menuntaskan persoalan Covid berikut dampaknya.