Menteri Koordinator ( Menko ) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah memberi arahan untuk mendorong agar para petani menggunakan bibit unggul yang telah direkayasa secara genetik atau genetically modified organism ( GMO ). Dengan menggunakan bibit tersebut dapat menjaga ketersediaan bahan pangan serta menjaga harga-harga pangan agar tetap stabil.
“ GMO bisa untuk semua produk pertanian. Bukan hanya jagung tetapi, beras dan termasuk kedelai. Ini yang kami kemarin dalam rapat ( rapat terbatas ) sudah meminta, karena ini hanya butuh peraturan dari Menteri Pertanian. Sehingga kita akan terus dorong produktivitas terus meningkat “, Ujar Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa ( 13/9/2022 ).
Airlangga Hartarto menyatakan jika dengan bibit biasa, panen jagung hanya bisa 5-6 ton, tetapi melalui GMO mencapai 12-13 ton. Lagipula produk pangan seperti kedelai yang diimpor umunya menggunakan produk GMO. “ ketahanan pangan bukan saja menjadi prioritas, tetapi target untuk kesejahteraan dan pemerataan, “ Ujarnya.
Pemerintah juga mendorong diversifikasi pangan lokal untuk menurunkan ketergantungan dari impor gandum. “ Hampir 25% kebutuhan masyarakat sudah meningkat untuk mi dan roti, yang perlu kita lakukan diversifikasi, salah satunya mencoba menanam untuk sorgum. Berikutnya mendorong penanaman tapioka untuk makanan dan ketiga pemanfaatan kembali tepung sagu untuk kue. Tentu kita berikan insentif untuk hal-hal tersebut, “ tutur Airlangga.
Respon Kontra Para Petani
Pada Selasa, ( 27/9/2022 ) ratusan massa yang bergabung dalam Serikat Petani Indonesia ( SPI ) kembali melakukan demonstrasi di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Aksi ini juga merupakan sebagian dari rangkaian peringatan " Hari Tani Nasional " ke-62, yang diperingati setiap tahunnya tanggal 24 September.
SPI menilai pemerintah seharusnya mengantisipasi gejolak tersebut dengan memberikan perlindungan dan insentif lebih kepada petani di Indonesia yang dimana Sektor Pertanian Indonesia terbukti tangguh ketika menghadapi krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 yang lalu. Hal tersebut seharusnya menjadi fokus Pemerintah yaitu mendorong sektor pertanian dengan melindungi dan menjamin hak-hak petani dan produsen pangan skala kecil lainnya di indonesia. SPI juga menilai Pemerintah, utamanya Kementrian Pertanian justru mengambil kebijakan-kebijakan yang merugikan petani di Indonesia.
Terkait pada tahun 2001 yang lalu, pihak SPI juga telah berhasil mendesak nelalui aksi massa ke Kementan yang bertujuan untuk melarang mengedarkan benih kapas transgenik, tetapi nyatanya pada tahun ini Strategi GMO di gunakan. Dengan tegas pihak SPI menolak rencana pemerintah untuk mengembangkan benih kedelai GMO dengan alasan peningkatan produktivitas.
kementarian Pertanian masih melakukan diskriminasi terhadap para petani yang bergabung diluar dari bentuk kelompok tani ( poktan ) dan gabungan kelompok tani ( gapoktan . Padahal, sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 87/PUU-XI/2013 tanggal 5 November 2014, upaya perlindungan hak-hak petani yang diatur dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ( UU Perlintan ) harus bersifat utuh, tidak boleh terbatas hanya pada poktan dan gapoktan saja. sudah 8 tahun Kementerian Pertanian hanya bergeming membiarkan situasi ini. Bahkan di dalam Permentan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kelembagaan Petani, Pemerintah masih membiarkan masalah diskriminasi tersebut.
Oleh karena itu, pada peringatan Hari Tani Nasional Tahun 2022 ini SPI menuntut Menteri Pertanian RI untuk:
1. Perkuat Koperasi Petani dan Kelembagaan Petani lainnya untuk Kemajuan Pertanian dan Perdesaan.
2. Merevisi Permentan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kelembagaan Petani.
3. Menolak Food Estate dan Mendorong Kawasan Daulat Pangan yang berbasis Pertanian Keluarga Petani.
4. Menolak Rencana Penggunaan Benih/Bibit GMO di Indonesia.
5. Menggunakan Benih/Bibit Lokal yang dimuliakan dan ditangkar oleh petani.
Pihak Kementerian Pertanian RI tidak mengindahkan tuntutan ratusan massa aksi dari petani SPI pagi ini (27/09). Atas dasar itu SPI akan kembali menggelar aksi pada bulan Oktober 2022 dengan massa yang lebih banyak untuk mendesak Mentan merevisi Permentan tentang Kelembagaan Petani dan Menolak Benih/Bibit GMO.
Analisa Penulis dalam konteks Issue dan Krisis Manajemen
Perkembangan IPTEK dalam bidang pangan dimungkinkan karena adanya pendidikan, penelitian dan pengembangan di bidang pertanian terutama dalam peningkatan produktivitas melalui rekayasa genetika (bioteknologi modern). Namun di sisi lain perkembangan tersebut dapat berdampak fatal. Dengan pesatnya pertumbuhan populasi dunia, sangat membutuhkan upaya peningkatan suplay pangan yang demikian besar pula. Salah satu alternatif upaya penyelesaian masalah pangan adalah dengan Genetically Modified Organism(GMO) atau teknologi transgenik (Matsui, Miyazaki, Kasamo, 1997). Tanaman dihasilkan melalui rekayasa genetika dengan memindahkan satu atau beberapa gen yang dikehendaki dari suatu sumber gen ke tanaman yang dikehendaki. Sumber gen di sini bisa berarti sesama tanaman satu famili atau beda famili bahkan bisa dari organisme lain misalnya gen bakteri.
Perkembangan GMO yang luar biasa di tiga tahun terakhir membawa khawatiran dan persepsi masyarakat umum. Pro dan kontra tanaman transgenik ini tidak hanya terjadi di luar negeri tetapi juga di Indonesia. Di Indonesia, meski tak sampai merusak areal tanaman petani, kalangan aktivis lingkungan dan petani protes keras akan keberadaan GMO. Ada alasan yang mendasar mengapa keberadaan tanaman transgenik menjadi pro dan kontra. Menyimak kontroversi mengenai GMO, bagi mereka yang memahami hakekat teknologi GMO beserta dampaknya, akan sangat mudah memahami kontroversi yang berkepenjangan ini tetapi bagi yang belum mengerti hal tesebut perlu adanya kajian yang lebih lanjut. Secara jujur dapat dikatakan pertentangan ini terjadi karena penguasaan GMO atau teknologi transgenik sendiri tidak dikuasai secara benar dan jernih karena lebih mengedepankan sifat apatisme.
SPI juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang terus mendorong pendekatan ketahanan pangan untuk mengatasi persoalan pangan dalam negeri dan ancaman krisis pangan yang mengintai. Hal ini dilihat dari upaya pemerintah untuk terus mendorong program seperti Food Estate sampai dengan pengembangan Genetic Modified Organism (GMO) di Indonesia.
Selain itu, Secara khusus SPI menyoroti kebijakan pemerintah untuk Food Estate dan GMO. Untuk food estate, sudah banyak studi yang menunjukkan bahwa hal ini tidak terbukti efektif untuk mengatasi masalah produktivitas komoditas pangan di Indonesia. “Hal yang terjadi justru Food Estate membuat masalah-masalah baru, yakni konflik agraria dan yang paling parah adalah ketergantungan petani terhadap korporasi, seperti benih, pupuk, sampai ke pemasarannya.”
