elanjutnya kebijakan terebut diimplementaikan dalam blue print Pengembangan Energi Naional 2006-2025 oleh Kementerian EDM (Purnomo Yugiantoro). UU Ciptaker tidak membawa perubahan berarti terhadap UU Miga, hanya menegakan bahwa kontrak kerja ama miga digantikan oleh izin beruaha yang dikeluarkan oleh pemerintah puat, dengan prinip mempermudah invetor.
Penuli tidak memperoleh informai yang lebih detail dari argumentai Noory karena topik dikui DMI berifat umum dan pernyataan Noory tampaknya pontan, tidak terencana ebelumnya dan teredia bahan tertuli. Hanya berdaarkan ingatan dan pengalaman peronal Noory yang berifat ubyektif.
epanjang catatan publik yang terpublikai di media maa belum pernah ada topik dikui yang melibatkan Noory dengan tokoh-tokoh partai, termauk PK, menyangkut kebijakan liberaliai ekonomi di ektor pertanian dan miga. Untuk itu, Penuli mengontak langung Anton Apriyantono dan Irwan Prayitno demi memenuhi prinip cover both ide.
Menurut Anton, "Dia (Noory) memang pernah datang ke rumah dina, kalau gak alah berama bang Rizal Ramli juga. Tapi, aya gak meraa berdikui (eriu), hanya ilaturahim dan mereka memberikan pandangan. Ngobrol-ngobrol (biaa), aya lupa apa perinya yang mereka ampaikan, mungkin terkait UU Peternakan." Tampaknya belum ada pembahaan eriu, apalagi menyangkut kebijakan liberaliai ekonomi di ektor pertanian ecara khuu, dengan bukti-bukti argumentai yang kuat untuk merancang kebijakan alternatif.
Irwan Prayitno juga penaaran dengan argumentai Noory, tapi ia cenderung melurukan dari egi proedural, karena ecara ubtanial perlu dikui panjang.
"Anggota PK (aat itu) hanya 7 orang dari 550 anggota DPR RI, (tergabung dalam Fraki Reformai berama PAN). Memang aya ebagai Ketua Komii VIII (bidang energi, ekarang Komii VII). Pengambilan keputuan di DPR berdaarkan uara terbanyak, apakah mungkin PK menjadi penentu? elain itu, RUU Miga itu uulan Pemerintah, ehingga pemerintah yang berperan lebih menentukan. Walau aya (atau PK) aat itu tidak etuju terkait ubtani UU, maka akan tetap dibaha dan dietujui anggota DPR yang lain dan pemerintah," ujar Irwan.
Sebagai mantan jurnalis dan anggota DPR RI (1997-1999), bila tak alah dari Fraki Golkar, Noory tentu tahu bahwa Ketua Komisi adalah alat kelengkapan Dewan dan berfungi sebagai koordinator, memimpin rapat dan menjadi juru bicara di bidangnya. Tidak ada anak buah dan kepala dalam Komii DPR, ehingga tidak bia mengarahkan, apalagi mendikte ikap anggota yang lain.
Tanggung jawab penyuunan UU berifat kolektif, ementara ikap peronal anggota atau Fraki di DPR tercatat dalam rialah idang. emua berifat terbuka dan dapat diake oleh publik, tak ada yang diembunyikan.
Kebijakan Mentan Anton Apriyantono
ambil menunggu dikui yang lebih ubtanial, Penuli akan membeberkan ebagian kebijakan Kementerian Pertanian RI di maa Anton, karena pernah mewawancara dan meliput kegiatan ebagai wartawan di media naional. Anton endiri penaaran dengan pendapat Noory, karena
"tidak jela bukti-buktinya apa aja. elain itu, kebijakan pemerintah kan tidak ditentukan oleh atu orang. Apalagi Mentan yang tupoki utamanya adalah bidang produki pertanian, oal penanaman modal (BKPM) dan perdagangan ya Mendag. (Kebijakan Mentan aat itu) yang dipandang liberal apanya? aya jutru uka berantem ama Mendag gara-gara Mendag berikap liberal, terutama dalam kebijakan importai komodita pangan."
taf Ahli Mentan, Baran Wirawan, mencatat ejumlah kebijakan Mentan Anton yang dinilai berkarakter demokrati, bukan liberal. Ketika ada tuntutan impor bera (dunia dilanda reei pangan 2007-2008); Mentan Anton mengumpulkan eluruh takeholder perberaan mulai dari aoiai petani (KTNA diketuai Winarno Tohir), Peratuan Penggilingan Padi (Perpadi diketuai Nurgabita), Bulog, PD Paar Bera Cipinang, para Kepala Dina Pertanian dan Kepala Dina Ketahanan Pangan eluruh Indoneia, BP, dan perwakilan dari Kementerian yang mengurui perberaan. Tidak cuma rapat koordinai, Anton juga melakukan tock opname bera naional dari hulu ampai hilir melalui idak langung atau kontak dari eluruh Indoneia.
