Bahwa, dari sejarah di atas, kita dapat memetik buah lalu memakannya secukupnya, tidak perlu sampai terlalu kenyang, karena menurut 7 dosa besar dalam agama Kritsten itu adalah sebuah "dosa ringan" karena keserakahan. di "Summa Theologiae" St. Thomas Aquinas mengutip kata-kata St. Agustinus ketika menjawab keberatan bahwa kerakusan bukanlah dosa; "Seseorang yang menikmati daging dan minum lebih dari yang dibutuhkan haruslah mengetahui bahwa hal ini termasuk salah satu dosa ringan."
Buah yang dipetik itu bernama, " Tahu Diri " akan performa, kualitas, kapasitas memimpin. Tribhuwana hanya mewakili atau memenuhi amanat dari Gayatri, sang ibunda. Setelah sang ibunda inalilahi, Tribhuwana melengserkan diri. Kemudian, membimbing putranya untuk memimpin kerajaan, masa depan berada di tangan seorang raja yang masih sangat muda itu berkuasa. Buah jika dibiarkan terlalu lama akan Membusuk, jika dipetik terlalu cepat Belum Matang. Bahwa, jabatan atau takhta juga mempunyai kadar kadaluwarsa yang harus segera di ganti, selain kadaluwarsa, jabatan mempunyai kadar kematangan yang harus diperoleh.
Hal ini seakan dilupakan oleh kita, akhir-akhir ini pada awal bulan tahun 2024, tahun pemilu "pesta demokrasi", terjadi sebuah kejadian dimana Mahkamah Konstitusi mengubah aturan capres dan cawapres untuk memimpin (pasal 169 huruf q undang-undang nomor 7 tahun 2017) untuk mencalonkan anak presiden sebagai cawapres, yang mana ia adalah paman dari anak presiden tsb. Mungkin di zaman Majapahit adalah Dinasti, namun para pejabat, patih, mahapatih yang ingin memimpin harus membuktikan dulu kemampuan dan prestasi yang dapat ia lakukan bukan soal kekayaan dan kelas sosial yang di punya, "Mirokrasi". Itulah yang menjadi salah satu faktor kerajaan Majapahit dapat mengalami masa Keemasannya. Konflik internal/eksternal juga menjadi pemicu dari awal keruntuhan sebuah kerajaan, khilafah, bangsa dan negara. Keruntuhan majapahit digantikan oleh Kesultanan Demak yang berciri khas Islam. Dibalik keruntuhan muncul harapan yang baru.
"WAKTU EMAS?"
Penegakan hukum pada masa Majapahit, dikenal tidak pandang bulu. Bahkan para pejabat yang korupsi akan langsung dieksekusi hukuman mati. Slogan "Korupsi adalah budaya kita" adalah tidak tepat. Karena, pada masa Majapahit berkuasa para pelaku korupsi di hukum mati. Slogan itu mungkin muncul karena rasa kekecewaan pada pemerintahan kita yang mana korupsi sudah merajalela dan sudah dianggap seperti budaya sebuah bangsa. Coba, kita beristirahat sejenak, lalu lihat berita maka di laman web akan muncul berita korupsi entah dari pejabat pemerintahan hingga sampai bawahannya, akan muncul headline "Korupsi". Dan kita menanggapinya seperti sudah budaya kita, dan apakah koruptor di hukum yang sepadan dengan perbuatannya?Â
Saya justru terkejut saat melihat video MataNajwa yang bersegmen "Pura-Pura Penjara" di youtube, di situ diperlihatkan dengan gamblang bahwa para koruptor tidak seperti dalam hukuman sama sekali. Mereka bukannya berada di dalam jeruji tapi di sebuah kamar yang lebih bagus dari kamar yang saya miliki! Mereka dengan senang hati diperbolehkan untuk keluar masuk kamar dengan dalih "operasi" ke rumah sakit. Itu kata mereka sendiri, bukan kata saya. Ini berbanding terbalik dengan masa Kerajaan Majapahit berkuasa, ini sebuah realitas pahit dan harus segera dirubah.
SUMBER:
https://direktorimajapahit.id/halaman/masa-kejayaan-1293-1389
https://id.wikipedia.org/wiki/Tribhuwana_Wijayatunggadewi
