Mohon tunggu...
Franklin Towoliu
Franklin Towoliu Mohon Tunggu... Lainnya - Seorang pemerhati masalah kehidupan

Melayani Tuhan, menulis, melukis, perupa. Tak ada tempat seluas dan selebar hati kita.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

Meraba Resah di Balik Heboh Amukan Bupati pada Mensos

4 Mei 2020   04:36 Diperbarui: 4 Mei 2020   08:47 1560
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Soalnya kan sebulan lalu juga pak Presiden sudah ultimatum di instagramnya bahwa penyaluran bantuan harus secepatnya karena rakyat sudah menunggu! Sudah butuh! Koq bisa-bisa nya perintah presiden realisasinya di kelonin seperti itu? Apa sudah bosan jadi menteri kali ya? 

Namun jauh di lubuk hati saya, Sebetulnya saya prihatin dan salut juga dengan pak Julihari dan kinerja kemensos ini. Kenapa? Ia pucuk penanggung jawab semua bansos ini. Tentulah pengorbanan pribadi dengan keluarga dan lainnya dialaminya juga. Ia pimpinan kan?

Salah bergerak di bawahnya, pasti beliau yang harus mempertanggung jaawabkan. Ihwal menjalankan perintah presiden ya pastilah ia dan jajaran kemensos langsung tancap gas. Hanya memang perlu kehsti-hatian juga. Sesuatu yang tancap gas tanpa perhitungan dan efektivitas bisa berakibat fatal.

Pak menteri Julihari pasti logikanya jalan dong. Apalagi pada saat negara dalam status serius. Artinya kalau dia berani berlambat-lambat, berani sengaja-sengaja menahan-nahan pasti efeknya sangat tak bagus bagi statusnya sebagai nahkoda Kemensos dan terutama -tentu ia juga punya- loyalitas dan kecintaan terhadap rakyat sebagai pusat pengabdiannya. 

Beliau pasti mengerti juga kalau membagikan BLT pada penerima manfaat di negara dengan 17.504 pulau, 1.340 suku bangsa dan berpenduduk 269,6 juta jiwa ini memang bukan perkara mudah. 

Apalagi dengan tipikal masyarakat yang masih banyak gampang tersinggung. Sebab itu harus penuh kehati-hatian dalam pendataan.

Lantas kenapa sampai sekarang daerah saya Sulawesi utara belum juga menerima pak? Sebabnya apa? Kendalanya apa? Apa dananya belum ada? Atau sekedar janji doang, nanti kalau Covid kelar, kelar juga penyalurannya. 

Atau apakah di Jawa lebih diutamakan dulu dari pada di luar Jawa? Wah, ini pertanyaan-pertanyaan 'curiga' yang wajar untuk dialamatkan pada Kemensos kalau kita terlalu terburu-buru dalam merespon. Ini bisa jadi pengadilan yang tidak adil di pikiran kita.

Saya juga ada di antara para penanya itu sebagai rakyat Sulut atau tarulah rakyat bangsa yang mana belum kebagian juga. Sekali lagi.wajar saja. Kalau diibaratkan film, ini sudah diluncurkan sebulan soalnya sementara di daerah saya baru dapat dari APBD kota Manado. 

Yang lainnya dari para calon kepala daerah yang mau saja berbagi. Juga ada dari pihak gereja / masjid serta beberapa orang yang kebetulan merasa memiliki lebih.

Kalau menyasar nurani rakyat pada saat pandemi yang semakin hari kian menjadi ini, kesimpulannya mereka/rakyat sedang merasa takut bukan cuma kuatir. Bahkan ketakutan ini bisa menduplikasi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun